by

Solusi Islam Atasi Jeratan Hutang

-Opini-25 views

 

 

 

Oleh : Anggraeni, S.E*

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Tahun 2020 menorehkan catatan pahit dalam buku utang Indonesia. Bank Dunia memasukkan Indonesia sebagai 10 besar negara berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki utang luar negeri terbesar. Data yang dipublikasikan Bank Dunia dalam laporan “Statistik Utang Internasional (IDS)” pada Oktober 2020 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat keenam pengutang terbesar. (https://m.republika.co.id/berita/qlzk5w440).

Hal ini relevan dengan pengumuman Kementerian Keuangan, bahwa posisi utang pemerintah per akhir November 2020 sebesar Rp5.910,64 triliun.

Penyelamatan ekonomi atas dampak pandemi covid 19 menjadi alasan defisitnya APBN dan membengkaknyan utang.

“Karena kita ingin menyelamatkan ekonomi, maka APBN menghadapi tekanan yang luar biasa. Penerimaannya jatuh, tapi kita memberi bantuan. Membantu hidup banyak sekali [masyarakat]. Makanya defisit kita naik banget,” jelas Sri Mulyani.(https://www.cnbcindonesia.com/news/20201107081319-4-200007)

Tidak dipungkiri pandemi covid 19 telah mengguncang perekonomian hampir seluruh negara di dunia. Menambah utang menjadi solusi banyak negara untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang muncul sebagai dampak pandemi tersebut.

Namun jika kita perhatikan jerat utang telah mencekik Indonesia jauh sebelum adanya pandemi covid 19. Akhir 2019 ekonomi Indonesia telah carut marut dengan utang yang menembus 5000 T ditambah kurs rupiah yang terus melemah. (https://amp.tirto.id)
Dengan adanya covid 19 memang semakin memperburuk ekonomi negara.

Namun mengkambing hitamkan covid 19 karena pembengkakan utang bukanlah poin krusialnya. Mengingat jauh sebelumnya negara telah tercekik jerat utang yang sangat membahayakan.

Tak ada yang gratis dalam paradigma kapitalis. Utang yang mengandung riba tersebut memiliki potensi bahaya politis atas negeri karena menjadi alat campur tangan dan kontrol pihak asing terhadap kebijakan pemerintah. Konsekuensi politis utang ini pun kentara dalam banyak kebijakan dan produk perundang-undangan.

Selain itu, terus menerus menumpuk utang dengan beban bunga yang tinggi akan menjerumuskan negeri dalam jebakan utang riba (debt trap). Kedaulatan negara pun terancam.

Dalam Islam, ada cara mengatasi jebakan-jebakan utang para kapitalis. Tentunya ada tindakan-tindakan praktis yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan utangnya.

Namun, pemerintahan dalam islam bukanlah pemerintahan seperti saat ini yang merujuk segala aturannya kepada hukum buatan manusia. Namun, pemerintahan yang dimaksud adalah sistem pemerintahan berlandaskan aturan qur’an dan sunnah.

Langkah praktis sistem ekonomi islam dalam menangangi utang yang terlanjur menumpuk yakni :

Pertama, memisahkan utang luar negeri pemerintah dengan utang pihak swasta (baik perorangan maupun perusahaan). Jika utang itu milik swasta, merekalah yang harus membayar. Sebaliknya, jika utang dilakukan negara, maka Kholifah harus mengambil alih sisa cicilan pembayarannya.

Kedua, sisa pembayaran utang luar negeri hanya mencakup sisa cicilan utang pokok saja, tidak meliputi bunga, karena syariat Islam mengharamkan bunga.

Firman Allah SWT, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman.” (QS al-Baqarah [2]: 278)

Ketiga, meski diwajibkan melunasi sisa cicilan pokok utangnya, perlu menempuh berbagai cara untuk meringankan bebannya.

Hal itu dapat dilakukan dengan “lobi” agar pihak pemberi utang bersedia memberikan cut off (pemutihan). Bila cara ini gagal, untuk mengurangi tekanan beban pembayaran dalam jangka waktu yang amat pendek, bisa meminta rescheduling (penjadwalan pembayaran utang yang lebih leluasa waktunya).

Keempat, utang sebelumnya akan dibayar negara dengan mengambil seluruh harta kekayaan yang dimiliki secara tidak sah oleh pejabat beserta kroni-kroni sebelumnya.

Deposito mereka “parkir” di berbagai bank luar negeri, akan dijadikan jaminan negara bagi pembayaran sisa utang luar negeri.

Seandainya akumulasi deposito harta kekayaan mereka masih kurang untuk menomboki sisa utang, Kholifah (pemimpin) harus mengambil alih utang tersebut dan menalanginya dari pendapatan negara.

Misalnya, bisa menggunakan harta yang berasal dari pos Jizyah, cukai perbatasan, atau badan usaha milik negara. Dan sangat menghindarkan penggunaan harta yang berasal dari pemilikan umat (seperti hasil hutan, barang-barang tambang, dan sebagainya) untuk pembayaran utang. Sebab, yang berutang adalah penguasa bukan rakyatnya.

Demikianlah islam memiliki solusi dan langkah praktis dalam upaya melepaskan diri dari jeratan utang.

Islam juga sangat memahami bahwa jebakan utang yang mampu mengancam kedaulatan negara. Sehingga akan menghindari APBN yang berasal dari utang terlebih utang luar negeri.

Lantas mengapa kita tidak mengambil sistem dan peraturan yang sempurna yang akan mensejahterakan rakyat? Wa’allahu’alam bis showab.[]

 

*Praktisi pendidikan

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − two =

Rekomendasi Berita