Penulis: Hajerati Kumalasari, S.S | Pemerhati Sosial
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Pemerintah mengklaim kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia menurun seperti dikutip dari laman (menpan.go.id, 5/7/2024).
“Penduduk miskin pada Maret 2024 turun 0,68 juta orang dari Maret 2023 sehingga jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 25,22 juta orang. Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir,”.
Disempurnakan lagi dengan klaim “penurunan tingkat kemiskinan ini memberikan harapan di tengah stagnasi perekonomian global. Pemerintah akan terus berkomitmen menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang selanjutnya dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.” Ujar Kepala Bidan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu.
Ada yang menarik untuk dianalisis, hal ini terkesan memaksa untuk hidup sejahtera di mana kita hidup dalam sistem demokrasi kapitalis. Mencermati semua ini, sejatinya kita layak bertanya apakah dengan berbagai program bantuan sosial pemerintah akan menurunkan angka kemiskinan?
Akibat Penerapan Kapitalis
Apakah dengan angka kemiskinan yang menurun tipis itu lantas kita layak bangga, sementara pada saat yang sama ada kalangan yang memperkaya diri dan kroninya melalui jejaring oligarki. Belum lagi menguatnya cengkeraman swasta (lokal/asing) di sektor-sektor SDA strategis yang sejatinya itu milik rakyat.
Pemerintah telah melakukan berbagai program bantuan guna memulihkan perekonomian nasional seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, dan Bantuan Sosial Beras (BSB) jelas tidak akan menurunkan angka kemiskinan.
Sebanyak apapun dana yang digelontorkan untuk mengatasi kemiskinan, baik dalam bantuan sosial tidak banyak berpengaruh pada masyarakat miskin jika akar masalahnya tidak terselesaikan.
Sejatinya semua langkah ini sangat erat kaitannya dengan akibat penerapan kapitalistik. Melihat kasus-kasus jumbo korupsi SDA seperti kasus korupsi PT Timah Rp 271 triliun serta fakta SDA emas yang sudah lebih dari setengah abad dikeruk oleh PT. Freeport, semestinya membuat kita benar-benar membuka mata bahwa itu baru secuil kekayaan negeri ini.
Untuk itu tak dimungkiri marak PHK di mana-mana, mahalnya barang-barang, daya beli menurun, putus sekolah, pengangguran, mahalnya BBM, tarif listrik, juga kesehatan dan pendidikan, hingga maraknya berbagai pajak yang memalak rakyat, semestinya tidak ada.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa sejatinya negara tidak sungguh-sungguh mengeliminasi kemiskinan dengan kebijakan nyata, tapi hanya sekedar bermain angka-angka. Orang-orang kapitalis telah berusaha memecahkan problem tersebut, tetapi tidak berhasil. Para ahli ekonomi kapitalis ketika membahas teori tentang distribusi pendapatan, begitu mengabaikan buruknya distribusi pendapatan personal, bahkan mereka hanya memaparkan perhitungan-perhitungan tanpa memberikan solusi.
Sistem kapitalisme meniscayakan adanya kemiskinan apalagi dengan peran negara hanya sebagai regulator, mementingkan produksi dan menjadikan rakyat diabaikan begitu pun pada distribusi. Sementara pengusaha dianak emaskan, karena salah satu penyebab kesengjangan ekonomi adalah menumpuknya harta hanya pada golongan kaya saja di antara masyarakat atau lebih banyak beredar di kawasan tertentu saja di suatu negeri.
Akibatnya, bahan dan produk pangan banyak diproduksi, tetapi distribusinya tidak merata sehingga masalah kemiskinan ekstrem tidak kunjung selesai.
Solusi Dalam Islam
Islam adalah ajaran yang sempurna di dalamnya mencakup persoalan akidah maupun syariat. Tidak ada satu perkara pun yang ‘lolos’ dari perhatian Islam. Ini menggambarkan kesempurnaan Islam sebagai sebuah sistem hukum dan kehidupan, serta mencakup juga dasar-dasar maupun rincian kehidupan ekonomi.
Penerapan ekonomi Islam dijalankan oleh masyarakat dan negara secara bersama-sama. Negara dalam hal ini memiliki pandangan politik ekonomi Islam, yang dijadikan sebagai arah dari seluruh kebijakan ekonomi agar seluruh kebutuhan hidup pokok masyarakat terpenuhi secara sempurna.
Negara memiliki peran yang penting sebagai (raa’in) pengurus, yang wajib menjamin terwujudnya kesejahteraan individu per individu melalui berbagai kebijakannya. Untuk menjalankan politik ekonomi Islam.
Islam menjadikan negara sebagai penanggung jawab atas pemenuhan kekayaan untuk rakyat, baik berupa harta maupun jasa. Maka dari itu Islam menjamin kehidupan setiap individu rakyat, menjamin kemaslahatan individu dan melayani urusan masyarakat serta menjaga eksistensi negara dengan kekuatan yang cukup, sehingga mampu memikul tanggung jawab perekonomian negara Islam. Agar kehidupan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan sempurna dan adil. Wallahu ‘alam bis Showab.[]
Comment