by

Devita Deandra*; Utang Membengkak Salah Siapa?

-Opini-28 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Dilansir dari Katadata. co.id, bahwa Kementerian Keuangan mencatat total pembiayaan utang neto pemerintah hingga Mei 2020 mencapai Rp 360,7 triliun. Jumlah ini meningkat 35,8% dibanding periode yang sama tahun lalu. Adapun posisi utang pemerintah per April 2020 sebesar Rp 5.172,48 triliun.

Menurut Menteri Keuangan, hal tersebut akibat defisit anggaran dan menurunnya pemasukan negara disebabkan adanya pandemi virus covid-19, (16/6/’20).

Seiring penanganan wabah, utang LN Indonesia semakin membubung tinggi. Baik deficit anggaran periode sebelumnya atau mengalokasikan secara efisien untuk membiayai rakyat di masa pandemi.

Sungguh sangat miris, ketika rakyat hanya tahu utang yang kian membengkak sementara rakyat tidak tersejahterakan. Justeru dengan utang negara yang terus membengkak kesejahteraan rakyat pun kian terancam. Karena besarnya hutang negara, sangat mempengaruhi kenaikan bahan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya yang membuat rakyat semakin terbebani terlebih di masa pandemi.

Selain itu utang negara yang semakin menumpuk bisa membawa negeri kehilangan kedaulatan. Artinya, negara tidak mampu mengelola pembiayaan negara sendiri.

Padahal definisi kedaulatan negara adalah kekuasaan mutlak negara tanpa campur tangan negara asing. Kebijakan negara berpotensi makin jauh dari pemenuhan kemaslahatan rakyat tapi dikendalikan oleh kepentingan asing.

Hutang LN yang semakin menumpuk juga berpotensi menjadi alat penjajahan ekonomi. Terlebih dengan adanya bunga, asing bisa memanfaatkan dan turut campur dalam kebijakan negara. Tentu hal ini tidak lepas dari kelalaian dan kegagalan pemerintah dalam sistem kapitalisme sekular yang menggadaikan kesejahteraan rakyat demi ambisi.

Padahal, dalam Islam, negara memiliki andil yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Penguasa (Pemimpin) pun harus benar dalam mengurus negara. Seharusnya Indonesia sebagai negeri muslim terbesar, mencontoh dan kembali kepada sistem Islam yang pernah berjaya pun terbukti oleh sejarah.

Ketika itu daulah Islam pun pernah mengalami krisis keuangan dan negara berupaya mencari solusi dari dalam dahulu. Misalnya mendorong para Aghniya (orang-orang kaya) untuk berinfak. Terlebih Indonesia adalah negeri kaya sumber daya alam sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola negara, maka seharusnya Indonesia tidak harus berhutang jika dikelola dengan benar dan tidak diserahkan kepada asing/swasta.

Kalaupun terpaksa meminjam kepada negara lain, harus melihat terlebih dahulu negara tersebut negara kafir harbi (yang memusuhi Islam) atau negara kafir muahad (yang terikat perjanjian).

Adapun daulah Islam tidak akan melakukan pinjam meminjam kepada sembarang negara, karena mencegah adanya kepentingan negara yang meminjamkan ikut campur dalam kebijakan daulah. Sebab asas pinjam meminjam adalah tolong menolong bukan asas kebermanfaatan.

Sangat jauh berbeda dengan sistem demokrasi-kapitalis saat ini. Hanya dengan implementasi sistem Islam secara kaffah, semua permasalahan berikut segala kerusakan baik di bidang perekonomian, pendidikan, politik luar negeri, sosial budaya dan lain sebagainya dapat dibenahi. Sehingga Indonesia tidak hanya menjadi negara pengekor dan terus terjerat utang ribawi yang menghancurkan kedaulatan negeri. Wallahu A’lam.[]

*Penulis adalah ibu rumah tangga,  tinggal di Kaltim

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + ten =

Rekomendasi Berita