Aliansi Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta Bersatu Selamatkan Ekonomi Indonesia

Aliansi mahasiswa Muhammadiyah Jakarta bersatu.[Foto/Rahmat]

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Menuju empat tahun Pemerintahan Jokowi – JK memegang tampuk tertinggi kekuasaan nampaknya masih meninggalkan catatan – catatan kekuarangan terhadap kondisi berbangsa dan bernegara, diantaranya ialah masih terdapat kekurangan terkait kondisi perekenomian bangsa dan juga terkait dengan arogannya aparat kepolisian terhadap penyampaian kebebasan berpendapat di muka umum. Demikian rilis yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta, Selasa (25/9/2018).

​Kondisi perekonomian indonesia rupanya dalam keadaan yang tercekik, bagaimana tidak, saat ini, Indonesia menjadi negara yang senang untuk melakukan impor, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka impor sampai dengan juli 2018 mencapai USD 107,34 miliar, sementara dalam hal ekspor hanya mencapi angka USD 104,28 miliar. Dengan demikian ada defisit sebesar USD 3 miliar dari aktivitas ekspor – impor Negara.

​Dari sudut yang lain, ditengah gejolak ekspor – impor negara, kebijakan ekonomi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan juga masih meninggalkan catatan, yakni kurangnya Pemerintah dalam memberikan fokus yang berkaitan dengan industrialisasi yang berfokus pada hilirisasi produk – produk pertanian yang dihasilkan petani dan nelayan, industrialisasi maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Padahal keempat sektor tersebut merupakan keunggulan komparatif yang lebih mudah dijadikan sebagai keunggulan kompetetitf bangsa indonesia. Dan, sekaligus sebagai lokomotif atau motor penggerak terhadap sektor – sektor ekonomi lainnya terutama dalam menghadapi pertarungan ekonomi global yang semakin keras persaingannya.

​Disaat kondisi ekonomi yang tercekik, Pemerintah indonesia malah memfasilitasi pertemuan dua lembaga keuangan internasional yaitu IMF dan World Bank, pertemuan yang menghabiskan dana 855 Miliar akan dilaksanakan pada Oktober 2018 di Nusa Dua Bali. IMF dan Bank Dunia merupakan lembaga internasional yang telah menunjukan kejahatannya diseluruh dunia dan Indonesia, diantaranya, Pertama : Menginjak – injak kedaulatan bangsa – bangsa dengan memberiakan syarat – syarat yang memaksa agar dapat mempercepat perampasan atas tanah, upah, dan kerja sehingga penghidupan rakyat semakin memburuk. Kedua : Bank Dunia dan IMF memaksakan pelaksanaan model kebijakan ekonomi neoliberalisme yang secara sistematis dengan mempercepat liberalisasi dan privatisasi sehingga semakin memperburuk keadaan ekonomi negeri dan penghidupan rakyat. Bank dunia dan IMF juga berkontribusi atas munculnya faktor – faktor yang menyebabkan krisis utang ditahun 1982 hingga krisis moneter di Asia tahun 1997an. Dalam perkembangan saat ini, IMF dan Bank Dunia bahkan berperan semakin aktif dan agresif mengikat kedaulatan Negara dan kemudahan utang, melakukan investasi untuk pembiayaan produksi komersil dan pembangunan.

​Persoalan – Persoan ekonomi yang terjadi tentu berangkat dari kebijakan – kebijakan Pemerintah yang tidak Proteksionisme, pada prinsipnya sistem proteksinisme dalam kebijakan ekonomi dan perdagangan didasarkan pada sudut pandang yang menyatakan bahwa produsen dalam negeri harus diutamakan terlebih dahulu ketika berkompetisi dengan produsen asing. Aturan – aturan dalam proteksionis meliputi pemberlakuan tarif dan bea masuk, pembatasan kuota barang dan/atau jasa dari luar negeri, serta pemberlakuan standar – standar tertentu untuk produk asing, selain itu jika arah kebijakan ekonomi indonesia besifat proteksionisme maka akan memberikan dampak yaitu terlindunginya industri – industri kecil dan industri baru dari persaingan dengan produk– produk sejenis di pasar, kemudian kebijakan proteksionis juga bisa dimanfaatkan sebagai alat tawar menawar dengan mitra dagang, dengan tujuan untuk mengurangi margin keuntungan mitra dagang tersebut, metode yang diterapkan dengan cara menurunkan harga produk asing yang masuk dalam suatu negara, kebijakan proteksionis juga juga dapat mengantisipasi praktik – praktik dagang berlawanan, misalnya dumping (menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah di pasar ekspor di bandingkan dengan pasar domestik), yang selanjutnya ialah kebijakan proteksinisme juga diberlakukan dengan mengurangi impor yang terlalu besar pada produk – produk tertentu.

​Ditengah kondisi perekonomian yang tercekik dan Mahasiswa akhirnya turun aksi, tetapi aparat Kepolisian malah bertindak represif, rasanya Negara hari ini tidak bosan untuk kembali melakukan tindakan represifitas kepada warga negaranya dalam mengemukakan pendapat dimuka umum. Aparat kepolisian yang seharusnya menjadi menjadi pelayan masyarakat kini telah menjadi alat negara dalam memberangus segala tindakan menegakan kebenaran, tindakan represifitas Polri sesungguhnya memberikan kesan bahwa kebebasan berpendapat terancam dengan sikap arogan dan represif dari kepolisian dalam melakukan pengamanan terhadap aksi – aksi demonstrasi.

​Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka dengan ini Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta Bersatu menuntut :

1. Stop Impor Barang yang bisa di produksi dalam negeri.

2. Perkuat Ekonomi Kerakyatan

3. Menolak pertemuan IMF dan World Bank

4. Perjelas arah kebijakan Pemerintah yang proteksionis

5. Menolak tindakan represifitas Polri.