Rupiah Melemah, Beban Rakyat Kian Bertambah

Penulis: Siti Eva Rohana, S.Si | Aktivis Muslimah

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian nasional.

Sebagaimana ditulis bbc.com⁠ (16/5/2026), ketika kurs dolar menyentuh Rp17.600, masyarakat bukan hanya menghadapi gejolak angka ekonomi, tetapi juga ancaman kenaikan biaya hidup. Melemahnya rupiah berdampak pada naiknya harga bahan baku dan energi sehingga kebutuhan sehari-hari masyarakat ikut tertekan.

Diberitakan tempo.co⁠ (16/5/2026), Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah serta kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Fed.

Bahkan, jika rupiah menembus Rp18 ribu hingga Rp22 ribu per dolar AS, Bank Indonesia diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan demi menjaga stabilitas rupiah. Kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan ekonomi masyarakat.

Situasi ini semakin berat di tengah kondisi rakyat yang sudah terhimpit. Sebagaimana dilansir detik.com⁠ (4/5/2026), melemahnya rupiah turut mendorong kenaikan harga solar nonsubsidi bagi nelayan hingga empat kali lipat dan memicu aksi demonstrasi ribuan nelayan di Pati. Mereka memprotes melonjaknya biaya operasional melaut di tengah penghasilan yang tidak mengalami peningkatan.

Di tengah himpitan ekonomi, banyak masyarakat akhirnya bergantung pada pinjaman online. Sebagaimana dilaporkan bisnis.com (3/3/2026), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan pinjaman online mencapai Rp98,54 triliun per Januari 2026. Kondisi ini menunjukkan semakin banyak masyarakat bertahan hidup dengan utang.

Ironisnya, di tengah tekanan ekonomi rakyat, pemerintah masih memandang kondisi relatif aman. Sebagaimana diberitakan kompas.com⁠ (16/5/2026), Prabowo Subianto menyatakan masyarakat desa dinilai tidak terlalu terdampak langsung oleh gejolak kurs dolar. Padahal, dampaknya tetap dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan pokok, transportasi, dan biaya produksi.

Pelemahan rupiah yang terus terjadi menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap dinamika politik dan ekonomi global. Memanasnya konstelasi politik internasional, khususnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Timur Tengah, memicu ketidakstabilan pasar global dan mendorong penguatan dolar AS.

Kondisi ini berdampak langsung pada melemahnya nilai tukar rupiah. Ketergantungan ekonomi nasional terhadap sistem keuangan global membuat Indonesia mudah terkena imbas setiap kali terjadi gejolak internasional.

Di sisi lain, respons pemerintah terlihat belum menyentuh akar persoalan yang dihadapi masyarakat. Ketika rakyat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat naiknya harga energi dan bahan pokok, pemerintah justru memandang kondisi masih aman.

Cara pandang seperti ini menunjukkan adanya ketidakpekaan terhadap realitas kehidupan masyarakat menengah-bawah yang sehari-hari berjuang menghadapi kenaikan biaya hidup. Akibatnya, solusi yang diambil cenderung bersifat tambal sulam dan tidak benar-benar menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat.

Masyarakat pada akhirnya menanggung sendiri beban hidup karena minimnya peran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ekonomi. Bahkan, sejumlah kebijakan justru berpotensi memperburuk keadaan sehingga masyarakat semakin bergantung pada utang untuk bertahan hidup.

Dalam pandangan Islam, persoalan melemahnya mata uang dan tekanan ekonomi rakyat tidak hanya dipandang sebagai masalah teknis finansial, tetapi berkaitan erat dengan sistem ekonomi yang diterapkan.

Islam memiliki mekanisme ekonomi yang bertujuan menjaga stabilitas nilai mata uang dan melindungi masyarakat dari gejolak ekonomi. Salah satunya melalui penerapan sistem mata uang berbasis emas dan perak yang memiliki nilai intrinsik sehingga lebih stabil dan tidak mudah tergerus spekulasi maupun dominasi mata uang asing.

Selain itu, Islam menetapkan berbagai aturan untuk menjaga kestabilan harga dan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Syariat melarang praktik riba yang menjadi sumber ketimpangan dan jeratan utang di tengah masyarakat. Islam juga mengatur distribusi kekayaan, mekanisme kepemilikan, serta pengelolaan sumber daya alam agar tidak dikuasai segelintir pihak.

Dengan mekanisme tersebut, negara memiliki peran aktif menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah rakyat terbebani oleh lonjakan harga maupun krisis berkepanjangan.

Dalam Islam, kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara dan pemimpin. Pemimpin dipandang sebagai ra’in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung) yang wajib memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi serta melindungi mereka dari kesulitan hidup. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Karena itu, negara tidak boleh abai ketika rakyat terhimpit persoalan ekonomi. Seluruh kebijakan semestinya diarahkan untuk menjamin kemaslahatan masyarakat, bukan justru membiarkan rakyat menanggung beban krisis sendirian. Wallahu a‘lam bishshawab.[]