by

Bersama Dinas Perizinan Nias Utara, BPJS Kesehatan Menggelar Sosialisasi

Saat BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli menggelar sosialisasi.[Albert/radarindonesianews.com]

RADARINDONESIANEWS.COM, NIAS Utara – Memasuki tahun ke 5 program JKN-KIS, secara nyata telah memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, khususnya dibidang kesehatan. Keberhasilan program ini, semata-mata bukan hanya tanggung jawab BPJS Kesehatan, akan tetapi merupakan tanggungjawab bersama.

Untuk itu, BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PPTSP) Kabupaten Nias Utara menggelar sosialisasi program JKN-KIS kepada pelaku badan usaha di Wilayah Kabupaten Nias Utara, Kamis (27/06).

Sosialisasi ini bertujuan agar pelaku usaha memahami dan memenuhi hak dan kewajibannya, termasuk kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Dinas PM-PPTSP Kabupaten Nias Utara, Devi Afriyanti, dalam pemaparan materi sosialisasi.

“Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pasal 99 ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Artinya pelaku usaha harus memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja beserta dengan keluarganya. Ketentuan ini merupakan perintah dari undang-undang dan oleh karenanya wajib dipatuhi,” tuturnya mengawali sosialisasi.

Kepala Dinas PM-PPTSP Nias Utara menambahkan bahwa ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 yang berbunyi: “Pemberi kerja selain penyelenggara negara, wajib mendaftarakan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap. Artinya, setiap pekerja harus dilindungi dan diberikan jaminan sosial oleh pelaku usaha atau pemberi kerja. Berbicara hak pekerja, kita tidak hanya membahas masalah gaji saja, tetapi kita juga harus berbicara tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya. Tentunya kami akan terus mendorong upaya-upaya pemenuhan hak bagi para pekerja yang berada diwilayah tempat kami bertugas. Kami berkomitmen akan terus membangun kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam memastikan setiap pelaku usaha dan para pekerjanya telah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS. Untuk itulah saya mengimbau seluruh pelaku usaha agar mendaftarkan diri, pekerja dan keluarga menjadi peserta JKN-KIS,” pungkasnya.

Dikegiatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, Harry Nurdiansyah menyampaikan bahwa menjadi peserta JKN-KIS adalah kewajiban bagi setiap orang dan merupakan keputusan bijak yang harus diambil oleh setiap pelaku usaha.

“UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, mengamanatkan agar setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta JKN-KIS. Kami juga menginformasi bahwa peserta JKN-KIS yang terdaftar dari segmen Pekerja Penerima Upah yang didaftarkan dari Badan Usaha akan terdaftar menjadi peserta Kelas II (Dua) atau Kelas I (Satu) sesuai dengan gaji/upah yang diterima pekerja. Besaran iuran JKN-KIS adalah 5% dari gaji dengan ketentuan, 4% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh pekerja. Iuran tersebut telah menanggung pekerja, suami/isteri dan tiga orang anak. Tentunya mendaftarkan pekerja menjadi peserta JKN-KIS adalah pilihan terbaik bagi pelaku usaha Jika dibandingkan dengan membiayai pengobatan pekerja yang sakit tanpa JKN-KIS. Tidak ada yang tahu kapan dan di mana, kita jatuh sakit, oleh karena itu daftarkan diri anda dan pekerjan anda menjadi peserta JKN-KIS sebelum sakit,” tutupnya. (Albert)

Comment

Rekomendasi Berita