Wakil Rektor Universitas Paramadina: Ekonomi Syariah Indonesia Kian Menguat, Tantangan Inklusi Masih Besar

Ekonomi, Nasional85 Views

RADARINDONESIANEWS .COM, JAKARTA – Wakil Rektor Universitas Paramadina sekaligus Ekonom Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Dr. Handi Risza, menilai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia menunjukkan momentum pertumbuhan yang semakin kuat dan konsisten.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, terutama terkait rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah.

Dalam Catatan Akhir Tahun Ekonomi Syariah yang dirilis di Jakarta, Selasa (24/12/2025), Handi menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi syariah Indonesia pada awalnya lebih didominasi sektor keuangan.

Namun, saat ini mulai bergerak menuju penguatan sektor riil dan menjadi bagian dari arus utama perekonomian nasional.

“Semestinya ekonomi berkembang lebih dahulu di sektor riil, kemudian disusul sektor keuangan. Transformasi menuju penguatan sektor riil berbasis industri halal kini mulai terlihat dan perlu terus dijaga agar pada 2026 tetap inklusif dan berkelanjutan,” ujar Handi.

Menurutnya, industri halal memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada langsung di bawah Presiden dinilai menjadi faktor strategis dalam pengembangan produk halal nasional.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp335 triliun juga membuka peluang besar bagi industri halal pada 2026.

Handi menambahkan, ekonomi dan keuangan syariah saat ini telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta RPJMN 2025–2029.

Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia diharapkan mampu mengokohkan posisinya sebagai pusat ekonomi syariah global.

Hal tersebut tercermin dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 yang dirilis DinarStandard. Indonesia berhasil mempertahankan posisi ketiga dunia dengan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) sebesar 99,9, meningkat 19,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

“Capaian paling menonjol adalah keberhasilan Indonesia mencatat investasi halal tertinggi di dunia, dengan 40 transaksi senilai USD 1,6 miliar sepanjang 2023,” jelasnya.

Investasi tersebut mencakup sektor makanan halal, kosmetik, farmasi, teknologi halal, dan gaya hidup Muslim.
Meski demikian, Handi menekankan masih adanya tantangan besar pada aspek inklusi.

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025 menunjukkan literasi keuangan syariah mencapai 43,42 persen, sementara inklusi keuangan syariah masih bertahan di angka 13,41 persen.

“Artinya, sekitar 30 persen masyarakat sudah memahami keuangan syariah, namun belum memanfaatkannya secara nyata. Ini membutuhkan terobosan dan inovasi yang lebih masif,” katanya.

Ia juga menyoroti peran Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank BUMN yang memiliki sovereign backing kuat, sehingga berpotensi menjadi pemain global. Selain itu, rencana pembentukan Bank Syariah Nasional (BSN) dinilai mampu memperbesar multiplier effect pembiayaan perumahan.

Perkembangan ekonomi syariah turut diperkuat oleh tumbuhnya Lembaga Keuangan Sosial Syariah (LKSI) berbasis zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL).

Kajian PEBS FEB UI 2025 menunjukkan zakat efektif menjangkau kelompok miskin ekstrem sebagai instrumen social safety net.

Inovasi wakaf seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) juga dinilai memperkaya instrumen keuangan syariah.

Selain itu, diresmikannya Kementerian Haji dan Umrah diharapkan mampu mempercepat integrasi ekosistem haji dan umrah dengan sistem ekonomi syariah nasional. Pemerintah juga berencana membangun Kampung Haji dan Umrah Indonesia di Mekkah, Arab Saudi.

Handi turut menyoroti peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diluncurkan awal 2025.

Dengan target investasi Rp720 triliun pada 2026, Danantara diharapkan menjadi motor pembiayaan industri halal nasional, termasuk proyek Kampung Haji senilai Rp20 triliun.

“Jika dikelola optimal, pembiayaan Danantara dapat menjadi katalis pertumbuhan baru bagi ekonomi syariah dan industri halal Indonesia,” pungkasnya.[]

Comment