RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Prinsip keadilan dan arah yang terencana harus menjadi pilar utama dalam transisi energi untuk mencapai target net zero emisi (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Selain itu, percepatan transisi energi yang berkeadilan mendukung komitmen Indonesia dalam kesepakatan di Conference of Parties (COP-28) untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan hingga tiga kali lipat dan menggandakan efisiensi energi pada tahun 2030, demi menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius .
Ketua Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Prof. Bambang Brodjonegoro, menyampaikan bahwa pendekatan yang adil, terarah, dan inklusif sangat penting bagi Indonesia.
Menurutnya, peningkatan kapasitas energi terbarukan dan efisiensi energi harus dilakukan langkah nyata yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat.
Transisi yang adil memerlukan kebijakan yang mendukung, investasi pada infrastruktur dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM). Selain itu, transisi ini harus berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat perekonomian, dan memastikan keberlanjutan, sehingga tidak ada yang tertinggal.
Hal ini dikatakan Bambang dalam pembukaan Dialog Transisi Energi Indonesia (IETD) 2024 di Jakarta. Acara ini diadakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR), ICEF, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).
Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey, juga menegaskan dukungan Inggris pada transisi energi Indonesia. Inggris baru-baru ini mengakhiri seluruh operasi pembangkit listrik tenaga batu bara dan menegaskan komitmennya terhadap mitigasi iklim.
Hingga saat ini, lebih dari USD 800 juta telah diinvestasikan dalam Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan potensi tambahan pembiayaan hingga USD 6 miliar yang sedang dinegosiasikan.
“Indonesia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Inggris dan International Partners Group (IPG) melalui kemitraan JETP siap mendukung dekarbonisasi sektor energi di Indonesia,” ujar Dominic.
Sementara itu, Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menekankan pentingnya komitmen dan kepemimpinan yang kuat dalam transisi energi. Menurutnya, transisi ini harus mencakup peningkatan bauran energi terbarukan, efisiensi energi, kolaborasi lintas sektor, dan penghapusan hambatan investasi.
Fabby menyebutkan bahwa peningkatan bauran energi terbarukan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen sesuai dengan target pemerintah Prabowo-Gibran.
Kebijakan yang mendukung juga dapat merangsang investasi dalam industri manufaktur teknologi energi bersih di dalam negeri, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Prof. Eniya Listiani Dewi, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), menyatakan bahwa investasi pada energi terbarukan di Indonesia perlu ditingkatkan. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, terdapat peluang investasi hingga USD 15,9 miliar. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 11/2024 dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/2024 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan yang didukung produk dalam negeri.
IETD 2024 yang memasuki tahun ketujuh penyelenggaraannya sejak tahun 2018 ini berlangsung pada 4-6 November 2024 dengan tema “Mewujudkan Transisi Energi yang Berkeadilan dan Tertata” . Acara ini meliputi 11 sesi dan menghadirkan 50 pembicara nasional dan internasional.[]
Comment