by

BPJS Kesehatan Tanpa Kelas, Akankah Pelayanan Berkualitas?

-Opini-10 views

 

 

Oleh: Jihan, Pemerhati Kebijakan Publik

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Dalam waktu dekat, yakni Juli 2022, pemerintah akan menerapkan kebijakan kelas standar dengan formulasi premi baru. Akankah keadilan dan pelayanan kesehatan berkualitas yang dijanjikan terwujud? Mengapa hanya Islam dan Khilafah jawabannya?.

Kelas pelayanan rawat inap Badan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) kesehatan dikabarkan akan dilebur menjadi kelas rawat inap standar (KRIS). Jika sebelumnya rawat inap ruang perawatan terbagi kelas 1, 2, dan 3, maka nanti akan menempati ruang perawatan dengan standar yang sama, yakni KRIS.

Peleburan ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Apakah iuran peserta mengalami perubahan? Ternyata berdasarkan pernyataan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri, dengan adanya peleburan ini, iuran nantinya ditentukan dari besar pendapatan peserta.

“Iuran sedang dihitung dengan memperhatikan keadilan dan prinsip asuransi sosial. Salah satu prinsipnya adalah sesuai dengan besar penghasilan,” kata Asih, dikutip dari Kompas.com, (9/6/2022).

Pelayanan BPJS yang kerap diskriminatif, semakin meresahkan, bahkan dianggap sebagai problem bawaan sedari awal lahirnya. Oleh karena itu, pemerintah akan menghapus kelas BPJS kesehatan yang rencananya akan dimulai Juli 2022. Sebagai gantinya, pemerintah akan menetapkan iuran BPJS Kesehatan sesuai besaran gaji peserta.

Harapannya, layanan dan iuran menjadi satu standar dan tidak ada lagi diskriminasi antar kelas. Jika saat ini iuran Kelas 3 Rp35.000, Kelas 2 Rp100.000, dan Kelas 1 Rp150.000, aturan ini akan dihilangkan dan digantikan sesuai besaran gaji peserta. Jika pun iurannya berbeda, pelayanan kesehatan akan disamaratakan.

Diskriminasi Kesehatan, Bukti Buruknya Kapitalisme

Dengan dileburnya kelas rawat inap BPJS menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), pasien akan menempati ruang perawatan dengan standar yang sama daripada sebelumnya yang terbagi menjadi tiga kelas.

Sepintas, aturan ini terlihat memberi keadilan. Namun, faktanya, skema pelayanan kesehatan masih berkelas, salah satunya karena masih adanya skema Coordination of Benefits (CoB) dengan sejumlah perusahaan asuransi kesehatan swasta.

Artinya, memang benar pelayanan kesehatan antarpeserta BPJS akan sama, tetapi diskriminasi pun akan tetap ada, setidaknya antara pasien CoB dan pasien BPJS. Oleh sebab itu, penghapusan kelas, sekali lagi bukanlah solusi atas diskriminasi.

Jangankan menyelesaikan persoalan diskriminasi, pelayanan buruk pun diduga kuat akan tetap sama, bahkan makin buruk. Walhasil, aturan ini lebih terlihat seperti modus untuk menghimpun dana ketimbang menyelesaikan permasalahan diskriminasi.

Bukan rahasia lagi jika keuangan BPJS defisit. Walaupun tahun ini BPJS mengalami surplus, tetapi jika melihat skema pembiayaannya yang bertumpu pada iuran peserta, kemungkinan untuk defisit akan terus besar. Hal ini karena kondisi perekonomian rakyat yang kian hari kian buruk. Jangankan untuk membayar iuran BPJS, untuk makan sehari-hari saja sudah susah.

Begitu pun solusi iuran yang disesuaikan dengan gaji peserta BPJS, sungguh bukanlah solusi untuk memperbaiki pelayanan BPJS. Peserta BPJS yang bergaji besar bukan tidak mungkin akan meninggalkan BPJS dan beralih pada asuransi non-BPJS. Bagi pegawai yang gajinya pas-pasan, bukan tidak mungkin pula akan menunggak iuran BPJS.

Persoalan diskriminasi sebenarnya bukan pada jumlah iuran. Skema iuran seperti apa pun, jika basis pengaturan layanan kesehatan diserahkan pada swasta, pastinya akan diskriminatif. Rumah sakit swasta tentu profit oriented, mereka ingin mendulang keuntungan dari penjualan fasilitas-fasilitas kesehatan pada orang yang mampu saja.

Ruang rawat inap VVIP yang supermahal dan superlengkap jelas tidak terjangkau rakyat kebanyakan sebab memang bukan untuk mereka kamar tersebut dipersiapkan. RS swasta tidak akan mau menghilangkan kamar rawat inap VIP dan VVIP karena dari situlah pundi-pundi rupiah terbesar mereka dapat.

Juga dengan fasilitas kesehatan yang standar, pihak RS Swasta bukan sedang beramal jariah dengan menyediakan fasilitas-fasilitas demi kesehatan publik. Mereka tentu berhitung atas profit yang akan didapat. Siapa yang mampu membayar lebih, ia yang akan mendapatkan pelayanan lebih prima. Inilah risiko jika kesehatan dikelola swasta, hanya yang memiliki akses saja yang bisa mendapatkan pelayanan maksimal.

Sementara itu, RS milik negara jumlahnya sangat sedikit dan jauh dibandingkan swasta, sumber dananya juga sangat terbatas, yaitu dari APBN/APBD dan iuran. Wajar saja pelayanan dan faskes sangat minim. Inilah pemicu bermunculannya RS swasta dengan faskes fantastis, tetapi diperuntukkan bagi segelintir orang saja.

Beginilah konsekuensi penerapan kapitalisme. Persoalan diskriminasi tidak akan mungkin bisa selesai. Pemerintah juga seperti sedang membuang badan dengan adanya BPJS. Namanya sih penyelenggara jaminan sejahtera, tetapi pada praktiknya, lembaga ini tidak lebih sekadar lembaga asuransi yang “memaksa” merekrut peserta.

Diskriminasi hanya satu dari sekian banyak penyakit akut yang diidap lembaga ini. Karena lembaga ini tidak hanya fokus mengurusi pelayanan kesehatan saja, melainkan sebagai lembaga yang juga menjadi sumber keuangan sejumlah perusahaan BUMN, bahkan swasta. Artinya, tidak seluruh iuran yang dibayarkan peserta BPJS disalurkan pada aspek kesehatan, melainkan juga pada perusahaan-perusahaan yang butuh suntikan dana.

Setidaknya ada 13 BUMN yang turut menerima aliran investasi BPJS Ketenagakerjaan, di antaranya Aneka Tambang (Antam), Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Jasa Marga, Krakatau Steel, Perusahaan Gas Negara (PGN), Semen Indonesia, PT Bukit Asam, Telkom, PT Timah, dan Wijaya Karya dengan jumlah lembar 479.748.138.

Untuk pihak ketiga terdiri dari 14 perusahaan, yakni Adaro Energy, Astra Argo Lestari, Astra International, BCA, PT Bumi Serpong Damai, PT Indon Tambang Raya Megah, PT Indofood CBP Sukses Makmur, PT Indofood Sukses Makmur, PT Kalbe Farma, PT PP London Sumatera Indonesia, PT Salim Ivomas Pratama, PT Unilever Indonesia, dan PT Vale Indonesia.

Selain itu, seperti dikutip suara.com (25/2/2022) tercatat perusahaan yang juga memiliki piutang, yaitu GMF AeroAsia, Nindya Karya, Pelindo II, PT Indonesia Comnets Plus, BRI, dan PT PP dengan total piutang Rp12,38 miliar pada 2019 dan Rp5,54 miliar pada 2018.

Wajar jika BPJS buruk dalam pelayanan kesehatan sebab dana yang dihimpun juga diperuntukkan bagi yang lainnya. Tidak salah pula jika dikatakan bahwa BPJS serupa lembaga pengumpul dana rakyat demi membiayai perusahaan-perusahaan besar untuk makin tumbuh. Inilah konsekuensi sistem kapitalisme, akumulasi modal menjadi harga mati pertumbuhan.

Pelayanan Kesehatan Terbaik Dalam Islam

Islam adalah ideologi bersumber dari wahyu Allah ‘Azza wa Jalla; kaya dengan konsep dan pemikiran cemerlang, termasuk konsep pelayanan kesehatan adil berkualitas.

Tidak hanya itu, Islam teruji selama puluhan abad sebagai pelayan kesehatan yang adil berkualitas dan begitu mudah terakses kapan pun dan di mana pun saat dibutuhkan tanpa beban finansial (terjangkau bahkan gratis), hingga bagi yang berpura-pura sakit sekalipun.

Ruang pelayanan kesehatan benar-benar meraih puncak kemanusiaan. Salah satu buktinya dipaparkan sejarawan berkebangsaan Amerika W. Durant tentang Rumah Sakit Al-Manshuri (683 H/1284 M) Kairo, sebagai berikut, ” … Pengobatan diberikan secara gratis bagi pria dan wanita, kaya dan miskin, budak dan merdeka; dan sejumlah uang diberikan kepada tiap pasien yang sudah bisa pulang agar tidak perlu segera bekerja.” (W. Durant. The Age of Faith; op cit; pp 330-1).

Semua itu karena pelayanan kesehatan berlangsung di atas sejumlah prinsip sahih, di antaranya;

Pertama, kesehatan adalah kebutuhan pokok publik sebagaimana ditegaskan Rasulullah saw.,

“مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ آمِنًا فِي سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَ” (HR Ibnu Majah)

Kedua, pemerintah bertanggung jawab langsung dalam hal pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat tanpa terkecuali. Meski gratis, tetapi tetap berkualitas terbaik bagi siapa pun, kapan pun, dan di mana pun.

Rasulullah saw. bersabda, “Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin; dan penguasa yang memimpin rakyat banyak , ia akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Al- Bukhari).

Ketiga, anggaran bersifat mutlak, maksudnya adalah ada atau tidak ada kekayaan negara untuk pembiayaan pelayanan kesehatan wajib diadakan negara. Prinsip ini sesuatu yang bisa diterapkan karena Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) didesain Allah Ta’ala sedemikian rupa sehingga meniscayakan negara berkemampuan finansial yang memadai untuk memikul tanggung jawabnya.

Sistem kehidupan Islam—khususnya sistem ekonomi Islam dan sistem pemerintahan Islam sebagai unsur pokok sistem kesehatan Islam—didesain Allah Ta’ala bagi terwujudnya fungsi negara yang benar, tameng bagi terjadinya komersialisasi dan industrialisasi pelayanan kesehatan.

Sistem kesehatan dalam konsep Islam meniscayakan tersedianya secara memadai segala aspek yang dibutuhkan bagi terwujudnya pelayanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan terbaik.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Ibrahim (14): 24—25, “Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit; (pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Rabb-nya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.”

Dengan demikian, kembalinya model pemerintahan islam ke tengah umat hari ini merupakan hajat mendesak bagi setiap insan. Wallahu a’lam bishawab.[]

Comment