Oleh: Sania Nabila Afifah, Komunitas Muslimah Rindu Jannah
__________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Makin hari hidup ini terasa makin terhimpit, semua terasa makin sulit, beban hidup rakyat makin berat akibat BBM naik, dampaknya kebutuhan hidup makin melangit.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memahami bila pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi BBM ada yang tidak tepat sasaran. Mengingat, jumlah BLT yang disebar sangat banyak, untuk 20,65 juta warga Indonesia.
“Ya ini kan yang kita bagikan ini 20 juta 600 ribu, jumlah seperti itu enggak mungkin lah kita 100 persen benar,” katanya usai menyerahkan BLT BBM di Lampung, seperti dikutip metdeka.com, Sabtu (3/9/2022)
Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar minyak (BBM) sudah tentu membawa efek bagi hajat hidup rakyat. Salah satunya adalah naiknya harga kebutuhan pokok. Kehadiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) diharapkan bisa jadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak kenaikan harga BBM.
Namun BLT hanya bersifat sesaat saja, dibandingkan dengan beban hidup sehari-hari yang dirasakan oleh rakyat. Karena rakyat sangat terbebani dengan kenaikan BBM tersebut. Dengan menaikkan BBM maka, otomatis semua bahan pangan akan naik. Belum lagi kenaikan komoditas lain yang dampaknya berimbas kepada semua masyarakat.
Kebijakan menaikkan BBM tidak Memihak rakyat.
Mengapa? Karena BBM sejatinya adalah harta milik rakyat yang seharusnya dikelola oleh negara tanpa campur tangan asing atau swasta dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan seluruh rakyat.
Sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” penguasaan negara yang ada dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut hanya mengatur pada bumi, air dan yang terkandung di dalamnya. Dan BBM adalah termasuk hasil dari kekayaan yang di gali dari dalam bumi.
Namun pada prakteknya penguasa saat ini, ibarat penjual dan pembeli. Penguasa sebagai penjual yang menyediakan BBM dan rakyat sebagai pembeli yang harus siap dengan naik turunya harga.
Keputusan menaikkan harga BBM ini jelas membebani rakyat. Sebab penguasa telah menjual BBM dengan mematok harga tinggi dan mengambil keuntungan dari rakyat. Mengapa? Karena pada kenyataannya harga minyak bumi sedang turun.
Hal ini juga telah menyelisihi hadis bahwa Rasulullah saw bersabda, manusia itu berserikat dengan tiga hal yaitu padang, air dan api.
Dalam Islam BBM pada hakikatnya adalah harta milik rakyat yang harus dikelola negara dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh mengambil keuntungan atau meliberalisasi pegelolaannya. Apalagi mematok harga yang sangat tinggi.
Dalam Islam hasil pengelolaan SDA diberikan secara langsung dan tidak langsung. Karena BBM termasuk harta milik umum yang manfaatnya diberikan secara langsung dalam bentuk jaminan untuk memenuhi kebutuhan primer dan didistribusikan secara tidak langsung dan bersifat kolektif yakni seperti jaminan kesehatan, pendidikan infrastruktur.
Tidak Sebanding
Bagaimanapun, antara angka pengeluaran, inflasi, angka kemiskinan, dan dana bansos, jelas tidak sebanding. Kenaikan harga BBM menimbulkan efek domino di berbagai sektor. Pihak yang terdampak bukan hanya kalangan menengah ke atas.
Pemilik mobil juga bukan orang kaya saja. Para pengemudi angkutan umum justru pihak yang paling ketar-ketir. Mereka serba salah. Hendak menaikkan tarif angkot bingung, tetapi jika tarif tidak naik mereka juga rugi.
Efek domino kenaikan harga BBM tidak berhenti di situ saja. Ini masih belum soal kenaikan harga bahan pangan yang sejak Juni inflasinya sudah menggila. Padahal, di sisi lain, sektor-sektor yang membuat dompet rakyat kian keropos juga tidak sedikit. Sebut saja sektor pendidikan dan kesehatan. Adanya pandemi maupun bansos BBM toh tidak membuat kedua sektor vital rakyat ini juga mendadak jadi gratis.
Dampak kenaikan harga BBM tidak sesederhana yang dibayangkan. Bansos ibarat hanya mampir sebentar di dompet rakyat untuk selanjutnya segera digunakan untuk transaksi ekonomi demi menyambung episode hidup yang selanjutnya.
Sungguh, kapitalisme sekuler telah memberikan pil pahit kepada lapisan masyarakat. Segala tipu daya dan keserakahan akan harta dunia Dalam sistem ini pasti akan selalu ada.
Sangat berbeda dengan aturan Islam yang bersumber dari Allah Taala, yang tersebab hal itu sesuai fitrah manusia dan mustahil menzaliminya.
Pengelolaan harta negara dalam Islam terselenggara melalui sistem ekonomi Islam. Sistem ini tidak berlandaskan kemanfaatan sebagaimana kapitalisme, melainkan dengan prinsip pemenuhan individu per individu. Negara Akan terjerumus dalam kelalaian ketika tidak menggunakan prinsip ini.
Oleh karenanya, negara harus memiliki data yang benar mengenai kondisi ekonomi rakyatnya. Jumlah orang miskin, golongan ekonomi menengah ke bawah dan menengah ke atas, serta orang kaya, adalah data riil, bukan data bodong.
Dengan adanya data riil, penyaluran harta negara juga tepat sasaran. Namun, pada saat yang sama, sektor-sektor vital kehidupan rakyat (pendidikan, kesehatan, dsb.) ditanggung negara.
Negara dalam Islam berpegang pada prinsip bahwa menipu rakyat adalah tindakan haram. Sumber APBN negara sangat banyak dan beragam. Sebisa mungkin negara justru berupaya memberikan harta kepada rakyat ketika individu rakyat tersebut sama sekali tidak memiliki sanak saudara yang berkewajiban menanggung nafkahnya. Pemberian harta oleh negara bisa berupa harta (uang) maupun tanah untuk dikelola.
Sudah sangat jelas, kebijakan kenaikan harga BBM adalah wujud pragmatisme hakiki yang membuat rakyat makin “lelah hayati”. Padahal, beban hidup rakyat sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi juga sudah berat. Beragam pajak dan pungutan, sudah sejak lama mengancam kocek mereka. Sektor-sektor vital yang sangat rakyat butuhkan, semua harus bayar sendiri. Meski ada bermacam kartu sakti, persyaratan yang ditetapkan untuk memperolehnya juga penuh kesulitan.
Walhasil, persoalan menyalurkan bansos ternyata sekadar kamuflase inflasi akibat kenaikan harga BBM. Ini adalah tindakan yang tidak tepat karena sama saja rakyat diberi subsidi silang yang sejatinya berasal dari kantong sesama rakyat, bukan dari negara.
Negara dengan gaya kapitalisme seolah hadir sebagai pahlawan, tetapi sebenarnya turut memanfaatkan dana masuk hasil penjualan BBM. Di sisi lain, negara tidak mampu menjamin dana hasil penjualan BBM yang sudah naik harga itu aman dari korupsi. Wallahu a’lam bissawab.[]
Comment