Perlu diketahui, selang periode bulan mei 2017 sejalan dengan penambahan utang bersih sebesar Rp 4,92 triliun, berasal dari penerbitan SBN sebesar Rp 11,03 triliun dan pelunasan pinjaman sebesar Rp 6,11 triliun.
“Beban belanja negara kian membengkak tiap tahun, ditambah utang negara beserta bunga semakin meroket tidak sanggup ditutupi anggaran negara yang tersedia,” ungkap Jajang.
Menurutnya, defisit anggaran telah menjadi hal yang pasti bagi Indonesia, namun pemerintah sepertinya kurang khawatir dengan situasi ini.
“Malahan Jokowi sendiri berencana melakukan penambahan utang lagi sebesar 76,6 triliun rupiah,” timpalnya lebih lanjut.
Maksudnya bertujuan melakukan penambahan utang dilakukan demi menutup defisit anggaran 2017.”Gagalnya penerimaan dari sektor pajak serta keengganan pemerintah melakukan pemangkasan anggaran menjadikan opsi melakukan utang sebagai pilihan rasional,” ungkapnya.
Pasalnya, gebrakan Jokowi dengan kebijakan menambah pendapatan dari sektor perpajakan dengan melakukan tax amnesty (TA) dirasa kurang membuahkan hasil. Kemudian, kemuka koordinator Investigasi CBA) mengemukakan langkah mendorong repatriasi atau WNI membawa pulang dananya yang disimpan di luar negri ke Indonesia gagal total.
“Sedari nominal 3.250 triliun rupiah aset WNI yang disimpan di luar negeri, hanya 147 triliun rupiah berhasil dikumpulkan,” bebernya.
Di samping itu, sambungnya menjelaskan jurus andalan dari orang nomor satu Indonesia yakni dengan berhutang.”Dengan utang, belanja negara tidak terganggu dan bunga utang yang jatuh tempo bisa dibayar, sangat praktis meskipun yang sedang terjadi sebenarnya adalah seperti lagunya Rhoma Irama ‘gali lobang tutup lobang’,” paparnya.
“Maksudnya agar tidak perlu melakukan pilihan pemangkasan anggaran yang seringkali diprotes para menteri (anak buahnya), atau pusing tujuh keliling bagaimana cara membayar bunga utang tanpa mengganggu anggaran lainnya,” tukasnya kimbali.
“Dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp 387,3 triliun, salah satu upaya akan menggenjot pembangunan infrastruktur di tahun 2017 ini,” jelasnya, seraya khawatir utang negara bakal menggunung.
Center for Budget Analysis (CBA) menilai, kondisi utang negara saat ini tidak bisa dianggap enteng. Hal tersebut diantaranya menyebabkan angaran 2017 mengalami defisit sampai 2,92% mendekati batas defisit anggaran yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Bayangkan saja di tahun 2017 ini Pemerintah Jokowi harus membayar bunga hutang sebesar Rp 221.2 triliun. Bukan hanya membayar bunga utang, namun harus membayar pokok utang sebesar Rp 293,3 triliun,” kata Jajang.
“Bila ditotal antara bunga utang ditambah pokok utang, maka yang harus dibayar oleh Pemerintah sebesar Rp 514.5 triliun,” ungkapnya.
“Maka itu Jokowi harus benar-benar ketat mengawasi setiap ‘sen’ anggaran negara yang mengalir di tubuh pemerintahannya. harus dipastikan digunakan untuk program yang produktif dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat luas, jangan sampai anggaran negara tersebut malah dijadikan bancakan oknum yang tidak bertanggung jawab seperti Kasus e-KTP dan sederet kasus korupsi lainnya,” tandasnya.[Nicholas]
Comment