Penulis: Rahmawati Rahman | Aktivis Muslimah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA- Kasus judi online (judol) di Indonesia kembali menunjukkan situasi yang memprihatinkan. Sebagaimana diberitakan RMOL.id (11/5/2026), Bareskrim Polri pada 9 Mei 2026 menangkap ratusan warga negara asing yang diduga terlibat dalam sindikat judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat.
Kasus ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih menjadi sasaran empuk jaringan judol lintas negara.
Sebelumnya, pada Maret 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga menyelesaikan 16 laporan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas judi online.
Dari pengungkapan tersebut, aparat menyita dana sebesar Rp58,1 miliar. Besarnya nilai transaksi itu menunjukkan bahwa judi online bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan digital yang terorganisasi dan melibatkan jaringan internasional.
Fenomena ini tentu tidak dapat dianggap sepele. Judi online kini menyasar hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak muda, orang tua, masyarakat miskin maupun kaya, hingga kalangan terdidik.
Kehadiran gawai dan kemudahan akses internet membuat praktik perjudian dapat dijangkau hanya dalam hitungan menit melalui aplikasi maupun media sosial.
Akibatnya, berbagai persoalan sosial pun bermunculan.
Banyak keluarga kehilangan harta benda karena terlilit utang, mengalami keretakan rumah tangga akibat kecanduan judi, bahkan tidak sedikit pelaku kriminalitas yang nekat mencuri atau melakukan penipuan demi memperoleh uang untuk kembali berjudi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa judi online bukan hanya persoalan hukum, melainkan ancaman serius bagi ketahanan sosial masyarakat.
Maraknya judi online tentu tidak muncul tanpa sebab. Ada pola kehidupan yang mendorong praktik ini terus tumbuh subur. Salah satunya adalah cara pandang sekuler kapitalisme yang menjadikan keuntungan materi sebagai ukuran utama keberhasilan hidup.
Dalam sistem seperti ini, masyarakat didorong untuk mengejar keuntungan secara cepat tanpa mempertimbangkan aspek halal dan haram. Akibatnya, budaya instan semakin mengakar. Banyak orang tergoda memperoleh uang dalam waktu singkat meskipun melalui jalan yang merusak.
Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga dimanfaatkan para bandar untuk memperluas jaringan perjudian. Di era digital saat ini, judi online telah berkembang menjadi organized transnational cyber crime, yakni kejahatan siber lintas negara yang memiliki jaringan keuangan, teknologi, serta sistem operasional internasional.
Karena itu, meskipun aparat terus melakukan penindakan, situs maupun jaringan baru tetap bermunculan dengan berbagai modus yang berbeda.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa Indonesia sedang menjadi lahan subur bagi mafia judi online internasional. Jumlah pengguna internet yang besar, lemahnya pengawasan digital, serta tingginya minat sebagian masyarakat terhadap budaya instan menjadi peluang yang dimanfaatkan para pelaku.
Jika keadaan ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia benar-benar menjadi pusat operasi mafia judi online dunia.
Karena itu, pemberantasan judi online tidak cukup dilakukan melalui pemblokiran situs atau penangkapan pelaku di lapangan. Langkah tersebut memang penting, tetapi belum menyentuh akar persoalan. Selama masyarakat masih dibentuk dengan pola pikir materialistis dan sistem kehidupan masih membuka ruang bagi praktik perjudian, maka judi online akan terus muncul dalam berbagai bentuk baru.
Islam memandang perjudian sebagai perbuatan haram yang membawa banyak kerusakan. Judi tidak hanya merusak kondisi ekonomi individu, tetapi juga menghancurkan moral, memicu permusuhan, serta menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Swt.
Oleh karena itu, Islam menawarkan solusi yang menyeluruh dalam memberantas praktik perjudian.
Pertama, negara harus membangun ketakwaan dan pemahaman agama di tengah masyarakat. Pemahaman mengenai haramnya judi perlu ditanamkan sejak dini agar setiap individu memiliki benteng keimanan yang kuat dan tidak mudah tergoda oleh praktik perjudian.
Kedua, negara wajib memberikan sanksi tegas kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perjudian, baik bandar, operator, promotor, maupun pihak yang memfasilitasi aktivitas judi online. Penindakan yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih besar.
Ketiga, negara harus menjalankan fungsinya sebagai ra’in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung). Negara tidak boleh kalah oleh mafia digital internasional. Perlindungan terhadap masyarakat, termasuk di ruang siber, merupakan tanggung jawab yang wajib dijalankan.
Selain itu, negara juga harus memiliki kedaulatan teknologi agar mampu menutup berbagai celah kejahatan siber lintas negara. Teknologi semestinya digunakan untuk melindungi masyarakat, bukan justru menjadi sarana penghancuran moral dan ekonomi bangsa.
Dengan demikian, pemberantasan judi online membutuhkan langkah yang mendasar dan menyeluruh, bukan sekadar solusi sementara. Jika akar persoalannya tidak diselesaikan, Indonesia akan terus menjadi sasaran empuk mafia judi online internasional.
Karena itu, diperlukan keseriusan negara dan masyarakat untuk bersama-sama melindungi generasi dari ancaman perjudian digital yang semakin mengkhawatirkan.[]
Comment