by

Silmi Dhiyaulhaq, S.Pd*: Lingkaran Oligarki dan Politik Dinasti Bukan Anomali Demokrasi

-Opini-20 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan digelar serentak pada 9 Desember 2020 mendatang meskipun pada saatnya nanti Indonesia belum keluar dari pandemi COVID-19. Pilkada ini akan dilaksanakan di 270 wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota. (Kontan.co.id)

Selain sikap pemerintah yang tetap akan melaksanakan Pilkada di tengah pandemi ini, hal lain yang menarik perhatian publik bahwa ada setidaknya lima calon kepala daerah yang diusung oleh keluarga petahana.

Mereka adalah Gibran Raka Buming putra pertama Presiden Joko Widodo sebagai calon Walikota Solo diusung oleh PDI-P, kemudian menantu Presiden Joko widodo Bobby Nasution akan maju menjadi calon Walikota Medan, Siti Nur Azizah putri Ma’ruf Amin maju ke Pemilihan Kepala Daerah Tangsel 2020 didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo juga maju sebagai Calon wali kota Tangerang Selatan (Tangsel). Rahayu digadang-gadang akan diusung oleh Partai PDI-P dan Partai Gerindra.

Kemudian Pilar Saga Ichsan resmi mendapat rekomendasi Partai Golongan Karya (Golkar) dan PPP, akan maju mendampingi Benyamin Davnie sebagai calon wakil Wali Kota Tangsel. Pilar Saga merupakan anak Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah.

Fenomena majunya anak petahana di ajang Pilkada 2020 yang didukung parpol memperlihatkan adanya oligarki dan politik dinasti di lingkaran kekuasaan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Political Review sekaligus Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin Indonesia saat ini memang sedang diwarnai fenomena oligarki dan dinasti politik yang menguat. Tak hanya di level nasional, dinasti politik ini juga terjadi pada politik di tingkat daerah. Demokrasi bisa dibajak oleh kekuatan oligarki dan dinasti politik. (Kompas.com, 18/07/2020)

Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. (Wikipedia.org).

Menurut Jeffrey A. Winters, seorang Profesor di Northwestern University dalam bukunya, oligarki harus ditempatkan dalam dua dimensi, dimensi pertama, oligarki memiliki dasar kekuasaan-kekayaan material—yang sangat susah untuk dipecah dan diseimbangkan. Kedua, oligarki memiliki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik, meskipun dirinya berada pada posisi minoritas dalam suatu komunitas.

Dan menurutnya demokrasi di Indonesia ternyata dikuasai oleh kelompok oligarki, akibatnya sistem demokrasi di Indonesia semakin jauh dari cita-cita serta tujuan menyejahterakan rakyat. (Kompasiana.com)

Politik oligarki yang dibangun parpol berkuasa dan politik dinasti yang dilakukan individu penguasa adalah keniscayaan dalam demokrasi.

Dalam demokrasi yang menjadi pemenang dan naik ke tampuk kekuasaan adalah pihak yang mendapatkan suara terbanyak. Suara terbanyak hanya bisa diraih dengan adanya dana besar, ketenaran, ataupun pengaruh jabatan yang sedang dimiliki.

Jarang sekali dana kampanye murni dari kantong pribadi, kebanyakan berasal dari sponsor yaitu para kapitalis pemilik modal.

Sebagai contoh, menurut laporan Bendahara TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang dilansir Kompas.com (2/5/2019), sumbangan dana kampanye terbesar berasal dari badan usaha nonpemerintah yaitu Rp. 253,9 miliar. Dana ini didapat dari 40 perusahaan.

Karenanya politik dinasti dan oligarki merupakan salah satu hal yang niscaya terjadi dalam demokrasi, bukan anomali demokrasi.

Bila kita ingin menyingkirkan oligarki dan politik dinasti maka mau tidak mau kita harus menyingkirkan demokrasi.
Oligarki dan politik dinasti tentu sangat berbahaya.

Pemerintahan yang bercorak oligarki akan terlihat ketika ia mengeluarkan kebijakan dan pihak yang diuntungkan adalah segelintir elit di sekitar kekuasaan, bukan rakyat.

Salah satunya seperti RUU Omnibus law. Pakar Hukum Tata Negara, Margarito, mengatakan bahwa Omnibus Law merupakan agenda balas budi rezim saat ini kepada oligarki atas kemenangannya di pemilu lalu.

Margarito menilai bahwa RUU Omnibus Law tidak senapas dengan prinsip efisiensi yang berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. (Gatra.com)

Sangat berbeda dengan Islam. Islam menggariskan kepemimpinan diraih dengan syarat yang ditentukan syariat dan mendapat dukungan nyata umat.

Dikenal oleh umat karena ketakwaan dan kapasitasnya untuk menjalankan seluruh perintah Allah, bukan sekedar kenal sesaat ketika kampanye.

Kedaulatan dalam Islam adalah milik Allah sementara kekuasaan milik umat. Pemimpin dipilih oleh rakyat akan tetapi baik pemimpin maupun rakyat keduanya harus taat kepada Allah Swt. Bila pemimpin melanggar aturan Allah maka pada saat itu juga dapat diberhentikan dari jabatan sebagai kepala negara.

Paradigma dalam benak seorang pemimpin Islam adalah mengurusi urusan rakyat, menjadi pengayom dan pelindung, bukan untuk memperkaya diri, kelompok, dan keluarganya. Ia mengimani bahwa seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat atas kepemimpinannya.

Demikian perbedaan kekuasaan dalam Islam dengan sistem ala Demokrasi Kapitalisme. Sudah selayaknya seorang muslim merindukan kepemimpinan yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan hendaknya kita merenungkan ayat al Qur’an surat al Maidah: 50 yang artinya:

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)” Wallahu’alam bishshawab.[]

*Praktisi pendidikan

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × two =

Rekomendasi Berita