by

Telkom Group Tolak Revisi Tarif Interkoneksi Tidak Masuk Akal

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Menurut hasil catatan BPS, sektor telekomunikasi
merupakan salah satu pemicu inflasi tahun 2015 dan 2016 yang capaian
nominal hingga 0,7%. Antara lain sebab tingginya tarif interkoneksi
lokal antar operator dan menyebabkan pengeluaran biaya kebutuhan
komunikasi masyarakat lewat jasa telepon seluler dan fix line menjadi
sangat mahal dan kurang efisien. 
 
“Padahal, Presiden Joko Widodo memiliki
visi besar yang bertujuan menciptakan Infrastruktur Telekomunikasi yang
murah guna mendukung pembangunan nasional sebagaimana tercatat dalam
visi Trisakti Nawacita yang diamanatkan pada Menkominfo menurunkan tarif
interkoneksi lokal,” Ujar Nur Afifin Muklis,SE, Kordinator
Masyarakat Pemantau Industri Telekomunikasi Indonesia melalui keterangan pers, Kamis (8/9). 
“Memang upaya langkah efisiensi
serta menurunkan angka inflasi sektor telekomunikasi, tapi cukup
disayangkan bila visi besar Presiden Joko Widodo kandas hanya karena
ketidakpatutan dari Dirut Telkom Alex J Sinaga menjalankan program
Trisakti dan Nawacita,” sambungnya lagi menambahkan. 
Bila
mengulas dan mengutip kembali sebelumnya, dimana Alex J Sinaga – PT
Telkom Tbk, sempat mengutarakan penolakan tegas atas Surat Edaran (SE)
yang dikeluarkan Kemkominfo yang tertuang pada 2 Agustus 2016 tentang
penurunan biaya interkoneksi dari Rp 250 menjadi Rp 204. Biaya interkoneksi yang baru itu (Rp 204) jelas merugikan Telkom, Sedang
operator lain membangun cuma di kota saja. Kenapa diperlakukan sama?
mengingat cost recovery,yang mana menurut perhitungan konsultan, adalah
Rp 285. Hal itu, karena membangun jaringan sampai ke pelosok Tanah Air.
 
“Bentuk penolakan dan keberatan itu sudah disampaikan secara tertulis
oleh Telkom dan Telkomsel ke pihak Kemkominfo,” ujar Muklis.  
Patut
dipertanyakan pernyataan Dirut Telkom, sambung Afifin,. Menurutnya, indikasinya telah menentang keras revisi PP 52
dan 53 yang lagi hangat.“Bahkan, sampai terbentuk opini penurunan biaya
interkoneksi lokal antar operator akan merugikan Telkom dan Telkomsel
serta menguntungkan operator seluler swasta yang didominasi oleh pemilik
modal asing,” ujarnya lagi.
“Yang jadi
pertanyaan sekarang apa iya cost recovery sebesar itu kok aneh ya tarif
Interkoneksi di negara negara maju jauh lebih murah ?,” cetusnya.
“Padahal, dalam hal
ini Telkomsel tidak sepenuhnya dimiliki oleh telkom di mana 35% sahamnya
dimiliki oleh Singtel. Jadi alasan menguntungkan asing itu tidak benar,”
paparnya. 
Sebab, lebih lanjut kemudian Nur
Afifin Muklis,SE membenarkan kalau sharing infrastruktur akan tercapai
berbagai efisiensi dalam industri jasa telekomunikasi, tapi tidak
demikian dengan untuk pemain tower provider, dan Vendor BTS.
 
”Soalnya,
para penyedia BTS akan dirugikan dengan PP ini, karena occupansi Tower
merosot karena di setiap tower yang dimiliki penyedia tower potensi
pelanggan berkurang, di mana salah satu operator menyewa dan dapat
disharing kapasitasnya dengan operator lain,” imbuhnya.
“Bila
Pemerintah merevisi kebijakan biaya interkoneksi dan Revisi Peraturan
Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (PP No.52 Tahun 2000)
serta Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
dan Orbit Satelit (PP No.53 Tahun 2000) Maka Penyedia Tower akan sangat
menolak rencana kebijakan perhitungan biaya interkoneksi, network
sharing, dan spectrum sharing,” ujarnya mengingatkan.
“Karena
berdampak besar dengan pendapatan perusahaan pengelola BTS, Dimana
operator seluler melakukan sharing BTS nya, Network Sharing, hingga
tidak perlu menyewa pada Provider BTS yang non operator Jasa Telepon
Seluler. Serta perlu dicatat Valuasi perusahaan penyedia tower
dipastikan tak akan sekinclong saat ini. Perlu kita ketahui di Indonesia
Tower Bersama Indonesia Group dan Protelindo merupakan dua perusahaan
yang memiliki valuasi market bahkan lebih besar dari operator itu
sendiri,” jelasnya. 
 
Sedangkan, secara presentasi EBITDA
bahkan dua perusahaan ini melampaui semua operator telekomunikasi di
indonesia termasuk : TELKOM, TELKOMSEL, Indosat dan XL. 
 
“Untuk itulah
perlu dicurigai latar belakang menolak keras penurunan Tarif
Interkoneksi ini karena ada tekanan dan ketakutan TBIG dan Protelindo
yang berdampak pada pendapatan TBIG dan Protelindo akan menurun. Hal ini
lumrah saja karena ada hubungan dengan salah satu pemegang saham TBIG
(pemilik Indonesia tower) dan Protelindo. Sebab kalau ditelisik
sejarahnya TBIG lahir adalah awalnya dari Perkembangan FLEXY TELKOM yang
mana saat itu Alex Sinaga merupakan Pimpinan dan pencetus TELKOM FLEXY
yang saat ini frequencynya telah diambil alih oleh TELKOMSEL,” tukasnya
dengan curiga.
“Hingga dalam hal ini hubungan
bisnis antara TBIG dan Protelindo yang dirintis Alex Sinaga perlu
dicermati untuk menolak program besar Joko Widodo untuk mendorong
efisiensi pada industri jasa telekomunikasi agar dapat dinikmati oleh
masyarakat Indonesia,” tudingnya lagi
Ditambah
lagi bila meninjau darihasil  catatan yang dimiliki IDM Semenjak Alex J
Sinaga menjadi CEO/ Direktur utama TELKOMSEL memang hubungan antara TBIG
dan Telkomsel sangat dekat. Yang mana berimplikasi dan berakibat pada
beberapa penyedia Tower saja yang dapat membangun tower untuk Telkomsel
dan lebih banyak dibangun oleh TBIG.” Maka itulah, Dirut Telkom Alex J
Sinaga sangat menolak penurunan Tarif interkoneksi karena adanya
hubungan bisnis dan hubungan baik dengan pemilik TBIG dan Protelindo
selama ini semenjak dia memimpin Telkomsel hingga menjadi Dirut Telkom,”
tambahnya lagi mengutarakan.
“Hingga ngototnya
Alex Sinaga menolak penurunan Tarif Interkoneksi ,tapi hal itu wajar
saja karena mungkin saja Alex Sinaga tidak ingin Asing masuk dalam
bisnis Provider BTS sebab jika TBIG dan Protelindo menurun pendapatannya
dan terpaksa harus menjual ke pemodal asing kan akhir makin semakin
besar dominasi asing di sektor Telco. Jadi mungkin ini yang pantas untuk
menjadi alasan bagi Dirut Telkom dan Telkomsel,” pungkasnya.[Nicholas]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × two =

Rekomendasi Berita