Penulis: Luthfiah Anom Sari | Alumnus Hubungan Internasional
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Menyamakan Board of Peace (BOP) dengan Perjanjian Hudaibiyah merupakan false analogy, yakni menyamakan dua peristiwa berbeda sehingga berpotensi melahirkan kesimpulan yang menyesatkan. Secara substansi, BOP tidak memuat klausul tegas untuk menghentikan penjajahan yang dilakukan Zionis Israel terhadap Gaza, Palestina.
Seperti diberitakan metrotvnews.com (15/2/2026), pada Minggu, 15 Februari 2026, Israel kembali melancarkan serangan yang menargetkan warga sipil dan menewaskan sembilan orang, meski gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 belum berakhir.
Sepanjang masa gencatan senjata tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mencatat 591 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.578 lainnya terluka.
Pada laman yang sama, dilaporkan bahwa di tengah berjalannya BOP, jumlah korban kebrutalan zionis di Palestina terus meningkat. Otoritas Palestina menyebutkan angka kematian telah mencapai 72.000 jiwa, lebih dari 171.000 orang terluka, serta hampir 90 persen infrastruktur sipil hancur. Tentara Zionis juga membongkar kamp pengungsi di Jabalia dan membombardir dengan artileri berat.
Alih-alih menghadirkan perlindungan bagi warga Palestina, BOP dinilai tidak menghentikan agresi. Bahkan, muncul pernyataan dari Jared Kushner—penasihat khusus Donald Trump—dalam forum di Davos yang menyebut Gaza akan dibangun berdasarkan prinsip ekonomi pasar bebas, lengkap dengan gedung pencakar langit di pesisir dan distrik ekonomi modern. Kawasan pantai Gaza direncanakan menjadi zona wisata dengan 180 menara multifungsi.
Rencana tersebut menimbulkan tafsir bahwa BOP tidak diarahkan pada pembebasan Palestina, melainkan pada desain ketundukan: menghentikan perlawanan (termasuk melucuti Hamas dan kelompok resistensi) tanpa menghentikan penjajahan.
Agenda ini dinilai lebih berorientasi pada stabilitas kepentingan ekonomi dan geopolitik Amerika Serikat di kawasan.
Hudaibiyah bukan ketundukan
Argumen yang menyamakan BOP dengan Perjanjian Hudaibiyah—dengan dalih “dahulu Nabi juga membuat perjanjian damai”—merupakan simplifikasi sejarah yang keliru – false analogy.
Perjanjian Hudaibiyah terjadi pada 6 Hijriah (628 M) antara Rasulullah SAW dan kaum Quraisy Makkah di wilayah Hudaibiyah, ketika Nabi bersama sekitar 1.400 sahabat hendak menunaikan umrah.
Tahun itu kaum Muslim tidak diizinkan memasuki Makkah dan baru diperbolehkan datang pada tahun berikutnya selama tiga hari tanpa membawa senjata kecuali pedang dalam sarungnya. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara BOP dan Hudaibiyah.
Dalam Hudaibiyah, eksistensi politik kaum Muslim di Madinah diakui. Tidak ada legitimasi atas penjajahan Quraisy. Sebaliknya, dalam konteks Palestina, dukungan negara-negara Barat terhadap Israel berlangsung terbuka, baik secara logistik maupun militer.
Sejarah mencatat, pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour mengirim surat kepada Lionel Walter Rothschild yang dikenal sebagai Balfour Declaration, berisi dukungan Inggris atas pembentukan “national home for the Jewish people” di Palestina.
Dampaknya berujung pada Perang Arab–Israel 1948 dan tragedi Nakba, ketika lebih dari 700.000 warga Palestina terusir dari tanah kelahirannya.
Kapitalisme dan wacana perdamaian
Dalam perspektif geopolitik kapitalisme, istilah perdamaian, pemulihan kemanusiaan, atau harapan baru kerap tidak berdiri di ruang moral-etis semata, melainkan berkelindan dengan strategi ekonomi dan investasi. Wacana menjadikan Gaza sebagai zona ekonomi khusus, distrik bisnis, atau kota wisata modern memerlukan investasi puluhan miliar dolar AS.
Pertanyaan mendasar pun mengemuka: siapa yang akan mengendalikan arah pembangunan? Siapa investor utama? Siapa yang paling diuntungkan dari arsitektur ekonomi tersebut?
Kapitalisme cenderung menjadikan agama sebagai legitimasi moral simbolik, tanpa sungguh-sungguh menjadikannya dasar pengaturan kehidupan. Agama berbicara tentang keadilan, perlindungan terhadap yang lemah, dan kritik atas penindasan.
Sementara itu, kapitalisme berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas berbasis kepatuhan, dan ekspansi pasar.
Apakah BOP akan melahirkan pembebasan Palestina, atau justru memperkuat hegemoni Barat di kawasan?
Hudaibiyah berbasis wahyu
Perjanjian Hudaibiyah merupakan keputusan strategis Rasulullah SAW yang berlandaskan wahyu. Meski sebagian klausulnya tampak merugikan kaum Muslim, Nabi menerimanya bukan karena tekanan, melainkan keyakinan bahwa Allah SWT tengah menyiapkan strategi jangka panjang.
Tujuan perjanjian itu bukan dominasi teritorial, melainkan keamanan dakwah, stabilitas umat, dan perluasan interaksi sosial. Dalam suasana damai, Islam berkembang pesat hingga terjadinya Fathu Makkah pada 630 M tanpa perlawanan besar. Al-Qur’an menegaskan:
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا
“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.” (QS. Al-Fath: 1).
Dalam perspektif wahyu, kemenangan tidak identik dengan penguasaan wilayah atau sumber daya ekonomi, melainkan keteguhan visi dan ketaatan jangka panjang. Hudaibiyah adalah taktik dalam posisi berdaulat, bukan bentuk kepatuhan terhadap hegemoni global.
Karena itu, menyamakan Hudaibiyah dengan BOP adalah penyederhanaan yang mengabaikan dimensi teologis, historis, dan politik. Hudaibiyah mengajarkan pentingnya membaca realitas dengan kacamata wahyu—membedakan antara damai strategis dan kompromi prinsip. Wallahu’alam bishawab.
Comment