Penulis: Mariani Srg, M.Pd.I | Dosen dan Pegiat Literasi Islam
RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA — Bergabungnya Indonesia melalui Presiden Prabowo ke dalam lingkaran AS, melalui kesepakatan Board of Peace, dinilai banyak pihak tidak relevan dengan kondisi Palestina yang sedang terjadi. Bahkan tidak berkolerasi dengan jaminan penghentian genosida atas Gaza oleh negara Zionis.
Pasalnya, kesepakatan yang dilahirkan oleh Amerika, yaitu Donald Trump ini diduga kuat lebih mendukung posisi negara Zionis atau dengan bahasa yang lebih kasar, melegalkan genosida. Presiden Prabowo sendiri pernah menyatakan kepada publik, bahwa pengakuan terhadap legalitas negara Zionis adalah kunci perdamaian di Palestina.
Sontak, pernyataan tersebut mendapat banyak penolakan dan kritikan dari banyak kalangan nitizen, mulai dari influencer, aktivis Islam, ormas Islam, hingga aktivis kemanusiaan. Genosida yang telah ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu sudah mendapatkan kecaman, penolakan bahkan upaya-upaya pertolongan terhadap Gaza, malah pemerintah sendiri berbalik arah dukungannya ke pihak pelaku perang.
Meskipun demikian, istana belum memberikan keterangan yang mampu meyakinkan publik di Indonesia bahwa bergabungnya Prabowo dengan kesepakatan Board of Peace mampu memberikan solusi yang terbaik bagi personalan Palestina. Pihak kepresidenan cenderung terlihat berusaha menghindari media.
BoP (Board of Peace) Justru Melemahkan Peran Indonesia di Kancah Internasional
Baru-baru ini, dikutip dari media republika online, bahwa Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI, Ahmad Fuad Fanani, menegaskan alasan yang mendasari keputusan bergabungnya Indonesia dengan BoP merupakan bagian dari visi besar Prabowo untuk meningkatkan peran dan kontribusi Indonesia di tingkat global.
Peran yang dimaksud khususnya adalah dalam isu perdamaian dunia dan penyelesaian konflik internasional terutama Palestina. Fuad mengatakan, bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian harus dilihat secara komprehensif.
Memang benar, keterlibatan suatu negara dalam lingkaran kesepakatan atau perjanjian internasional, apalagi dengan negara adidaya adalah bentuk eksistensi. Akan tetapi, bicara, persoalan kesepakatan dan perjanjian internasional adalah wilayah politik luar negeri. Artinya, kuat tidaknya suatu negara dapat dinilai dari pengaruhnya menekan ataupun menyandera perjanjian internasional.
Sementara, Indonesia dalam kancah politik global saat ini tidak memiliki posisi strategis demikian di mata negara-negara global. Karena Indonesia bukanlah negara yang memiliki pandangan politik internasional yang kuat dan mampu mempengaruhi keputusan internasional.
Indonesia hanya berposisi sebagai negara yang lemah dan tidak mampu melahirkan rasa takut pada negara lain. Sebab apa? Sebab Indonesia sendiri sudah banyak tersandera kepentingan asing. Terlebih soal ideologi kapitalis yang diadopsi lalu kemudian melahirkan kebijakan yang hanya berpihak pada kepentingan asing.
Seperti hutang luar negeri yang tidak pernah selesai, sumber daya alam yang digadaikan, dan program-program pelemahan pemikiran terhadap masyarakat.
Selain itu, dari sisi pandangan politik luar negeri yang diyakini Indonesia dengan konsep bebas dan aktif, non blok, anti perang, pro kemanusiaan, terlihat tidak konsisten. Bahkan tidak berfungsi untuk menghadapi persoalan Palestina.
Justru yang ditujukan adalah sikap penghianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Khususnya jika menyangkut isu negara-negara Muslim dan negara kecil yang tidak punya kekuatan.
Seharusnya, peran Indonesia sebagai negeri mayoritas Muslim terbesar di dunia tidak perlu bergabung dengan BoP (Board of Peace) yang dibentuk oleh Donald Trump. Karena bergabung dengan kesepakatan demikian adalah penyandraan atas dukungan kaum Muslim di Indonesia terhadap saudara-saudaranya di Palestina.
Bahkan bisa saja akan menjadi trik Amerika untuk membungkam Indonesia dalam memberikan dukungan kepada negeri Muslim lainnya seperti Xinjiang, Arakan, Afganistan, Sudan, Suriah, maupun, Kashmir.
Dalam kancah politik internasional, bergabungnya negara-negara BoP dengan Amerika adalah bukti bahwa Amerika tidak akan membiarkan ada negara manapun yang tidks memihak negara Zionis Israel.
Ia akan terus mencari cara untuk menaklukkan dan meyakinkan negara-negara di dunia bahwa langkahnya dalam menyelesaikan persoalan konflik global selalu tepat.
Trump tentu saja panik dengan tekanan global bahkan datang dari masyarakat Amerika sendiri dengan persoalan Palestina. Amerika sebagai negara pendukung Zionis dengan berbagai bentuk bukan lagi rahasia.
Bahkan perpolitikan di Amerika dan negara-negara Barat seperti Eropa telah diwarnai dengan isu Palestina (Gaza). Bagi kandidat legislatif atau pejabat yang terus kampanye mendukung Palestina, maka ia akan mendapatkan dukungan terbanyak.
Oleh karena itu, Trump mencoba untuk meredam tekanan global dengan cara membuat BoP ( Board of Peace). Ia seolah-olah menantang PBB dan berani menyatakan tidak masalah dengan Amerika meskipun tanpa PBB. Bukankah Trum sangat ambisius dengan BoP (Board of Peace)? Tetapi kenapa?
BoP (Board of Peace) Adalah Kedok New Imprelalisme di Palestina
Trump adalah pemimpin negara adidaya dengan segala kontroversi kebijakannya. Ia bahkan tidak peduli dengan dampak ambisi pribadinya. Tidak jauh berbeda dengan gaya kepemimpinan di negeri ini.
Asal dapat pujian dan penghargaan dari pihak tertentu apalagi Amerika, maka mereka merasa seperti di atas awan. Padahal, dalam kesepakatan BoP (Board of Peace) tidak ada keuntungan apalagi jaminan keadilan (justice) bagi warga Gaza.
Para pemimpin yang bergabung di dalamnya lebih memikirkan citra pribadi di mata seorang Trump dan seolah-olah telah berjasa untuk menciptakan perdamaian dunia. Sungguh ironis!
Sebagai negara kapitalis yang punya watak alami menjajah dan merampas milik orang lain, Amerika adalah negara paling lihai dalam menjalankan watak tersebut.
Selama Amerika tegak dengan ideologi kapitalisme, maka selama itu pulalah dunia akan mengalami penjajahan, penjarahan, dan intervensi. Baik secara politik, ekonomi, pendidikan, hingga hukum.
Dalam persoalan Gaza, Trump sendiri telah menyampaikan ambisinya untuk merampasnya dengan cara apapun yang ia inginkan. BoP (Board of Peace) adalah cara yang ia pilih. Sebelumnya, Trump sudah menjelaskan rencana yang akan ia lakukan di Gaza.
Ia pernah mengeluarkan ide untuk mengusir semua warga Gaza ke negara-negara lain, seperti Mesir, Saudi Arabia, hingga Indonesia. Tetapi tidak mulus.
Ia mengatakan tidak ada pengusiran, hanya mengungsikan sementara sampai puing-puing Gaza dibersihkan dan dibangun kembali menjadi kota modern. Tetapi pertanyaannya adalah, mungkinkah negara imprealis (penjajah) seperti Amerika punya ketulusan menolong umat Islam di Gaza?
Sementara Amerika adalah negara yang tangannya penuh dengan darah kaum Muslim di Irak, Afganistan, serta Palestina.
Bahkan Trump juga dengan terang mengatakan bahwa Gaza akan menjadi milik Amerika secara cuma-cuma dan menjadikannya kota wisata yang modern. Ia menjadikan Zionis sebagai alat untuk menguasai Gaza di masa depan dan membuat BoP agar ia bisa memastikan negara-negara mana yang masih loyal dengan Amerika dan mana yang tidak.
Begitulah model new Imprelalisme yang berkedok bantuan atau kemajuan di atas tanah yang dirampas paksa. Sungguh inilah kenyatannya yang menimpa Palestina.
Hingga dapat diduga bahwa kehadiran Amerika dalam persoalan Gaza bukanlah untuk kepentingan Gaza melainkan penjajahan.
Haram Bergabung dengan BoP (Board of Peace), dan Bentuk Khianat
Islam sebagai aturan kehidupan yang jelas dan tegas telah meletakkan persoalan urusan dengan orang-orang kafir dan urusan luar negeri menjadi pembahasan politik yang wajib bersandar pada kepentingan utama kaum Muslim. Haram bagi umat Islam menjabat tangan penjajah yang telah berlumuran darah saudaranya.
Tentu berbeda dengan persoalan gencatan senjata yang dibolehkan wh syariat. Gencatan senjata hukumnya mubah dengan catatan untuk mengumpulkan strategi baru yang kelak akan mengalahkan musuh.
Dalam Islam, negara melakukan gencatan senjata dengan kurun waktu tertentu. Meksipun lamanaya menjadi perdebatan diantara para ulama, tetapi tidak boleh lebih dari 10 tahun. Dan selama 10 tahun masa gencatan senjata, adalah persiapan mematangkan dan menyiapkan peralatan perang yang lebih canggih.
Ironis memang ketika hari ini, cerminan ulama tidak lagi semuanya menjadi uswah umat yang mengikuti jejak Nabi saw. Justru cenderung menjadi tameng penguasa dan pelindungnya padahal jelas telah mendukung penjajah da pembunuh saudara-saudaranya di Gaza.
Allah SWT telah mengingatkan kepada kaum Muslim tentang kebencian yang membara dalam benak musuh-musuh Islam
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” (QS. Ali Imran[3]: 118)
Maka sebagai kaum Muslim dan khususnya pemimpin negeri Muslim yang terbesar di dunia, Indonesia sudah sepatutnya mengikuti perintah Allah SWT tersebut dan menolak dengan tegas untuk bergabung dengan BoP (Board of Peace) buatan negara imprealis Amerika Serikat. Para ulama di negeri ini pun wajib menolak, serta menasehati pemerintah untuk menarik diri dari perjanjian tersebut.
Selain Allah mengharamkan duduk bersama dan menjadikan Amerika Serikat sebagai pemimpin untuk menyelesaikan persoalan Gaza, bergabungnya para penguasa Muslim termasuk Indonesia merupakan penghianatan terhadap Allah SWT, Rasul-Nya, juga kaum Muslim.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa BoP bukanlah jalan menuju pembebasan bagi Palestina dari Zionis. Akan tetapi cara baru Amerika Serikat untuk merampas tanah kaum Muslim (Gaza) dengan kepentingan dan ambisi pribadi Donald Trump. Tidak terkecuali untuk tetap memastikan hegemoni negera adi daya tersebut masih punya kekuatan khususnya di dunia Islam. Allahu a’alam bissawab.[]
Comment