Dorong Target Net Zero Emission, RPP Kebijakan Energi Nasional Tunggu Persetujuan Presiden

Nasional155 Views

 

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA— Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) kini memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM serta menerima persetujuan presiden. Kebijakan Energi Nasional (KEN) dirancang sebagai dokumen strategi untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, dalam draf saat ini, KEN mencantumkan target bauran energi terbarukan (EBT) sebesar 17-19 persen pada tahun 2025, menurun dari target sebelumnya 23 persen, dengan rencana peningkatan hingga 70-72 persen pada tahun 2060.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa target ini perlu didukung dengan strategi yang jelas untuk mencapai komitmen NZE sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen.

Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Sistem Energi IESR, menyampaikan bahwa penurunan target EBT masih menyisakan ketergantungan signifikan pada energi fosil, yang diperkirakan mencapai 28-30 persen pada tahun 2060. Ia juga menggaris-bawahi pentingnya kesiapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) yang saat ini belum optimal untuk mitigasi emisi pada sektor pembangkitan energi.

Deon menyoroti bahwa investasi global untuk transisi energi meningkat 17 persen, mencapai USD 1,8 triliun pada tahun lalu, terutama di sektor energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin serta kendaraan listrik.

Menurutnya, ini adalah peluang besar bagi Indonesia untuk menarik investasi guna mendukung pengembangan energi bersih.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Vivi Yulaswati, dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 menyatakan bahwa pencapaian NZE berperan penting dalam upaya Indonesia keluar dari jeratan pendapatan negara menengah (middle-income trap).

Ia menegaskan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih bersih, Indonesia berpeluang menjadi negara maju pada tahun 2045.

Yunus Saefulhak, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Dewan Energi Nasional (DEN), menambahkan bahwa RPP KEN disusun untuk mendukung target Kontribusi Nasional yang Ditentukan (NDC) serta komitmen global dalam menghadapi krisis iklim, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada PLTU batubara dan mencapai puncak emisi pada tahun 2035.

Dialog Transisi Energi Indonesia (IETD) 2024 yang berlangsung pada 4-6 November di Jakarta menghadirkan 50 pembicara dan moderator dari berbagai negara. Diskusi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah dalam mewujudkan transisi energi yang adil dan mandiri dalam lima tahun mendatang.

Tentang IESR
Institute for Essential Service Reform (IESR) adalah organisasi think tank yang fokus pada penyediaan kebutuhan energi berkelanjutan di Indonesia, mengedepankan prinsip keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

IESR berperan dalam penelitian, advokasi kebijakan, kampanye publik, serta kolaborasi dengan berbagai institusi untuk mendorong transisi energi berkelanjutan.[]

Comment