by

Siti Ningrum, M.Pd*: Pendidikan dalam Bayang-Bayang Korporasi

-Opini-39 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Lagi-lagi dunia pendidikan dibuat kisruh. Pasalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kembali meluncurkan program POP (Program Organisasi Penggerak) yang disinyalir ada kepentingan lain dibalik kebijakannya. Lebih mengagetkan lagi, tiga organisasi besar yaitu Muhamadiyah, NU dan PGRI lebih memilih mengundurkan diri dari program POP. Ada apa sebenarnya dibalik program POP tersebut?

Dilansir dari Bisnis.com, Kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai telah membuat gaduh dunia pendidikan di masa pandemi Covid-19 terus mendapat kritikan dari kalangan parlemen karena pembiayaan POP dibebankan pada APBN hingga Rp595 miliar. Akibatnya, tiga organisasi besar menyatakan mengundurkan diri dari POP Penggerak yaitu NU, Muhammadiyah dan PGRI. Mereka menilai pemilihan ormas dan lembaga pendidikan yang ditetapkan lolos evaluasi proposal bantuan dana POP tidak jelas dan tidak transparan (27/7/2020).

Terkait mundurnya tiga organisasi besar ini Fahira Idris selaku DPD RI pun angkat bicara. Menurutnya ada persoalan yang serius dalam proses seleksi dan implementasi program POP tersebut. Beliau juga mengatakan ketiga organisasi tersebut sangat berjasa di dalam dunia pendidikan tanah air sejak sebelum Indonesia merdeka.

Menurut senator asal DKI, Fahira Idris, mundurnya tiga pemangku kepentingan utama dunia pendidikan Indonesia yaitu Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari Program Organisasi Penggerak (POP) amat disayangkan (kumparan.com, 27/7/2020).

Masih dilaman yang sama, menurut Fahira, mundurnya Muhammadiyah, NU, dan PGRI menandakan ada persoalan serius dari program ini. Persoalan yang sifatnya sangat prinsipil hingga akhirnya membuat ketiga ormas ini mundur dari program yang sebenarnya cukup bagus untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia.

*Pendidikan Kapitalisme dalam Bayang Korporat*

Sejak diangkatnya Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ada beberapa terobosan baru dalam merdeka belajar. Yakni program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dengan melibatkan ormas (organisasi masyarakat) sebagai mitra yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik.

Berawal dari hal tersebut, maka diluncurkanlah program POP. Namun, program ini banyak menuai kritik. Bahkan, PAN menyuarakan agar Nadiem Makarim dicopot dari jabatannya sebagai Menteri.

Tidak tanggung-tanggung, biaya yang dikeluarkan untuk program ini begitu besar yaitu sebesar 20 Triliun. Mengenai hal ini, besar dugaan bahwa korporat atau perusahaan-perusahaan pun akan mendapatkan dana yang besar pula. Pun, ratusan ormas yang lolos persyaratan akan mendapatkan dana dari program POP tersebut.

Dalam penyalurannya, dana terbagi ke dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah kategori gajah yang akan mendapatkan dana sebesar 20 Milyar/tahun. Sedangkan kategori kedua yaitu macan akan mendapatkan dana 5 Milyar/tahun. Untuk kategori terakhir yaitu kijang akan mendapatkan dana 1 Milyar/tahun.

Organisasi Muhamadiyah menilai ormas yang mengajukan proposal dan yang akan mendapatkan dana tersebut tidak jelas aturannya. Bahkan ketua komisi X DPR Syaiful Huda akan memanggil Nadiem Makarim untuk meminta penjelasannya terkait dana POP tersebut.

Lebih mencengangkan lagi, adanya dua yayasan yang masuk kategori Gajah, yang akan mendapatkan dana 20 Milyar/tahun yaitu Yayasan Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation. Padahal tidak seharusnya kedua yayasan tersebut mendapatkan dana hibah POP.

Keganjilan inilah yang disinyalir ada agenda lain yaitu memasukan pihak swasta (korporat) ke dalam ranah yang tidak seharusnya yakni dunia pendidikan. Padahal, dunia pendidikan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan lain sebab ranah pendidikan adalah tanggungjawab pemerintah.

Kalaupun pemerintah ingin meningkatkan mutu para PTK tidak semestinya melibatkan pihak swasta. Sebab inilah yang kelak akan memicu dunia pendidikan menjadi komersial. Sekarang saja tanda-tanda komersialisasi pendidikan telah nyata adanya. Seperti biaya UKT yang begitu mahal hingga tidak semua warga negara bisa mengenyam pendidikan seutuhnya. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah telah lalai dan tidak bertanggungjawab dalam mempersiapkan guru yang berkualitas serta pemerintah pun abai terhadap dunia pendidikan dengan membiarkan pihak swasta mengambil alih perannya.

Hal ini mencerminkan bahwa sistem pendidikan yang dianut oleh pemerintah adalah sistem pendidikan sekuler (memisahkan agama dari kehidupan) dan kapitalistik yang berorientasi hanya pada materi semata dengan cara menggandeng para korporat. Tidak heran jika hasilnya hanya akan mencetak generasi-generasi rapuh abad ini. Terbukti dengan banyaknya tawuran antar pelajar, remaja bucin (budak cinta) yang menyebabkan pergaulan bebas hingga terjadi kehamilan diluar nikah, serta maraknya kriminal dikalangan pelajar. Selain amoral, mereka telah kehilangan adab menghormati guru, bahkan ada yang tega menghilangkan nyawa sang guru.

*Pendidikan dalam Pandangan Islam*

Pendidikan di dalam Islam adalah menciptakan guru yang profesional serta mempunyai fungsi yang sangat mulia dalam mendidik dan menyiapkan sebuah generasi peradaban.

Di dalam Islam pendidikan menjadi sebuah kebutuhan asasi seluruh rakyat, dimana pendidikan adalah hak setiap warga negara tanpa membedakan martabat, usia maupun jenis kelamin. Karena itu negara wajib memenuhi pelayanan pendidikan secara utuh dan menyeluruh.

Disamping itu, sarana dan prasarana juga wajib diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar fasilitas yang memadai bisa dirasakan oleh seluruh elemen dalam dunia kependidikan.

Pendidikan dalam Islam pun menjadi bagian terpenting dalam mencetak guru-guru yang mumpuni. Tidak hanya itu negara pun sangat memperhatikan pembuatan kurikulum agar tercipta Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang memudahkan bagi guru dalam proses mentransfer ilmu dan mendidik peserta didik sesuai dengan kreativitas, daya cipta serta minat dan bakat yang ada pada peserta didik sehingga terciptalah sebuah generasi peradaban yang mulia.

Dalam Islam pun tidak akan ada celah bagi para korporat untuk ikut andil dalam membina para guru atau dalam pembuatan kurikulum pendidikan. Negara tidak akan membiarkan pihak-pihak lain yang merongrong pembuatan undang-undang apalagi korporat asing, sebab negara lah yang akan langsung mengurus sistem pendidikan yang telah dirumuskan sesuai dengan ajaran Islam yakni rujukan dari Kitabullah, As-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas.

*Biaya Pendidikan dalam Islam*

Didalam Islam negara membuka Perguruan Tinggi jurusan keguruan secara gratis dengan kualitas terbaik, agar tercipta seorang pendidik/ guru yang berkualitas sebab guru adalah ujung tombak pendidikan yang akan mencetak generasi yang berkepribadian Islam, menguasai saintek dan menjadi pembela agamaNya.

Terkait sarana dan prasarana, seperti gedung sekolah/ kampus, asrama siswa, perumahan staf pengajar/guru, pengadaan buku-buku, radio, komputer, Tv dan penunjang lainnya di dalam Islam negara memberikannya secara gratis.

Di dalam Islam seluruh pembiayaan diambil dari kas Baitul Mal dari pos Fai’ dan Kharaj serta Pos Milkiyyah Ammah, jika semuanya telah mencukupi maka negara tidak akan memungut apapun kepada rakyat. Jika pun tidak mencukupi maka negara akan meminta sumbangan kepada seluruh kaum muslimin.

Apabila biaya pendidikan masih tidak mencukupi maka hal terakhir yang dilakukan oleh negara adalah memungut pajak (dharibah). Itu pun akan dilakukan selektif dalam memungut pajak dan hanya dikenakan kepada orang yang mampu/ kaya saja.

Demikianlah perihal biaya pendidikan dalam Islam, semua pembiayaan akan ditanggung oleh negara. Dan hanya negara yang menjalankan sistem pemerintahan Islam (Khilafah) yang akan mewujudkan para guru profesional yang berkepribadian Islam, figur guru yang berakhlak mulia dan berjiwa pemimpin serta menjadi teladan bagi para peserta didiknya.

Khilafah pun akan membuat undang-undang yang mendukung sistem pendidikan Islami dengan anggaran yang sangat besar sehingga tersedia fasilitas yang sangat baik bagi guru.

Pemimpin negara pun yakni khalifah akan memberikan penghargaan kepada para guru dengan memberikan gaji yang besar demi mencukupi kehidupan mereka.

Seperti pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khatab r.a memberikan gaji dengan nominal 15 dinar ( 1 dinar= 4,25 gr emas) jika dikonversi dengan harga emas sekarang Rp.600 ribu, Maka gaji guru berada pada nominal Rp. 38 juta.

Semuanya itu hanya bisa dirasakan dalam sebuah negara yang menerapkan Islam secara kaffah. Guru sejahtera di bawah naungan Khilafah. Generasi cemerlang peradaban mulia pun akan tercipta dalam bingkai yang sama. Wallohu’alam Bishowab.[]

*Praktisi pendidikan

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 3 =

Rekomendasi Berita