RADARINDONESIANEWS.COM, NEW YORK — Direktur Jamaica Muslim Center New York sekaligus Presiden Nusantara Foundation, Dr. Shamsi Ali, Lc., Ph.D., menilai mulai terjadi perubahan sikap politik di Amerika Serikat terkait bantuan militer kepada Israel. Menurutnya, suara-suara kritis yang sebelumnya nyaris tak terdengar kini mulai muncul secara terbuka di Kongres AS.
Demikian dikatakan Shamsi dalam rilisnya yang dikirim ke Redaksi, Jumat (16/7/2026).
Shamsi Ali menjelaskan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Israel telah berlangsung lebih dari tujuh dekade. Salah satu fondasi utama hubungan tersebut ialah bantuan militer yang terus mengalir setiap tahun.
“Beberapa tahun terakhir, lanskap politik di Washington mulai bergeser. Suara-suara kritis yang dulu dianggap tabu kini mulai muncul di jantung Kongres,” ujar Shamsi Ali.
Ia memaparkan, berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) 2016 untuk periode Tahun Anggaran 2019–2028, Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar US$3,8 miliar setiap tahun kepada Israel.
Dana tersebut terdiri atas US$3,3 miliar melalui skema Foreign Military Financing (FMF) dan US$500 juta untuk program kerja sama pertahanan rudal, termasuk sistem Iron Dome.
Menurut Shamsi, MOU tersebut bukanlah perjanjian yang mengikat secara hukum, melainkan komitmen politik. Karena itu, besaran bantuan tetap harus disetujui Kongres setiap tahun dan secara teoritis dapat dinaikkan maupun dikurangi.
“Kongres harus mengesahkan anggarannya tiap tahun dan bisa menaikkan atau menurunkan jumlahnya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh bantuan yang diberikan saat ini diperuntukkan bagi sektor militer. Bantuan ekonomi kepada Israel, kata dia, telah dihentikan sejak 2007.
“Seluruh bantuan saat ini murni untuk sektor pertahanan. Hal itu semakin menguatkan keterlibatan Amerika dalam kekerasan militer dan genosida di Palestina, khususnya dalam dua tahun terakhir,” tulisnya.
Shamsi menambahkan, sebagian besar dana hibah tersebut justru harus dibelanjakan di Amerika Serikat. Sekitar 74–75 persen dana FMF wajib digunakan untuk membeli peralatan, jasa, dan pelatihan pertahanan dari perusahaan-perusahaan AS.
“Maknanya, Amerika juga memperoleh keuntungan di balik hibah tersebut,” katanya.
Ia menjelaskan pula bahwa kebijakan yang sebelumnya mengizinkan Israel menggunakan sekitar 25 persen dana FMF untuk industri pertahanannya sendiri akan dihapus secara bertahap hingga menjadi nol persen pada tahun anggaran 2028.
Dalam ulasannya, Shamsi menyebut total bantuan Amerika Serikat kepada Israel sejak 1951 telah mencapai sekitar US$174 miliar, atau setara sekitar US$298 miliar jika disesuaikan dengan inflasi. Ia menilai tren bantuan tersebut terus meningkat dari waktu ke waktu.
Selain bantuan reguler, kata dia, Kongres AS juga beberapa kali menyetujui paket bantuan tambahan. Setelah serangan 7 Oktober 2023, Amerika kembali mengucurkan bantuan militer dalam jumlah besar kepada Israel.
“Pada anggaran tahun 2024, bantuan AS bahkan sempat menutupi lebih dari sepertiga total anggaran pertahanan Israel,” tulisnya.
Meski demikian, Shamsi melihat adanya perubahan yang menurutnya cukup bersejarah di Kongres Amerika Serikat.
Ia mengungkapkan, sebanyak 104 anggota Kongres secara terbuka mengusulkan agar bantuan militer tahunan sebesar US$3,8 miliar kepada Israel ditinjau ulang.
Sebagian mengusulkan pengurangan anggaran, sementara sebagian lainnya meminta bantuan tersebut dihentikan.
“Ini sesuatu yang luar biasa dan bersejarah. Dua atau tiga tahun lalu, sikap menolak bantuan ini nyaris tak terbayangkan,” ujarnya.
Shamsi mencontohkan, anggota Kongres Cori Bush sebelumnya pernah menuai kecaman keras karena mengkritik bantuan militer kepada Israel. Namun, menurutnya, situasi kini mulai berubah.
“Dalam voting terakhir, 104 anggota justru mendukung revisi terhadap bantuan yang selama ini berjalan hampir tanpa syarat. Ini sinyal bahwa perdebatan tentang Israel tidak lagi tabu di ruang publik Amerika,” katanya.
Menutup tulisannya, Shamsi menilai perubahan tersebut belum tentu langsung mengubah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Namun, ia meyakini ruang diskusi yang semakin terbuka menjadi awal dari perubahan yang lebih besar.
“Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Tapi satu hal jelas, diskusi yang dulu mustahil kini menjadi nyata. Sejarah membuktikan, perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk bersuara. Jangan pernah diam menyuarakan pembelaan kepada kebenaran dan keadilan,” ujar Shamsi Ali.[]
Comment