RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Universitas Nasional (UNAS) mengukuhkan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon sebagai Profesor Kehormatan (Professor Honoris Causa) dalam Sidang Terbuka Senat Akademik di Auditorium UNAS, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Gelar akademik tertinggi itu diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi, integritas, dan kontribusi intelektual Fadli dalam pengembangan kebudayaan, pendidikan, serta penguatan ketahanan peradaban bangsa.
Rektor UNAS El Amry Bermawi Putera mengatakan pengukuhan tersebut bukan sekadar seremoni akademik. “Ini adalah pengakuan atas kerja panjang, ketekunan intelektual, dan konsistensi Dr. Fadli Zon dalam memperjuangkan kebudayaan, sejarah, dan jati diri bangsa,” ujarnya.
Menurut dia, kiprah Fadli dalam pelestarian sejarah, penguatan literasi budaya, dan diplomasi kebudayaan dinilai selaras dengan nilai-nilai yang diwariskan Sutan Takdir Alisjahbana, salah satu pendiri UNAS.
“Kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi pembangunan peradaban Indonesia,” kata El Amry.
Pihak kampus menyebut penganugerahan itu melalui proses akademik yang ketat. UNAS melakukan kajian atas rekam jejak intelektual, kepakaran multidisiplin, integritas personal, serta kontribusi Fadli di tingkat nasional dan internasional.
Kampus menegaskan gelar kehormatan tersebut diberikan berdasarkan standar akademik yang terukur dan bertanggung jawab.
Dalam orasi ilmiahnya bertajuk “Reinventing Indonesian Identity: Kebudayaan sebagai Fondasi Peradaban”, Fadli menekankan pentingnya penguatan identitas Indonesia di tengah dinamika global. Ia menyebut upaya “reinventing Indonesian identity” sebagai langkah strategis meneguhkan posisi Indonesia dalam percaturan peradaban dunia.
“Berbagai temuan dan jejak arkeologis menunjukkan Nusantara memainkan peran vital dalam perjalanan panjang peradaban manusia,” ujar Fadli.
Ia memandang Indonesia bukan sekadar negara-bangsa modern, melainkan civilizational state yang berdiri di atas fondasi megadiversity—keberagaman etnis, bahasa, adat, dan tradisi yang terbentuk melalui sejarah panjang.
Keragaman itu, menurut dia, justru menjadi kekuatan strategis dalam diplomasi kebudayaan global.
Fadli juga menegaskan kebudayaan harus menjadi fondasi pembangunan nasional. “Budaya bukan hanya kompas moral, tetapi juga jalan tengah solusi yang melampaui dikotomi kekuasaan dan kepentingan. The Power of Culture harus menjadi dasar pembangunan ekonomi, sosial, dan politik,” katanya.
UNAS mencatat rekam jejak akademik Fadli sejak masa mahasiswa hingga kiprahnya sebagai dosen luar biasa di Universitas Indonesia dan dosen tidak tetap di UNAS sejak 2018. Ia disebut telah menulis lebih dari 40 buku serta berbagai artikel dan jurnal di bidang politik, kebudayaan, dan ekonomi kerakyatan.
Komitmennya dalam pelestarian sejarah diwujudkan melalui pendirian perpustakaan dan rumah budaya, pengelolaan museum, serta penyelamatan ribuan artefak dan naskah kuno. Ia juga aktif sebagai pembicara di berbagai forum nasional dan internasional.
Apresiasi turut disampaikan Ketua Umum APTIKNAS dan APKOMINDO yang juga Sekretaris Jenderal PERATIN serta Wakil Ketua Umum SPRI, Soegiharto Santoso. Ia menilai penganugerahan tersebut tepat di tengah era transformasi digital dan ekonomi berbasis inovasi.
“Di era kecerdasan buatan dan ekonomi digital, kebudayaan harus menjadi fondasi etik dan arah strategis pembangunan nasional,” ujarnya.
Sejumlah tokoh hadir dalam pengukuhan itu, antara lain Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari; Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha; serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria.
Hadir pula jajaran anggota DPR, sivitas akademika UNAS, dan para duta besar negara sahabat. Menutup orasinya, Fadli menyebut gelar tersebut sebagai amanah.
“Kebudayaan adalah fondasi peradaban dan pemersatu bangsa. Gelar ini bukan pencapaian pribadi, melainkan tanggung jawab untuk terus bekerja dan mengabdi,” katanya.[]
Comment