by

Vitriastuti, S.Si: Dibalik Penolakan RUU Cipta Kerja

-Opini-35 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Kalangan pengusaha berharap agar Omnibus Law segera disahkan. Mereka berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) berpotensi membawa angin segar bagi iklim investasi dan berpotensi membuka lapangan kerja.

Pembahasan mengenai RUU ini akan segera diselesaikan, sebagaimana yang dikatakan oleh anggota Komisi I DPR Willy Aditya dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Percepatan Digitalisasi Penyiaran,’ Minggu, 12 Juli 2020. Bahwa Omnibus law selesai Agustus 2020 (medcom.id, 12 Juli 2020).

Ketua Komite Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial untuk Upah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Aloysius Budi Santoso mengatakan, target pertumbuhan ekonomi itu bisa digenjot melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas sebanyak 2,7 hingga 3 juta per tahun dengan Omnibus Law. Sementara, sambung dia, hanya 2 hingga 2,5 juta lapangan kerja berkualitas jika tanpa Omnibus Law (republika.co.id, 12 Juli 2020).

“RUU Cipta Kerja ini berbicara tentang bagaimana kita sebagai negara bisa lebih efektif dan efisien dengan penyederhanaan perizinan usaha dan investasi,” kata Budi.

Dari fakta diatas, nampak bahwa revisi RUU ini terkesan dipaksakan segera selesai dan pengesahan bisa segera dilakukan, dengan dalih mengingat ada kebutuhan mendesak untuk memastikan iklim kondusif investasi demi penciptaan lapangan kerja massal.

Namun, RUU Omnibus law Cipta kerja yang dinilai akan memberikan kesempurnaan bagi pekerja masih menuai banyak penolakan. Penolakan datang dari Serikat Pekerja PT PLN (Persero). Ketua Umum DPP SP PT PLN Persero M Abrar Alib mengatakan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi menimbulkan terjadinya liberalisasi dalam tata kelola listrik di Indonesia (kumpara.com, 09 Juli 2020).

Senada, Ketua Bidang Kampanye dan Jaringan YLBHI Arip Yogiawan mengatakan, masyarakat sipil juga dengan tegas menolak disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dalam penjelasannya, Arip menyebut 12 alasan yang membuat masyarakat sipil menolak Omnibus Law.

Beberapa diantaranya adalah RUU tersebut akan membuat celah korupsi melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat.

Alasan selanjutnya, RUU Cipta Kerja seolah menerapkan perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa legalisasi upah di bawah UMK, upah per jam dan perluasan kerja kontrak outsourcing; adanya potensi PHK massal; membuat orientasi sistem Pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah; serta kriminalisasi, represi dan kekerasan negara terhadap rakyat sementara negara memberikan kekebalan keistimewaan hukum kepada para pengusaha (kumpara.com, 09 Juli 2020).

Pekerja adalah sumber daya manusia yang memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, maka tuntutan upah yang layak selalu digaungkan. Pekerja ingin kesejahteraan dan pemberi kerja ingin ongkos produksi murah. Akibatnya kedua belah pihak selalu di sisi yang saling berlawanan.

Penguasa tidak mengambil peran dengan baik dalam menyelesaikan masalah ini. Nampak jelas keberpihakan Negara yang lebih condong pada pengusaha dibandingkan pada rakyatnya yang menjadi pekerja. Maka layak bagi kita untuk menolak RUU Cipta Kerja dengan alasan ini.

Sehingga, persoalan kaum pekerja ini hanya akan selesai di bawah kepengurusan kertenagakerjaan dalam Sistem Islam. Karena Sistem Islamlah yang dapat meminimalisis terjadinya konflik antara pekerja dan pengusaha serta memberi solusi paripurna dalam ketanegakerjaan.

Pekerja diberika upah yang layak berdasarkan manfaat yang diberikannya. Jika upah tersebut tak mencukupi kebutuhan dasarnya, negara akan memberi santunan dari dana zakat dan lainnya di baitumal. Pengusaha juga mendapat manfaat dari pekerja dan tidak dibebani untuk menanggung biaya hidup sang pekerja seperti pendidikan dan kesehatan.

Jika ada sengketa antara pekerja dan pemberi kerja terkait upah, maka pengadilan atau Negara yang berhak menentukan ahli pengupahan untuk mereka. Hal ini akan mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang didzolimi.

Dengan memaksimalkan serta mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki, negara berdiri secara mandiri tanpa lagi bergantung pada investasi dan utang luar negeri.

Demikianlah Sistem Islam hadir memberi solusi dalam mengatur ketenagakerjaan yang akan memberikan kemashlahatan kepada umat. Wallahu’alam.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =

Rekomendasi Berita