by

Di Persidangan Tipikor Ahok Akui Kontribusi Tambahan Reklamasi Perintah Jokowi

Ahok saat menjadi saksi di persidangan Tipikor.[Affu/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan
pembicaraannya dengan sejumlah pengembang reklamasi Pantai Utara
Jakarta.

“Saya ditugaskan oleh Pak Jokowi untuk membicarakan
mengenai kontribusi tambahan karena bisa ada triliunan dana di sana,
saya ditugasan berkenalan sama mereka karena sebelumnya kita tidak
kenal,” ujar Ahok saat menjadi saksi di  Pengadilan Tipikor Jakarta,
Senin (5/9/2016).

Ahok menjadi saksi untuk terdakwa mantan Ketua
Komisi D Mohamad Sanusi yang didakwa menerima suap Rp2 miliar dari
Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, terkait
pembahasan RTRKSP dan melakukan pencucian uang sebesar Rp45,28 miliar.

Pertemuan
itu terjadi pada awal 2013 di Sport Hotel yang dihadiri oleh pendiri
Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Podomoro
Land Trihatma Kusuma Haliman dan anak-anaknya termasuk Ariesman Widjaja,
Suhendar dari Harapan Indah dan pengusaha lainnya.

“Saya
sampaikan mereka kan mau izin baru, saya ingin mereka semua izin sesuai
aturan, tapi MKY (Manggala Karya Yudha) tidak mau karena waktu
perjanjian zaman Pak Fauzi Bowo tidak ada kontribusi tambahan. Saya
bilang tolong bantu saya tolong bayar dulu. Itu bertemu pada awal 2013
di Pantai Mutiara setelah peristiwa banjir,” ungkap Ahok.

Izin
Pelaksanaan Reklamasi sudah dikeluarkan sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo
pada 2010 yaitu Pulau 2A kepada PT Kapuk Naga Indah (KPI), dilanjutkan
penerbitan Persetujuan Prinsip pulau A, B, C dan D kepada PT KPI; Izin
Pelaksanaan Pulau 1 dan Pulau 2B kepada PT KPI; Pulau G kepada PT MWS;
Pulai I kepada PT Jaladri Kartika Pakci; dan Pulau F kepada PT Jakarta
Propertindo bekerja sama dengan PT Agung Dinamika Persada. Izin pun
diperpanjang saat Ahok memimpin pada 2014-2015.

PT KNI adalah
anak perusahaan Agung Sedayu Group dan PT MWS, PT Agung Dinamika Perkasa
dan PT Jaladri Kartika Paci sebagian besar sahamnya dmiliki PT APL.
Pulau reklamasi milik PT MWS seluas 161 hektare sedangkan PT KNI seluas
385 hektare.

“Saya sampaikan agar jangan cari untung di lahan
tapi di bangunan, jadi saya bingung kalau pengembang keberatan dasarnya
apa? Kan ada kesepakatan bersama kok. Kemudian mereka sampaikan
bagaimana kalau Rp1-2 juta per meter saya katakan jangan begitu karena
nanti orang akan tanya kenapa tidak Rp3 juta?” ungkap Ahok.

Akhirnya para pengembang menyepakati sejumlah kontribusi dengan membangun beberapa fasilitas umum seperti rumah susun dan jalan.

“Yang
sudah serah terima itu ada rusun Daan Mogot, rusun Muara Baru itu dari
PT Muara Wisesa Samudera anak perusahaan Agung Podomoro, termasuk
beberapa jalan inspeksi sedangkan PT Taman Harapan Indah sudah mengeruk
Waduk Pluit,” tambah Ahok.

“Perusahaan lain belum menyerahkan,
Agung Sedayu waktu itu membatalkan dan menghitung kewajiban yang lain
karena menganggap tidak wajib untuk memberikan kontribusi tambahan
karena izin Pak Fauzi tidak ada, tapi saya bilang harus,” tegas Ahok.

Menurut
Ahok, kontribusi tambahan rencananya akan digunakan untuk penataan
daratan, pemanfaatan kota tua, pasar ikan, pembangunan tanggul,
pembelian pompa dan fasiltas umum lainnya.
Dalam perkara ini Sanusi
didakwakan pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima hadiah dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda
paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan dalam dakwaan kedua, didakwa
menyamarkan harta kekayaan sejumlah Rp45,28 miliar yang diduga berasal
dari tindak pidana korupsi selaku anggota Komisi D periode 2009-2014 dan
2014-2019 dengan dakwaan pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1
jo Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana pencucian uang aktif
dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar.(Afu)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 4 =

Rekomendasi Berita