RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia (YPJI) menyoroti pencabutan kartu liputan Istana yang dialami wartawan CNN Indonesia setelah melontarkan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum YPJI, Andi Arif, menilai langkah tersebut menjadi sinyal buruk bagi iklim kebebasan pers di Indonesia. Menurut dia, pertanyaan wartawan merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang semestinya dihargai, bukan dibatasi.
“Wartawan bertugas menyampaikan pertanyaan yang mewakili kepentingan publik. Jika hal itu kemudian dibalas dengan pencabutan akses, maka ini sama saja dengan membatasi hak masyarakat untuk memperoleh informasi,” kata Andi Arif dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9/2025).
Andi menegaskan, konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menjamin kemerdekaan pers serta perlindungan hukum bagi wartawan.
“Pasal 4 dan Pasal 8 UU Pers jelas menyebutkan kemerdekaan pers dijamin, serta wartawan mendapat perlindungan hukum. Artinya, tindakan pembatasan seperti ini tidak memiliki landasan yang benar,” ujarnya.
YPJI mendesak Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden memberikan penjelasan terbuka kepada publik dan memastikan agar kasus serupa tidak terulang. Andi juga menekankan pentingnya menjaga hubungan sehat antara pemerintah dan media agar tidak muncul kesan adanya upaya membungkam suara kritis.
“Kebebasan pers adalah tiang demokrasi. Begitu tiang ini diganggu, maka yang goyah bukan hanya pers, melainkan juga demokrasi kita secara keseluruhan,” tutur Andi.[]
Comment