by

Vita Agrati Eliani, S.Pd: Wabah Corona, PHK, dan KDRT, Bukti Kegagalan Sistem Pemerintahan Kapitalis 

-Opini-133 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Wabah corona yg telah berlangsung selama 3 bulan lebih, dan sampai saat ini belum juga berakhir. Berdampak pada pelemahan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya banyak pemilik perusahaan memilih untuk merumahkan para pekerjanya untuk selamanya alias memutuskan hubungan kerja atau PHK.

Berdasarkan data Kemnaker per 7 April 2020, dampak pandemi  Covid-19, sektor formal yang dirumahkan dan di-PHK melingkupi 39.977 perusahaan. Sektor ini mencakup 1.010.579 orang tenaga kerja.

Rinciannya, sebanyak 873.090 pekerja dan buruh dirumahkan dari 17.224 perusahaan. Serta 137.489 pekerja dan buruh kena PHK di 22.753 perusahaan.

Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal sebanyak 34.453 perusahaan dan jumlah pekerjanya sebanyak 189.452 orang.

“Total jumlah perusahaan yang merumahkan pekerja dan PHK sebanyak 74.430 perusahaan dengan jumlah pekerja sebanyak 1.200.031 orang,” jelas Menaker Ida Fauziyah.

Perekonomian dunia seakan terhenti karena Corona. Aktivitas perekonomian dibatasi dan mobilitas masyarakat diperketat. Tentu saja yang paling berdampak dalam hal ini adalah para pekerja dan pelaku usaha. Gelombang PHK massal terjadi di depan mata. Tanpa bisa dicegah, tanpa bisa diantisipasi.

Di antara alasan yang dikemukakan perusahaan mengapa melakukan PHK massal adalah daya beli masyarakat yang menurun, aturan pembatasan sosial yang mengharuskan perusahaan mengurangi mobilitas pekerja di luar rumah, dan efisiensi pemasukan dan pengeluaran perusahaan.

Ekonomi melambat berimbas pada produksi, sehingga dengan mengurangi jumlah pekerja diharapkan dapat mengefisiensi biaya operasional perusahaan.

Kondisi ini membuat tekanan psikis masyarakat meningkat dan diduga menjadi salah satu alasan ikut naiknya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengungkapkan, selama kurun waktu 2 Maret hingga 25 April 2020 terjadi 643 kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rinciannya, 275 kasus dialami perempuan dewasa dengan 277 korban, serta 368 kasus terhadap anak-anak dengan 407 korban. Rinciannya, 300 anak perempuan korban dan 107 anak laki-laki. Seluruh data tersebut dihimpun dari Simfoni PPA dan LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan). (republika.co.id dan liputan6.com)

Ternyata wabah pandemi corona ini tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan, krisis sosial dan ekonomi, tetapi juga memicu naiknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Stay at home sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 tanpa diimbangi kebijakan strategis lainnya nyaris “memorak-porandakan” bangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Pedagang kecil merana, perusahaan bangkrut, PHK, pengangguran, kriminalitas, stres, hingga melonjaknya angka Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Tak dinafikan, ancaman keretakan kini membayangi keluarga di negeri ini.

Sebagaimana Covid-19 merupakan wabah mendunia, meroketnya angka KDRT sebagai efek pandemi pun terjadi dalam skala global. Laporan dari pihak kepolisian beberapa negara mengungkap, kasus KDRT meningkat selama pandemi Covid-19. Tingkat kekerasan disebut menjadi lebih sering, lebih parah dan lebih membahayakan.

Untuk diketahui, fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama pandemik virus corona atau COVID-19 semakin meningkat, hal ini dibenarkan Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Rainy Hutabarat.

“Pada masa normal saja KDRT merupakan kasus terbanyak dilaporkan ke lembaga pengada layanan, khususnya kekerasan terhadap istri dan anak perempuan dengan pelaku suami, ayah kandung, ayah tiri atau angkat dan paman,” kata Rainy saat dihubungi IDN Times, Rabu (15/4).

Berdasarkan catatan tahunan (Catahu) Komnas Perempuan pada setahun terakhir, sepanjang 2019 jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT. Kasus ini mencapai angka 75 persen atau 11.105 kasus.

Komnas Perempuan, kata Rainy, sedang melakukan survei daring tentang KDRT selama pandemik COVID-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung.

“Data pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan tentang KDRT, merupakan jumlah yang tercampur dengan masa pandemi COVID-19, jumlahnya totalnya puluhan,” kata Rainy.

Kasus yang paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit, di antaranya mengalami kekerasan seksual. Pada ranah KDRT kekerasan yang paling menonjol berturut-turut adalah kekerasan fisik sebanyak 4.783 kasus (43 persen), kekerasan seksual 2.807 kasus (25 persen), psikis 2.056 kasus (19 persen) dan ekonomi 1.459 kasus (13 persen).

Jumlah konflik dalam keluarga bahkan akhirnya berujung pada perceraian di Indonesia sebelum adanya wabah pandemi corona memang sudah tinggi. Kasusnya pun meningkat saat pandemi corona yang berlangsung hingga kini.

Namun upaya penyelesaian terhadap masalah pandemi ini bukan masalah yang berdiri sendiri, tapi akan berpengaruh kepada hal-hal lain. Ketika penguasa atau negara abai dalam menyelesaikan wabah ini, yang ini sesungguhnya merupakan kewajibannya, maka akan memunculkan masalah baru yang justru bisa jadi semakin memperparah kondisinya dan bisa dipastikan rakyatnyalah yang menjadi korban.

Situasi ini diperburuk dengan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam kaaffah. Ajaran Islam terlanjur dipahami sebatas ritual saja, hingga tak mampu berpengaruh dalam perilaku keseharian, baik dalam konteks individu, keluarga, masyarakat maupun negara.

Dengan minimnya pemahaman Islam kaaffah, ketika diuji kesulitan — termasuk pada situasi pandemi ini — tak sedikit individu muslim yang mengalami disorientasi hidup, hingga mereka mudah menyerah pada keadaan, bahkan terjerumus dalam kemaksiatan.

Datangnya wabah ini sesungguhnya adalah takdir Allah yang menimpa umat manusia di dunia. Sebagai umat yang beriman kepada takdir ini mengharuskan keikhlasan dan tawakal untuk menghadapi ujian Allah ini dan berupaya maksimal untuk bisa melampauinya dengan baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Covid-19 ini, membawa dampak terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan, yang sesungguhnya masalah ini sudah marak sebelumnya. Semuanya berpulang pada sistem kapitalisme-sekuler.

Sekularisme dengan paham-paham turunannya yang batil seperti liberalisme dan materialisme memang meniscayakan kehidupan yang serba sempit dan jauh dari berkah. Terbukti, hingga kini dunia terus dilanda krisis, terlebih adanya pandemi ini, semakin membebani mayoritas keluarga muslim dengan kehidupan yang serba sulit, sedangkan penguasa seolah masa bodoh dengan kondisi rakyatnya.

Kondisi ekonomi sulit inilah yang kerap memunculkan masalah dalam keluarga, salah satu di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Para bapak kesulitan mendapatkan nafkah untuk keluarganya, yang justru akhirnya mendorong para ibu turut bertanggung jawab menanggung beban ekonomi keluarga yang menyita energi dan waktu mendidik anak-anak mereka.

Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan riak-riak dalam rumah tangga yang selanjutnya berdampak pada ketidakharmonisan keluarga. Tentu saja kondisi ini tak boleh dibiarkan berlama-lama. Bangunan keluarga akan lebih kokoh jika diperkuat oleh peran negara. Seberapa jauh intervensi negara dalam memberikan jaminan pada keluarga-keluarga ini. Baik jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok maupun kesehatan dan keamanan.

Percayalah, jika kebutuhan pokok terpenuhi, rasa tenteram walau hanya tinggal di rumah akan terwujud. KDRT bisa diredam. Siapa yang tak senang bisa rebahan kapan saja dia suka. Namun, jika rasa aman tergadaikan, bagaimana bisa merasa hidup nyaman di tengah wabah.

Karena itu, seharusnya negara melakukan segenap upaya untuk memperkokoh keluarga di tengah wabah. Jangan biarkan keluarga-keluarga di ambang kehancuran.

Memang, penyebab utama hancurnya keluarga bukanlah wabah, melainkan dampak penerapan sistem sekular kapitalis. Sistem inilah biang kerok tidak terpenuhinya seluruh hak-hak keluarga. KDRT sudah ada sejak sistem tersebut diterapkan. Jadi, kendati KDRT dan ancaman kehancuran keluarga meningkat di era wabah, tetapi bukan semata-mata karena stay at home itu sendiri. Sistem sekular kapitalislah yang bertanggungjawab.

Melihat lemahnya perekonomian yang ditopang kapitalisme, bukankah ini saatnya berbenah? Sistem ekonomi yang cenderung labil dan rawan krisis sudah saatnya di-uninstall. Pandemi Corona hendak menunjukkan kepada kita bahwa cara kerja kapitalisme tak mampu menahan kerusakan yang menumpuk.

Sedikit lagi sistem ini ambruk bersama dengan berakhirnya pandemi. Sudah saatnya menginstal ulang sistem yang mampu bertahan selama 13 abad lamanya. Sistem ekonomi yang antikrisis dan lebih stabil, yaitu syariat Islam. Mau menunggu berapa lama lagi?

Umat Islam harus segera bangkit dari keterpurukan, keluarga muslim, termasuk para ibu, harus kembali berfungsi sebagai benteng umat yang kokoh, yang siap melahirkan generasi terbaik dan individu-individu yang bertakwa, dengan visi hidup yang jelas sebagai hamba Allah di muka bumi.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + fifteen =

Rekomendasi Berita