by

Siapa yang Akan Ditangkap ? Dalang Dibalik RUU HIP atau Pembakar Bendera PDIP ?

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Polisi harus menindak inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) karena melanggar UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang larangan penyebaran Komunisme/Marxisme/Lenimisme.

“Jika polisi tidak menindak pelanggar UU Nomor 27 Tahun 1999, maka jangan salahkan rakyat jika mereka mencari jalannya sendiri,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasional, Rabu (24/6/2020).

Menurut Amir, para inisiator, konseptor dan pendukung RUU HIP merupakan tindakan makar terhadap Pancasila, sekaligus merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara.

“Mereka akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, dan akan menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, dengan ideologi komunis,” ungkap Amir.

Amir mengatakan, RUU HIP telah melanggar UUD 1945 dan tiga aturan perundang-undangan yang lain.

Ketiga aturan perundang-undangan dimaksud adalah TAP MPRS Nomor XXV /MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Pelarangan Penyebaran Paham Komunisme/Marxisme-Leninisme; TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Penghayatan Pancasila; dan UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Negara.

Ia mencurigai otak penyusunan RUU itu adalah PDIP, karena selain ketua Panja RUU HIP merupakan politisi partai ini, visi misi partai berlambang Banteng Moncong Putih menyebut tentang Trisila dan Ekasila sebagaimana tercantum pada pasal 7 RUU HIP.

Disisi lain, PDI Perjuangan juga menempuh jalur hukum terkait dugaan pembakaran bendera banteng oleh kelompok massa yang mendemo DPR RI terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Rabu (24/6/2020) siang.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengaku sangat menyesalkan aksi menolak RUU HIP yang dilakukan dengan membakar bendera partai.

“PDIP ini partai militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara.

Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera Partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi,” kata Hasto lewat keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2020) malam.

Kata Hasto, mengingat ada pihak-pihak yang melakukan upaya provokatif, apalagi dengan membakar bendera partai, di tengah penanganan COVID-19, makanya partai menempuh jalan hukum.

“Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” katanya.

Jadi, siapakah yang akan ditangkap ? Dalang RUU HIP atau Pembakar Bendera PDIP ? [Sumber:swarakyat]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + eleven =

Rekomendasi Berita