Penulis: Neno Salsabillah | Aktivis Muslimah dan Muslimpreneur
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Hari ini, Selasa, 26 Mei 2026, jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia memadati Padang Arafah untuk melaksanakan wuquf, puncak ibadah haji yang menjadi dambaan setiap Muslim. Di tempat inilah doa-doa dipanjatkan, air mata taubat ditumpahkan, dan harapan pengampunan dari Allah SWT digantungkan sepenuh hati.
Arafah bukan sekadar lokasi dalam rangkaian ibadah haji. Ia merupakan simbol perenungan, penghambaan, sekaligus titik balik kehidupan seorang Muslim menuju ketakwaan yang lebih sempurna.
Di tengah lantunan talbiyah dan dzikir yang menggema, umat Islam kembali diingatkan tentang hakikat kehidupan yang fana dan pentingnya kembali kepada Allah SWT.
Namun, di balik suasana spiritual yang menggetarkan jiwa itu, tersimpan kenyataan pahit yang dirasakan banyak umat Islam, khususnya di Indonesia.
Ibadah haji kini kian sulit dijangkau oleh masyarakat kecil akibat biaya perjalanan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Sebagaimana ditulis kemenag.go.id (7/1/2025), Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 disepakati rata-rata mencapai Rp89,4 juta, sementara biaya yang dibayar jamaah sekitar Rp55,4 juta. Angka tersebut menunjukkan bahwa ibadah haji membutuhkan kesiapan finansial yang tidak ringan bagi sebagian besar masyarakat.
Akibatnya, tidak sedikit umat Islam yang harus menunggu puluhan tahun untuk memperoleh kesempatan berangkat ke Tanah Suci.
Haji yang sejatinya menjadi kewajiban bagi yang mampu, dalam realitasnya terasa semakin jauh dari jangkauan rakyat kecil.
Kondisi tersebut semakin memprihatinkan ketika publik juga dihadapkan pada berbagai persoalan tata kelola dana haji dan dugaan penyimpangan yang pernah mencuat ke permukaan.
Sebagaimana ditulis kompas.com (20/12/2024), pengelolaan dana haji terus menjadi sorotan publik agar dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan haji tidak hanya berkaitan dengan ibadah spiritual, tetapi juga menyangkut amanah besar dalam pengelolaan pelayanan umat.
Dalam Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk mengurus kebutuhan rakyatnya dengan penuh keadilan dan ketakwaan.
Rasulullah SAW bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadits tersebut menegaskan bahwa pelayanan haji semestinya dipandang sebagai amanah, bukan semata urusan bisnis atau keuntungan ekonomi. Negara seharusnya hadir memberikan kemudahan, perlindungan, dan pelayanan terbaik agar umat dapat menjalankan rukun Islam kelima dengan tenang dan layak.
Karena itu, kebutuhan akan tata kelola yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan umat menjadi hal yang mendesak. Kepemimpinan yang amanah dan takut kepada Allah SWT diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan kelompok tertentu.
Bagi umat Islam yang tahun ini belum mendapat kesempatan berhaji, Hari Arafah tetap menjadi momentum istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Ditulis laman nu.or.id (14/6/2024), puasa Arafah memiliki keutamaan besar, yakni menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW.
Momentum Arafah seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai ritual tahunan, melainkan juga refleksi untuk memperbaiki diri dan kehidupan sosial secara menyeluruh.
Kesalehan tidak cukup diwujudkan dalam ibadah personal semata, tetapi juga dalam keberanian menolak kezaliman, memperjuangkan keadilan, dan menghadirkan kepedulian terhadap persoalan umat.
Semoga Allah SWT memudahkan langkah umat Islam menuju Baitullah, menjaga Tanah Suci dari segala bentuk kerusakan, serta menghadirkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan berpihak kepada rakyat.
Semoga Hari Arafah tahun ini menjadi momentum perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, penuh keberkahan, dan diridhai Allah SWT. Wallahu a’lam bishawab.[]
Comment