by

Utang Luar Negeri Indonesia Terus Naik, Mengapa?

-Opini-28 views

 

 

Oleh : Moza Yana, Pemerhati Sosial

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Naik lagi, utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal III 2021 mencapai USD 423,1 miliar atau Rp 6.008 triliun (estimasi kurs Rp 14.200 per dolar AS). Jumlah tersebut tumbuh 3,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (yoy) (Liputan6.com, 15/11/2021).

Walaupun Bank Indonesia mengatakan bahwa utang Indonesia masih terkendali dan Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono juga menjabarkan, utang luar negeri Pemerintah tumbuh lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun, utang tetaplah utang yang harus dibayar dengan kekayaan negara dan tentunya dengan bunganya.

Satu hal yang menjadi pertanyaan sekarang adalah mengapa utang selalu menjadi solusi dari berbagai masalah ekonomi yang mendera negeri ini, sehingga jumlahnya terus naik?

Mari kita telusuri, sebenarnya sejak kapan Indonesia mengambil utang luar negeri? Dan mengapa utang luar negeri tersebut tidak bisa diselesaikan hingga kini?

Dari penelusuran penulis ternyata Indonesia sudah mempunyai utang luar negeri sejak kepemimpinan presiden Soekarno yaitu utang warisan pemerintahan Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar AS atau 4,3 miliar gulden (Kompas.com, 04/10/2021).

Dilansir dari merdeka. com utang di masa akhir pemerintahan Soeharto berada di kisaran Rp 551,4 triliun. Sedangkan, di era Habibie sekitar Rp 938,8 triliun.

Di era pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebesar Rp 1.271 triliun. Sementara di era Megawati sebesar Rp 1.298 triliun,

Masa SBY utang Indonesia justru semakin membengkak menjadi Rp 2.608 triliun. Dan di masa presiden Joko Widodo, Kementerian Keuangan RI mencatat, sampai akhir Desember 2020 total utang pemerintah mencapai angka Rp6.074,56 triliun. Dan di akhir kuartal III utang Indonesia tercatat naik lagi.

Nampak dari data di atas, utang luar negeri Indonesia dari masa kepemimpinan presiden Soekarno sampai presiden Joko Widodo trendnya naik.

Seperti yang kita ketahui, negara adidaya dunia sebelum perang dunia II dipegang oleh Inggris dengan konsep kolonialisme untuk mengendalikan dunia dalam genggamannya. Setelah perang dunia II, kekuatan dunia dikendalikan oleh Amerika Serikat.

Gaya penjajahan yang dilakukan oleh Inggris dan Amerika Serikat sungguh sangat berbeda. Saat Amerika Serikat menjadi negara nomor wahid, dia mengendalikan perekonomian dunia dengan ikatan perjanjian-perjanjian.

Berdirinya IMF dan word bank (yang menjadi bagian dari PBB), berdiri pada tahun 1944 dan diresmikan pada tahun 1945 atas inisiatif Amerika Serikat dan Inggris adalah bukti dari hal di atas.

Negara negar yang menjadi donatur (baca:investor) lembaga keuangan ini adalah Amerika Serikat (sebagai donatur utama), Inggris, Kanada, Jerman dan Perancis.

Tujuan utama kedua lembaga tersebut didirikan adalah dalam rangka untuk saling membantu kesetaraan uang dan pertumbuhan ekonomi antara negara di dunia.

Penulis akan menyoroti kata ‘saling membantu’. Kata membantu adalah kata yang ambigu, karena yang namanya membantu seharusnya tidak ada pamrih apapun, seperti mendapatkan bunga dari pinjaman uang yang diberikan.

Tapi, sebagaimana pepatah barat ‘ no free lunch ‘. Maka, apapun yang mereka katakan sebagai bantuan, hanya lips service. Buktinya Amerika Serikat sebagai pendonor utama juga punya hak untuk mengarahkan kebijakan-kebijakan (yang menguntungkan mereka) pada negara yang meminjam, selain mereka juga meminta bunga dari pinjaman-pinjaman yang mereka berikan.

Beberapa persyaratan yang pernah diberlakukan oleh bank dunia terhadap Indonesia adalah membayar 40 persen untuk konsultan asing atau konsultan yang ditunjuk Bank Dunia. Kriteria proyek juga mereka yang menentukan. Lalu pembebasan lahan juga harus mengikuti prosedur Bank Dunia dan konsultannya. Walaupun syarat-syarat di atas sudah tidak diberlakukan sejak tahun 2015.

Juga, disahkannya Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) pada tahun 1967 yang memberikan rangsangan atau kemudahan (insentif) para investor asing adalah salah satu perwujudan letter of Intent (LoI). Ini terjadi pada masa orde baru. Di mana LoI yang mereka sepakati tergantung kebutuhan pihak asing.

Akibatnya, SDA juga dikuasai asing, karena alasan kesepakatan bersama. Padahal seharusnya pemerintah mengelola SDA secara mandiri sebagaimana amanat UUD 1945, dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, tanpa harus bergantung pada utang.

Ini jelas termasuk intervensi yang dilakukan oleh para pendonor untuk negara-negara pengutang. Sungguh penjajahan yang diatur sangat apik, atas nama bantuan (baca: pinjaman).

Sudah menjadi sifat dasar sistem ekonomi kapitalis yaitu penjajahan melalui beragam cara. Termasuk lewat jebakan utang ini. Dengan utang ini dibuatlah syarat-syarat yang mengikat, untuk mengendalikan negara pengutang.

Maka, jangan berharap utang luar negeri Indonesia akan turun apalagi selesai. Karena negara-negara berkembang akan terus diberikan program-program internasional lewat perjanjian-perjanjian yang harus diratifikasi semua negara anggota. Program-program tersebut bertujuan agar negara-negara yang meratifikasinya terus bergantung dan berhutang ke IMF atau bank dunia.

Sebut saja salah satunya adalah program SDGs, yang mengharuskan Indonesia menghutang untuk pencapaiannya. (Liputan6.com, 15/11/2021). Juga program pemulihan ekonomi karena terjangan pandemi, pemerintah Indonesia berutang ke ADB sebesar USD 500 juta.

Masihkah kita berharap utang Indonesia turun? Jawabannya adalah mustahil, selama pemerintah Indonesia terus membebek pada kemauan negara barat

Lalu, bagaimana Islam memandang utang luar negeri?

Islam mempunyai dua tinjauan, yaitu dari segi fiqih bahwa utang luar negeri mengandung bunga (baca: riba) dan dari segi politis bahwa utang luar negeri adalah bagian dari penjajahan.

Definisi riba menurut istilah fuqaha’ (ahli fiqih) ialah memberi tambahan pada hal-hal yang khusus (almanhaj.or.id)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba…” [Ali ‘Imran/3: 130]. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 276: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”.

Dari ayat di atas maka wajar jika masalah-masalah ekonomi negeri ini tak kunjung selesai, karena menjalankan roda pemerintahan dengan riba, karena harta riba akan dimusnahkan oleh Allah.

Secara politis, negara Islam tidak akan mengambil opsi pinjaman ke organisasi-organisasi donor semacam IMF ataupun bank dunia, saat kondisi kas negara sedang normal maupun saat mengalami defisit. Karena hal ini menjadikan negara Islam akan dikendalikan negara pendonor sehingga negara tidak berdaulat.

Dalam kitab al amwal fil islam karya Abdul Qodim Zallum, dijelaskan bahwa ada tiga pos pendapatan yang sangat besar yang mengisi kas negara (baitul mal) yang bukan dari pajak dan utang, sebagaimana negara liberal kapitalis sekarang ini.

Pos-pos tersebut, pertama : pos fai’ dan kharaj. Kedua : pos pemilikan umum. Yang termasuk di dalamnya adalah SDA yang melimpah seperti tambang emas, perak, nikel, minyak bumi, panas bumi, gas alam, dll.

Pada kepemilikan umum ini tidak boleh diprivatisasi dan dimiliki negara. Melainkan negara hanya sebagai pengelol dan hasilnya dikembalikan ke rakyat. Ketiga, pos sedekah atau zakat. Baik zakat tanaman, hewan perniagaan, simpanan, dll. Dimana pos sedekah ini hanya didistribusikan untuk delapan ashnaf saja.

Jika karena suatu hal negara mengalami defisit, maka akan diberlakukan dhoribah (pajak) yang hanya diwajibkan kepada kaum muslim yang kaya saja. Dan hanya secara temporer.

Mekanisme ini menjadikan kas negara relatif stabil. Sehingga tidak memerlukan utang luar negeri apalagi yang disertai riba. Demikianlah Islam punya aturan yang menyeluruh dan tentu saja mensejahterakan. Wallahu a’lam bishowab []

Comment

Rekomendasi Berita