RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPD RI, Dailami Firdaus, menilai Indonesia memerlukan regulasi yang lebih tegas untuk mencegah penyebaran dan promosi perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk melindungi generasi muda serta menjaga nilai-nilai moral, budaya, dan agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.
Dailami mengatakan fenomena yang berkaitan dengan LGBT belakangan semakin sering menjadi perhatian publik. Ia menyinggung munculnya berbagai istilah yang populer di media sosial, termasuk “boti”, serta sejumlah peristiwa yang viral dan disebut terjadi di ruang publik maupun lingkungan pendidikan.
“Fenomena ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Negara perlu hadir melalui regulasi yang jelas dan tegas agar tidak terjadi normalisasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia,” ujar Dailami, Ahad (29/6/ 2026).
Menurut dia, regulasi tersebut juga perlu memperkuat kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi konten di media penyiaran maupun platform digital.
“Komdigi dan KPI harus memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan pengawasan serta mencegah penyebaran konten yang mempromosikan perilaku LGBT, baik di televisi maupun media sosial. Ruang digital harus menjadi ruang yang sehat bagi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja,” katanya.
Dailami menilai generasi muda merupakan kelompok yang paling rentan terpengaruh derasnya arus informasi di ruang digital. Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat regulasi sebagai bagian dari upaya pencegahan.
“Jangan sampai generasi muda terpengaruh atau terjerumus akibat paparan konten yang terus-menerus menormalisasi perilaku tersebut. Pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui regulasi, pendidikan karakter, serta penguatan peran keluarga,” ujarnya.
Ia menambahkan, pandangannya didasarkan pada keyakinannya sebagai seorang Muslim yang menilai perilaku LGBT tidak sejalan dengan ajaran Islam.
“Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan Pancasila, kita perlu memastikan setiap kebijakan tetap berpijak pada moral, etika, dan norma yang hidup di tengah masyarakat,” kata Dailami.[]
Comment