by

BPJS Kesehatan Gelar Forum Pengawasan dan Kepatuhan Semester I

 

RADARINDONESIANEWS.COM, NIAS BARAT – BPJS Kesehatan Gunungsitoli menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Semester I Tahun 2022 Kabupaten Nias Barat, Kamis (25/5), bertempat di Lasara Point Cafe & Resto, Jalan Karet Nomor 58, Ilir, Gunungsitoli.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, mewakili Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) Kabupaten Nias Barat dan perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Nias Barat.

Dalam sambutannya, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Arpan Pandiangan memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli atas inisiasi kegiatan forum ini.

Arpan mengatakan bahwa Kejaksaan Negeri Gunungsitoli siap mendukung segala upaya peningkatan kepatuhan badan usaha di Kabupaten Nias Barat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Forum ini merupakan media bagi kita untuk saling bertukar informasi dan berdiskusi berkenaan pengawasan dan kepatuhan badan usaha terhadap program JKN-KIS. Kejaksaan Negeri Gunungsitoli siap mendukung program JKN-KIS dengan melakukan tindak lanjut penanganan masalah hukum berupa pemberian pendapat hukum dan pendampingan hukum dalam rangka peningkatan kepatuhan badan usaha. Hal ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS kepada kami,” ungkap Arpan.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, Mahyuddin mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang dijalin dalam rangka pengawasan dan peningkatan kepatuhan badan usaha terhadap program JKN-KIS.

Ia menjelaskan, forum ini bertujuan untuk mencapai komunikasi yang baik diantara para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program JKN-KIS.

“Kami ucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan atas kerja sama yang dijalin selama ini dalam pengawasan dan peningkatan kepatuhan badan usaha di Kabupaten Nias Barat. Forum ini menjadi wadah kita untuk bersinergi dan mencapai komunikasi yang baik dalam pelaksanaan program JKN-KIS. Kendala dan tantangan yang dijumpai di lapangan akan menjadi diskusi guna mencari solusi untuk ditindaklanjuti. Kami mengharapkan peran aktif kita semua untuk memastikan kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya,” terangnya.

Mahyuddin menambahkan, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam upaya pengawasan dan kepatuhan badan usaha.

“Beberapa upaya telah dilakukan yaitu canvassing, joint inspection dengan Dinas PMPPTSP dan Dinas Ketanagakerjaan, edukasi tidak langsung dan penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli. Upaya ini tentunya perlu dukungan dari para pemangku kepentingan agar berjalan efektif,” tambahnya.

Diakhir pemaparannya, Mahyuddin berharap dukungan para pemangku kepentingan dalam implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS.

“Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 merupakan komitmen Pemerintah untuk memastikan keberlangsungan program JKN-KIS. Harapannya kita semua dapat mendukung dan menjalankan instruksi tersebut sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing,” tutupnya.

Reporter : Albert

Comment