RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) RI, Ahmad Riza Patria, mengajak kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni HMI (KAHMI) terlibat aktif dalam pembangunan desa, termasuk dengan mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa (Pilkades).
Ajakan itu disampaikan Riza saat menghadiri Silaturahmi Kebangsaan dan Halal Bihalal Majelis Nasional KAHMI 2026 bertema Merawat Persatuan Indonesia untuk Perdamaian Dunia di Aula Kementerian Desa PDT, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Menurut Riza, pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Karena itu, kader HMI dan KAHMI dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memajukan desa melalui kapasitas intelektual, teknologi, dan jaringan yang dimiliki.
“Kembali ke desa bukan berarti semua orang harus tinggal di desa. Namun, mahasiswa, pejabat, TNI/Polri, dan kader HMI-KAHMI perlu memiliki kepedulian terhadap pembangunan desa melalui ilmu, teknologi, dan akses yang mereka miliki,” kata Riza.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyebut masih ada tiga persoalan utama yang dihadapi desa, yakni kualitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya pembiayaan pembangunan.
Ia menilai persoalan tersebut dapat diatasi dengan mengoptimalkan potensi desa sekaligus memperkuat kolaborasi berbagai elemen masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Riza juga menantang kader HMI dan KAHMI untuk ikut dalam Pilkades mendatang. Menurut dia, menjadi kepala desa merupakan bentuk pengabdian nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan potensi desa.
Riza mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa. Jika setiap desa diikuti dua kader HMI atau KAHMI dalam Pilkades, maka akan muncul sekitar 150 ribu calon kepala desa dari kalangan kader organisasi tersebut.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kader HMI dan KAHMI tetap menjaga independensi etis dan organisatoris dalam berpolitik, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.
Acara Silaturahmi Kebangsaan dan Halal Bihalal MN KAHMI 2026 berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan dihadiri sejumlah tokoh nasional.
Hadir antara lain Ketua Majelis Etik MN KAHMI Jusuf Kalla, Koordinator Presidium MN KAHMI Abdullah Puteh, Duta Besar Iran, pengurus KAHMI, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Abdullah Puteh menegaskan bahwa tema kegiatan tersebut bukan sekadar slogan seremonial, melainkan amanah sejarah bagi bangsa Indonesia yang dibangun di atas keberagaman.
“Indonesia dibangun atas keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Para pendiri bangsa mewariskan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi persatuan nasional,” ujar Abdullah.
Ia menambahkan, di tengah dinamika global dan sosial yang terus berkembang, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab menjaga toleransi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara itu, Jusuf Kalla lebih banyak menyoroti isu kebangsaan dan perdamaian dunia. Menurut dia, para pendiri bangsa telah menetapkan tujuan bernegara, yakni menyejahterakan rakyat, melindungi seluruh warga, dan ikut menjaga perdamaian dunia.
JK menilai pembangunan desa yang didorong pemerintah merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial.
“Dalam Pancasila, kata keadilan disebut dua kali. Banyak konflik di Indonesia juga dipicu persoalan ketidakadilan dan kesalahpahaman,” kata JK.
Ia juga menyinggung pentingnya perdamaian dan dialog dalam menyelesaikan konflik. Menurutnya, pihak yang ingin mendamaikan konflik harus memahami kedua belah pihak yang berselisih.
Pada kesempatan itu, JK turut mengapresiasi Iran yang dinilainya tetap mampu bertahan dan berkembang meski menghadapi embargo selama puluhan tahun. Menurut dia, kunci utama bertahan dalam tekanan adalah kreativitas.[]
Comment