Dinamika Politik Menuju 2024, Prof Dr. Didik J Rahbini: Demokrasi Masuk Jurang

Nasional313 Views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Demikian tagline diskusi yang digelar LP3ES Continuum secara daring, Ahad (5/2/2023).

Hadir dalam kesempatan diskusi tersebut pembicara antara lain, Prof Dr Didik J Rachbini, Pendiri Continuum BigData, Wahyu Tri Utomo, Data Analyst Continuum, Dr Wijayanto, Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES/Dewan Pakar Continuum.

Prof Dr Didik J Rachbini dalam kesempatan tersebut mengatakan, dari hasil crawling Continuum Bigdata Center, ditemukan ada 5 masalah politik krusial yang amat potensial menyebabkan demokrasi di Indonesia “masuk jurang”, di antaranya :
a. Perpanjangan Masa Jabatan Kades
b. ide Penundaan Pemilu
c. Kredibilitas KPU
d. Politik Dinasti yang bercampur dengan Oligarki
e. Kemunduran Demokrasi

Prof Dr Didik J Rahbini menambahkan, Tempo Magazine bahkan mensitir bahwa masih ada akrobat politik atau upaya-upaya tertentu dari para pelaku politik untuk menggiring perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi 3 periode. Itu juga “mengunci” menteri-menterinya yang mempunyai kasus-kasus hukum untuk menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Didik menambahkan, para pemain politik/demokrasi yang turut menggerakkan 5 wacana di point 1 di atas dengan didukung oleh para buzzer yang ekstra legal, itu sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia terancam masuk jurang.

Didik melanjutkan, demokrasi intinya adalah kekuasaan yang berbagi dan kekuasaan yang dibatasi. Karena itu di negara demokasi maju seperti Amerika Serikat ada pembatasan hanya 2 periode menjabat bagi presiden terpilih. Namun wacana tidak ada pembatasan masa jabatan alias seumur hidup telah menjadi hal yang menyebabkan Sukarno dan Suharto “masuk jurang”.

“Usulan perpanjangan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun adalah kolusi melawan tatanan demokrasi dan melawan adab demokrasi. Masa 9 tahun itu menjadi lebih panjang dari 2 kali masa jabatan presiden Ämerika Serikat. Hal itu juga sama najisnya dengan usulan kehendak presiden seumur hidup.” Tegas Didik.

Menurut Didik, dalam hal wacana presiden 3 periode PDIP, dalam hal ini Ibu Megawati dalam pidatonya menolak hal tersebut. PDIP berada di garda depan menolak wacana ini karena menyadari Soekarno didorong masuk jurang menjadi presiden seumur hidup. Andai tidak ada PDIP bisa jadi wacana anti-demokrasi ini lolos mengingat adanya dukungan yang kuat regim dan dukungan parlemen.

Usulan Perpanjangan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun salah satu contoh demokrasi yang melenceng ke mana-mana. Rakyat di desa menjadi terancam tertindas oleh oligarki di tingkat desa, yang selama ini sudah beriklim demokrasi bagus dengan pergantian jabatan lurah secara periodik melalui pemilihan demokratis di desa.

Hasil dari trolling Bid Data Continuum menemukan bahwa masyarakat menolak usul perpanjangan masa jabatan Lurah menjadi 9 tahun.

Untuk kasus ide penundaan pemilu, telah coba direkayasa oleh para tokoh politik ketua partai dan ketua MPR/DPD, dengan menyatakan perlunya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi dengan alasan pemerintahannya baik. Disiapkan juga oleh anasir-anasir tersebut untuk membuat sidang istimewa MPR (bahkan sudah diketuk palu) untuk membuat PPHN. Tetapi di dalamnya ternyata berisi pengkhianatan terhadap konstitusi untuk perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. JIka saja PDIP tidak menolak usulan 3 periode presiden, maka kemungkinan ide sesat tersebut akan berhasil.

KPU juga menjadi masalah. Dia menjadi produk dari transaksi kontrak bawah tanah, adu kekuatan dari masing-masing partai untuk mempengaruhi. Sejak awal dari evolusi lahirnya komisioner KPU, partai-partai telah berebut, sehingga komisioner KPU sekarang diragukan indepensinya. Karena mereka telah terikat dengan kontrak informal dari partai-partai yang mengusung dan adu kuat. Maka tidak heran dari hasil data continuum mempertanyakan independensi komisioner KPU.

Di negara maju, politik dinasti juga ada, tetapi telah terkontrol dengan baik oleh sistem politik check and balance yang efektif. Namun di Indonesia politik dinasti telah bercampur dengan oligarki jahat, sehingga politik dinasti yang diawasi oleh publik, patut mendapat perhatian.

Politik dinasti saat ini telah terjadi di perdesaan bercampur dengan oligarki lokal. Sehingga rakyat kesulitan untuk mendapatkan praktik demokrasi yang sehat. Kekuasaan akan diwariskan turun temurun oleh keluarganya sendiri, dan bercampur dengan kepentingan bisnis, maka akses terhadap sumber daya dan lain-lain menjadi patut diawasi.

Demokrasi semakin mundur karena para politisi dan partai politik telah mengkhianati demokrasi. Padahal para aktor demokrasi itu mereka terpilih karena proses demokrasi. Mereka mempunyai watak otoriter dalam menjalankan praktik/amanat demokrasi dan banyak langkah anti demokrasi yang dilakukan. Hingga kemudian menekan dan menakut-nakuti rakyat dengan bantuan aparat (menangkapi pihak yang berseberangan pendapat), sesuai riset Syaiful Mujani. JIka pada 2014 tingkat ketakutan rakyat bicara politik hanya 16% maka pada 2021/2022 rate ketakutan telah naik menjadi 50%.

Wahyu Tri Utomo yang ikut dalam diskusi tersebut mengatakan, Analisis Big Data Continuum pada Oktober-Desember 2022 atas kandidat capres dan cawapres dalam perbincangan publik di media sosial twitter menemukan 10 tokoh paling popular Yakni Anies Baswedan (448 ribu) perbincangan, Prabowo (188,7), Ganjar P (100,1), AHY (50,2), Erick Thohir (37,3). Ridwan Kamil (35,6), Puan M (35.0), Muhaimin Isk (32,7), Sandiaga Uno (12.3), dan Airlangga H (9,4).

Ditemukan juga tokoh yang paling banyak diperbincangkan sebagai Capres adalah Anies Baswedan (56,7 ribu) perbincangan, Prabowo (37,4), Puan M (34,2), Ganjar P (15,3), dan Airlangga H (2,8 k). Anies Baswedan juga menjadi tokoh popular dengan tingkat penerimaan yang tinggi (85%). Agus Harimurti Yudhoyono juga menjadi cawapres dengan perbincangan positif paling tinggi.

Dari data eksposur perbincangan ekonomi tiap kandidat capres didapat data bahwa pada top 5 capres, program Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo didominasi oleh aspek Fiskal. Sedang kandidat lain cenderung tidak ada yang dominan.

Untuk Erick Thohir dan Muhaimin Iskandar didominasi oleh aspek Fiskal, sedang Sandiaga Uno pada aspek Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dr Wijayanto memberi simpulan bahwa akar masalah dari kemunduran demokrasi di Indonesia terletak pada a)Konsolidasi oligarki dan sekutunya yang demikian cepat, dan b)organisasi masyarakat sipil yang semakin lemah dan terfragmentasi.

Maka diperlukan sikap memantau proses demokrasi yang salah satunya dengan memonitor percakapan publik.

Ben Anderson pernah menyatakan bahwa informasi yang benar dalam sebuah negara demokrasi merupakan oksigen bagi demokrasi. Karena melalui informasi yang benar itulah warganegara termasuk para politisi akan mengambil keputusan-keputusan politik. Tempat informasi paling cepat adalah di ruang-ruang publik.

Berdasarkan temuan continuum data, maka isu politik yang menjadi top topik adalah isu Masa jabatan kepala desa dengan 42,581 percakapan di media sosial. Kedua, isu Penundaan Pemilu dengan 1,951 perbincangan, ketiga, Kredibilitas KPU dengan 2,938 perbincangan, keempat, Kemunduran demokrasi dengan 1,440 perbincangan dan kelima,isu Politik dinasti dengan 7,75 perbincangan.

Secara umum perbincangan di ranah publik dihiasi oleh senstimen negatif sebesar 95,7%,dan dominasi oleh penolakan dan kritik masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan kades dan lain-lain.

Isu perpanjangan masa jabatan Kepala desa menjadi topik paling dominan dengan 35,8% perbincangan dan publik tak pelak beranggapan bahwa isu perpanjangan masa jabatan Kades adalah kedok bagi wacana penundaan pemilu. Tokoh yang paling banyak disebut dalam isu penundaan pemilu adalah Muhaimin Iskandar dan Abdul Halim.

Presiden Jokowi adalah sosok yang paling disorot publik terkait isu penundaan pemilu dengan 92,13% perbincangan. Kedua, Muhaimin Iskandar (3,62%), zulkifli hasan (3,53%) dan Mahfud MD (0,72%).

Menurut continuum data juga, isu penundaan pemilu juga dikaitkan dengan keinginan memperpanjang masa perpanjangan jabatan presiden menjadi 3 kali. Akun twitter @Anthony Budiawan dan @ekoboy2 menjadi narrator dominan dari kedua isu tersebut.
9) Masyarakat juga sangsi dengan prestasi kepala desa terlihat pada perbicangan terkait masa jabatan kades dengan top perbincangan kedok 3 periode (38,8%), dan apa prestasi kades (24,3%), juga perpanjangan masa jabatan lurah dapat menyebabkan rusaknya demokrasi.

Masalah Politik Dinasti juga disorot dengan temuan teratas, Dulu menolak tapi sekarang menyambut (44,9%), Politik dinasti membahayakan demokrasi (4,5%) dan Muncul karena Kaesang terjun ke politik (3,8%). Sosok yang paling sering dikaitkan dengan itu adalah Joko Widodo (2,70%), Kaesang (1,35%) dan Gibran (1,34%).

Hasil verifikasi partai yang ganjil menurunkan kredibiltas KPU menjadi topik yang paling sering dibincangkan (37,2%). Masyarakat juga meminta Jokowi dan DKPP menindak tegas KPU dan jangan saling melindungi.[]

Comment