Penulis: Rheiva Putri R. Sanusi, S.E. | Aktivis Muslimah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKSRTA — Menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan RI, warna merah putih mulai mendominasi ruang publik. Spanduk, umbul-umbul, dan bendera berkibar di jalan-jalan, menandakan masyarakat siap menyambut hari besar bangsa.
Namun, semarak ini tak mampu menutupi kenyataan pahit: negeri ini belum benar-benar merdeka. Perayaan satu hari, bahkan satu bulan penuh, seolah hanya menjadi formalitas tanpa diiringi langkah nyata menuju kemerdekaan hakiki.
Sejuta Persoalan yang Menghimpit
Delapan dekade setelah proklamasi, masalah bangsa justru kian menumpuk. Di bidang ekonomi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi, termasuk di sektor tekstil, sebagaimana ditulis metrotvnews.com (8/8/2025).
Pendapatan masyarakat stagnan bahkan menurun, sementara biaya hidup terus melonjak akibat harga-harga yang melambung dan berbagai pungutan negara, sebagaimana ditulis tirto.id (7/8/2025).
Fenomena “warga makan tabungan” pun merebak, mengancam jatuhnya kelas menengah ke jurang kemiskinan.
Masalah juga mengakar di bidang pendidikan. Data BPS tahun 2024 mencatat tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi mencapai lebih dari 5,5%.
Pendidikan cenderung berorientasi pada ijazah, bukan keterampilan. Akibatnya, banyak lulusan tidak siap bersaing di dunia kerja dan terjebak dalam pekerjaan tidak layak, menjadi sasaran empuk sistem kapitalisme yang mengandalkan tenaga kerja murah.
Selain itu, generasi muda disusupi berbagai pemikiran yang melemahkan kesadaran umat, seperti deradikalisasi, Islam moderat, isu terorisme, dan dialog antaragama. Isu-isu ini mengalihkan perhatian dari masalah mendasar bangsa, membuat umat jauh dari pemikiran Islam yang shahih.
Sekuler Kapitalisme: Akar Masalah Negeri Ini
Indonesia memang merdeka secara fisik, tetapi pemikiran dan budaya kita masih terjajah. Kemerdekaan seharusnya menghadirkan kesejahteraan—pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara layak—namun yang terjadi justru sebaliknya.
Sekuler kapitalisme membuat kebijakan berpihak pada pemilik modal, bukan rakyat. Kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara mayoritas rakyat terjerat kemiskinan dan kesenjangan.
Akar masalah ini adalah sistem itu sendiri. Karena itu, solusi pun harus bersifat sistemik. Indonesia membutuhkan tatanan yang mengatur seluruh aspek kehidupan—ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga politik—secara adil dan berpihak pada rakyat.
Islam Jalan Menuju Kemerdekaan Hakiki
Islam menawarkan aturan yang menyeluruh dan teruji untuk mengatur kehidupan manusia. Dalam ekonomi, Islam mengelola kepemilikan umum untuk kesejahteraan rakyat, menjamin kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Negara wajib membuka lapangan kerja melalui industrialisasi, membagikan tanah kepada yang mampu mengelolanya, serta memberikan santunan kepada fakir miskin dari baitul mal.
Dalam aspek pemikiran, Islam menjaga umat dari ide-ide merusak buatan manusia dan menuntun kehidupan agar selalu selaras dengan syariat. Kemerdekaan hakiki hanya bisa dicapai melalui perubahan hakiki—perubahan yang kini mulai terasa geliatnya di tengah masyarakat.
Fenomena simbol-simbol perlawanan yang muncul di ruang publik menjadi penanda bahwa kesadaran akan perlunya perubahan mulai tumbuh.
Perjuangan menuju Islam memerlukan persatuan dan dakwah yang konsisten. Hanya dengan itu, kita dapat mengakhiri penjajahan pemikiran dan sistem yang menjerat bangsa ini selama 80 tahun kemerdekaan. Wallahu a’lam bish-shawab.[]
Comment