 |
| Aisyah, S.H |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pernyataan Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam beberapa momen sempat menimbulkan pro dan kontra. Seperti soal pernyataan Indonesia akan punah yang disampaikan dalam Konferensi Nasional Partai Gerindra, Senin 17/12/2018 (idntimes). Cuplikan pidato Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang dirilis melalui akun Facebook resmi partainya menjadi bahan perbincangan, terutama saat Indonesia menjalani tahun politik yaitu pilkada serentak 2018 dan jelang pemilu 2019.
Dalam pidatonya di depan kader Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tidak secara spesifik menyebut nama negara atau ‘kajian’ yang menyatakan Indonesia bubar tahun 2030. Akan tetapi, dalam sebuah seminar di Universitas Indonesia pada 18 September 2017, Prabowo menunjukkan tiga buku, ‘Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?’, ‘War by Other Means : Geoeconomics and Statecraft’, dan sebuah novel berjudul Ghost Fleet. Ghost Fleet adalah karangan August Cole dan P. W. Singer. Ghost Fleet ini sebetulnya novel tapi ditulis oleh dua ahli strategi dan intelijen Amerika, menggambarkan sebuah skenario perang antara Cina dan Amerika tahun 2030. Yang menarik dari sini hanya satu, mereka meramalkan pada tahun 2030 Republik Indonesia sudah tidak ada lagi.
Di luar negeri dikenal istilah scenario writing yang memang bentuknya dapat berupa novel tetapi penulis novel tersebut adalah ahli-ahli intelijen strategis. Jadi soal ramalan tahun 2030 Republik Indonesia sudah tidak ada lagi adalah sebuah fenomena. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto mengajukan argumen-argumen tentang penguasaan tanah dan kekayaan. Elite negeri ini merasa baik-baik saja ketika 80% tanah seluruh negara dikuasai oleh 1% rakyat. Bahwa tidak mengapa hampir seluruh aset dikuasai oleh 1% dan sebagian besar kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri. Ini belum termasuk soal tingginya hutang luar negeri yang terus ditumpuk oleh rezim.
Menurutnya, menyampaikan fakta tersebut merupakan kewajibannya sebagai anak bangsa dan pemimpin, bahwa bangsa Indonesia harus waspada dalam menghadapi persoalan yang dapat berujung pada kehancuran negara.
Punah atau bubarnya sebuah negara bukanlah hal yang baru dan juga bukan hal yang mustahil. Indikasi kehancuran Indonesia apabila tidak diperbaiki pengelolaannya semakin terang. Tidak hanya terkait dengan perekonomianyang kian carut marut. Rontoknya mata uang, tumpukan hutang luar negeri, inflasi, gempuran impor bukan hanya komoditas barang saja bahkan tenaga kerja asingpun membanjiri negeri ini. Pun soal kedaulatan negara yang sudah sangat bergantung bahkan membebek pada China. Untuk masalah Genosida yang menimpa Muslim Uighur saja, pemerintah Indonesia menutup mata. Hilangnya keadilan dan tumpulnya hukum di negeri inipun telah mencapai titik terendahnya. Ditambah dengan korupsi sistemik kian menambah sengkerut problematika bangsa.
Wacana bubarnya Indonesia bukanlah hal baru. Telah banyak tokoh yang menyoal perkara ini sebelumnya temasuk mantan Presiden Indonesia, BJ Habibie. Negara Indonesia bubar, menurut beliau, bisa terjadi apabila seorang presiden salah dalam mengambil kebijakan. Pernyataan itu terekam dalam program diskusi Mata Najwa bertema ‘Habibie Hari Ini’ yang tayang di Metro TV pada 5 Februari 2014 silam.
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengajak semua pihak merenungkan pernyataan ‘Indonesia bubar 2030’. Menurut Gatot, di tahun politik, pernyataan tokoh politik seperti Prabowo bisa dipersepsikan menjadi negatif atau positif. Jika dilihat dari sisi positif, pernyataan itu bisa diartikan sebagai peringatan serius yang harus dipikirkan solusinya. Menurut beliau, prediksi yang diambil dari Ghost Fleet itu bisa lebih cepat apabila kepastian hukum makin lemah, krisis ekonomi dan sosial makin mengancam, kesenjangan makin terbuka, sumber daya alam banyak dikuasai asing, dan lemahnya daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Gatot melihat hal itu dalam konteks pertahanan dan keamanan negara.
Bubarnya sebuah negara bisa secara alami melalui proses alam karena kemurkaan Allah melalui bencana alam seperti apa yang terjadi pada negeri Sodom. Atau dipaksa mengikuti mekanisme tertentu sebagai akibat penerapan suatu sistem. Seperti Yunani yang negaranya tidak bubar secara defacto, namun bangkrut. Yugoslavia dan Uni Soviet, karena tidak ada keadilan, akhirnya bubar. Jangankan Indonesia, banyak negara awalnya menyandang status sebagai negara maju dan kaya di dunia tak menjamin perekonomian negaranya aman dan terbebas dari utang. Beberapa negara justru terlilit utang dan tak mampu membayar utang, membuat negara ini bangkrut dan rakyatnya jatuh miskin.
Pada 2001, Argentina dinyatakan bangkrut gara-gara gagal bayar utang negara USD 100 miliar. Semua ini berawal dari kebijakan Pemerintah Argentina yang mematok USD 1 sama dengan 1 peso Argentina. Berbagai langkah restrukturisasi pun dilakukan oleh Argentina. Tercatat, pada 2005 dan 2010 negara tersebut mengumpulkan para kreditornya untuk membahas restrukturisasi utang yang nilainya mencapai USD 100 miliar tersebut.
Adapun kisah pahit negara yang gagal membayar utang dari utang luar negeri adalah Zimbabwe yang memiliki utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China. Akan tetapi Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada China, Hingga akhirnya harus mengganti mata uangnnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Penggantian mata uang itu berlaku sejak 1 Januari 2016, setelah Zimbabwe tidak mampu membayar utang jatuh tempo pada akhir Desember 2015.
Yunani secara resmi telah menyandang status negara bangkrut sejak 30 Juni 2015 lalu. Total utang Yunani sendiri sejauh ini tercatat berjumlah USD 360 miliar atau setara Rp 5.255 triliun (kurs rupiah Rp 14.593). Jumlah tunawisma atau gelandangan naik 40 persen, pemerintah Yunani memperkirakan ada sekitar 20.000 orang yang tidak punya rumah di Athena dari total 660.000 penduduk di daerah sana.
Venezuela didapuk jadi negara dengan kemunduran ekonomi paling besar di 2018. The Economist memprediksi, negara yang tadinya kaya raya ini harus mengalami kemunduran sebesar -11,9 persen. Penyebabnya karena konflik terus menerus yang terjadi di sana. Krisis makin parah, warga Venezuela bertahan hidup dengan sistem barter. Krisis parah serta tingginya angka inflasi yang melanda Venezuela membuat uang kehilangan nilainya.
Pemerintah Zimbabwe yang saat itu dipimpin oleh Robert Mugabe, mengalami kondisi sangat parah. Pemerintah Zimbabwe dilaporkan tengah berjuang mati-matian melawan penyakit kolera, kelangkaan pangan, inflasi parah dan konflik domestik. Saat itu juga, masyarakat Zimbabwe meminta Mugabe lengser dari jabatannya. Lebih buruk dari itu semua merupakan hyper inflasi di mana harga-harga barang naik tak terkendali. Demi mengatasi defisitnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dalam jumlah sangat besar dari pasar obligasi. Pinjaman mencapai 131 persen dari PDB. Utang Zimbabwe tercatat mencapai US$ 4,5 miliar dan pemerintah harus menghadapi tantangan pengendalian jumlah pengangguran yang mencapai 80 persen. Tahun 2009, Zimbabwe mendeklarasikan kebangkrutannya.
Pada Januari 2001, Moldova kewalahan melunasi utang negara yang mencapai US$ 145 juta. Negara miskin di Eropa ini dinyatakan gagal bayar utang pada tahun 2002.
Uruguay. Negara ini juga tidak bisa membayar utang yang mencapai US$ 5,7 miliar. Utang negara tersebut berasal dari obligasi. Uruguay tidak bisa membayarnya saat jatuh tempo tahun 2003 dan 2004. Seketika negara Amerika Latin ini dinyatakan bangkrut dan krisis melanda seluruh negeri.
Republik Dominika. Menanggung utang sebesar US$ 1,62 miliar ternyata membawa keterpurukan pada ekonomi Republik Dominika.
Belize. Pelemahan mata uang membawa dampak buruk buat Belize. Utang negara yang mencapai US$ 242 juta gagal dibayarkannya.
Kemudian, kisah pahit selanjutnya dialami oleh Nigeria yang disebabkan oleh model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang. Dalam hal ini China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastruktur di Negeria.
Kemudian, ada Sri Lanka yang juga tidak mampu membayarkan utang luar negerinya untuk pembangunan infrastruktur, Sri Lanka sampai harus melepas Pelabuhan Hambatota sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China.
Nah, fakta yang terjadi pada negara-negara tersebut seharusnya mampu membuka mata penguasa negeri ini. `Indonesia bubar` bukanlah pepesan kosong jika tidak ada perubahan dalam pengelolaan negeri ini. `Indonesia bubar` bukan sekedar wacana namun ancaman yang nyata. Indonesia dikelola dengan landasan sekulerisme, bahkan rezim ini menjadikan agama sebagai bahan olokan dengan justru membiarkan dan membebaskan para penista agama, memelihara dan melindungi setiap geraknya. Bukan tak mungkin Allah akan menuntaskan makar manusia-manusia durhaka ini dengan makar-Nya yang maha dahsyat.
Khilafah Islamiyah pernah tegak, 13 abad lamanya. Dimulai ketika Rasulullah mendirikannya di Madinah dan berakhir pada tahun 1924 Masehi. Khilafah Islamiyah adalah tonggak peradaban dunia, namun toh akhirnya bubar oleh tangan-tangan kotor para pengkhianat. Prof. DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi didalam bukunya, `Bangkit dan Runtuhnya KhilafahUsmaniyah` menjabarkan diantara sebab keruntuhan Ottoman dikarenakan jauhnya pemerintahan Utsmani dari Syariah Allah. Hal ini tampak dengan jelas dalam kehidupan yang bersifat keagamaan, sosial, politik dan ekonomi. Fitnah dan cobaan datang silih berganti dan tiada henti yang merambah semua lini kehidupan.
Firman Allah,
“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.” (An-Nuur : 63)
Kaum muslimin di akhir pemerintahan Utsmani telah ditimpa kebingungan yang amat memuncak dan kehilangan sensitivitas diri. Mereka ditimpa dengan sesuatu yang pernah menimpa Bani Israel tatkala mereka meninggalkan Syariah Allah yang mulia. Sesungguhnya umat manapun yang tidak mengangungkan Syariah Allah dalam amar makruf nahi mungkar, akan hancur dan jatuh sebagaimana hancurnya umat-umat terdahulu.
Sunnatullah berlaku dalam pemerintahan Utsmani. Dimana telah terjadi perubahan jiwa dalam hal ketaatan dan kepatuhan lalu menjelma menjadi pengingkaran dan pembangkangan pada hukum-hukum Allah.
Demikian, sunnatullah yang sama berlaku untuk Indonesia. Ini bukanlah upaya menakut-nakuti sebagaimana pandangan tokoh partai PSI, ini adalah ancaman yang nyata bagi mereka yang berpikir. `Indonesia bubar` jika berpaling dari Islam. Wallahu’alam.[]
Penulis adalah seorang PNS di Langsa, Aceh
Comment