by

Fahira Idris, SE, M.H : Kalau Reklamasi Memakmurkan, Mengapa Nelayan Menggugat?

Fahira Idris, SE, MH, anggota DPD RI.[Dok.radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Dengan dikabulkannya gugatan nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta terkait atas reklamasi pulau F, I dan K oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta, dikomentari Fahira Idris, anggota DPD RI.
Menurut Fahira, kasus ini membuka mata seluruh warga Jakarta bahwa proyek reklamasi yang begitu gencar dilakukan Gubernur Non Aktif Basuki Tjahaja Purnama, bukan hanya akan menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem teluk Jakarta tetapi juga menutup akses sosial ekonomi nelayan tradisional yang sudah berada di pesisir Jakarta selama ratusan tahun.

“Tapi dilingkari oleh berbagai pelanggaran hukum, bahkan mirisnya, semua pelanggaran ini dilakukan dengan begitu leluasanya,” Tukasnya.

Padahal menurut hematnya, yang dilakukan para nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, bukan sekedar agar nelayan bisa melaut lagi, tapi agar kota ini terhindar dari bencana ekologis akibat kerakusan para pemodal.

“Apa yang diperjuangkan para nelayan sudah menyelamatkan kota dan warga Jakarta ?” Ungkapnya.

Maka itulah Fahira melanjutkan kalau janji kerja Anies-Sandi yang segera menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta apabila terpilih adalah sikap tegas yang tepat.

“Karena memang itulah satu-satunya solusi untuk hentikan semua pelanggaran terjadi dalam proyek reklamasi,” Tandasnya.

Menurut Anggota DPD RI ini, Tolak Reklamasi sudah jadi janji kerja utama Anies-Sandi jika terpilih.

“Harusnya Ahok-Djarot Kampanyekan Lanjutkan Reklamasi karena mereka sangat yakin reklamasi punya manfaat besar bahkan menguntungkan bagi kota Jakarta dan warganya. Tetapi anehnya dari amatan saya, jargon Lanjutkan Reklamasi tidak pernah muncul dalam kampanye mereka, apalagi jadi program utama,”celetuknya.

Bahkan dirinya pun merasa yakin ‘kotak pandora’ berbagai pelanggaran proyek reklamasi akan semakin terbuka jika Anies-Sandi terpilih. Berbagai dalih mengatakan bahwa tidak ada pilihan selain melanjutkan reklamasi karena sudah diputuskan sejak masa orde baru dan klaim yang menyatakan reklamasi harus ada demi tersedianya dana membangun tanggul di sepanjang pantai dan riset pembuatan giant sea wall.

“Apalagi klaim yang menyatakan bahwa proyek reklamasi adalah untuk menata kampung nelayan adalah klaim yang tidak berdasar dan sangat mudah dipatahkan,” paparnya.

“Kalau Gubernur tidak punya kewenangan menghentikan reklamasi, tidak mungkin Anies-Sandi berani menjadikanya sebagai janji kerja yang bakal ditagih warga. Selain itu, pembuatan tanggul yang jadi salah satu bagian NCICD (National Capital Integrated CoastalDevelopment/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara atau yang lebih dikenal dengan nama Tanggul Laut Raksasa) fase A tidak ada hubungannya dengan reklamasi,” Jelasnya.

Menurutnya, kalau memang (reklamasi) akan memakmurkan nelayan, kenapa nelayan mengajukan gugatan? “Logika sedang dibolak-balik. Reklamasi itu kaitan eratnya hanya dengan pengembang dan bisnis properti. Itu saja, tidak ada irisannya dengan kemakmuran nelayan.” Tukasnya menegaskan.

Saya berharap dengan kemenangan yang diraih nelayan ini semakin membuka mata warga Jakarta bahwa reklamasi adalah persoalan seluruh warga Jakarta bukan hanya nelayan. Warga Jakarta harus merapatkan barisan menolak reklamasi, terlebih Pemprov DKI Jakarta berencana akan mengajukan banding.

Sejak awal, kemuka Fahira Idris, memang sudah ada prakondisi agar proyek reklamasi ini tidak menjadi konsumsi publik.”Mungkin ini yang membuat banyak warga Jakarta tidak aware soal reklamasi.  Makanya sangat sulit mencari dokumen-dokumen terkait reklamasi,” Paparnya.

“Konsultasi publik dalam penyusunan AMDAL juga tidak dilakukan sesuai aturan, tahu-tahu izin sudah keluar dan bangunan sudah berdiri. Dan ini semua terjadi pada masa gubernur yang mengklaim dirinya paling transparan..!,” Tutupnya.[Nicholas]

Comment