RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjalan dengan catatan ganda: stabilitas ekonomi relatif terjaga, tapi arah reformasi struktural masih samar.
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2025 mencapai 5,12 persen (yoy), menandakan ketahanan makroekonomi di tengah tekanan global — mulai dari ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga fluktuasi pasar keuangan.
Namun, di balik angka itu, kebijakan pemerintah memunculkan perdebatan publik, terutama soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan langkah efisiensi anggaran yang dianggap mempersempit ruang fiskal daerah.
“Selama setahun menjabat, Presiden Prabowo sudah tiga kali melakukan reshuffle dengan sepuluh menteri diganti. Sekitar 70 persen aktivitas Presiden juga berupa lawatan luar negeri,” ujar Wahyu Tri Utomo, peneliti Continuum INDEF, dalam press briefing “Evaluasi 1 Tahun Prabowo–Gibran di Bidang Ekonomi”, Rabu, 23 Oktober 2025.
Menurut Wahyu, tingginya intensitas diplomasi global mencerminkan orientasi internasional yang kuat—terutama ke kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Amerika—setelah sebelumnya fokus pada Asia. “Prabowo tampak ingin menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain global,” katanya.
Di ranah domestik, big data INDEF menunjukkan 62 persen netizen menilai kritis program-program pemerintah. MBG menjadi program paling banyak dibicarakan, dengan 183 ribu lebih percakapan dan sentimen negatif 76,9 persen, terutama akibat kasus keracunan dan sorotan terhadap susunan pejabat Badan Gizi Nasional.
Sebaliknya, program Sekolah Rakyat mendapat apresiasi tinggi dengan sentimen positif 77,5 persen, karena dinilai membantu akses pendidikan keluarga miskin dan pelosok.
Meski kritik terhadap korupsi dan anggaran besar marak, publik juga menilai pemberantasan korupsi sebagai salah satu capaian positif pemerintahan Prabowo–Gibran.
“Kekhawatiran publik terhadap korupsi muncul di hampir semua program besar, tapi di sisi lain mereka mengapresiasi langkah penegakan hukum,” ujar Wahyu.
Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, menilai arah kebijakan luar negeri yang semakin aktif harus diimbangi strategi ekonomi yang jelas.
“Hubungan dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan BRICS harus diarahkan pada diversifikasi mitra strategis dan tata kelola transparan, termasuk dalam proyek Belt and Road Initiative,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan tata kelola Dana Abadi Nusantara (Danantara) agar sesuai dengan prinsip Santiago Principles seperti yang diterapkan Sovereign Wealth Fund global.
Sementara itu, M. Fadhil Hasan, ekonom senior INDEF, menilai stabilitas makroekonomi yang dicapai pemerintah lebih merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya ketimbang hasil reformasi baru.
“Pertumbuhan lima persen, inflasi di bawah tiga persen, dan penurunan pengangguran memang stabil, tapi belum ada perubahan struktural yang signifikan,” ujarnya.
Menurut Fadhil, ada kesenjangan antara klaim pemerintah dan persepsi publik. Pemerintah menyebut program MBG berhasil menjangkau banyak penerima manfaat, sementara publik mempertanyakan efektivitas dan pemerataan.
“Kebijakan fiskal ekspansif menjaga daya beli, tapi belum cukup untuk mendorong produktivitas dan investasi jangka panjang,” kata Fadhil.
Arus investasi dalam negeri meningkat, namun investasi asing langsung melambat. Struktur ekspor masih bergantung pada komoditas primer seperti CPO, batu bara, dan nikel, sementara hilirisasi belum menunjukkan kemajuan berarti.
Kajian big data INDEF juga menemukan bahwa hilirisasi menjadi sektor dengan sentimen negatif tertinggi kedua setelah MBG. Bahkan Kementerian ESDM—yang dianggap punya capaian penting—tetap disorot negatif oleh publik.
“Masalahnya bukan hanya pada kebijakan, tapi lemahnya strategi komunikasi publik pemerintah,” ujar Fadhil.
Menurut INDEF, evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran sebaiknya tidak semata dilihat dari data makro atau survei persepsi, tetapi dari sejauh mana pemerintah mampu menyeimbangkan antara stabilitas, pertumbuhan, dan keberlanjutan fiskal.[]
Comment