Fahri Minta Pemerintah Jangan Langsung Salahkan Dokter dan RS

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah
mengingatkan pemerintah jangan langsung menyalahkan dokter dan rumah
sakit, terkait vaksin palsu. Sebab mereka juga korban karena pemerintah
tidak mengawasi dengan cermat peredaran vaksin palsu tersebut.

“Mereka itu konsumen juga karena disuplai melalui jalur resmi.
Pemerintah justru harus investigasi proses masuknya vaksin palsu itu ke
dalam sistem distribusi resmi yang kabarnya dikuasai oleh hanya 1 BUMN.
Setelah diimpor/diproduksi lalu diverifikasi oleh BPOM, kemudian
didistribusikan melalui ketentuan kemenkes dan jajarannya (dinkes),”
kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (18/7).

Menurut Fahri menuntut rumah sakit bukan pekerjaan mudah, kecuali
terbukti bahwa secara institusi rumah sakit itu memang terlibat sbg
bagian dari jaringan pengedaran vaksin palsu.

“Jadi jangan korbankan perawat, dokter, klinik dan rumah sakit,
karena dalam jalur peredaran obat/vaksin, keempat unsur ini adalah user.
Apalagi sampai hari ini pun belum ada prosedur standar pengujian
asli/tidaknya obat/vaksin yang dapat dilakukan oleh user
(dokter/RS/bidan),” tambahnya.

Dalam peredaran obat/vaksin palsu, produsen, distributor, dan
penjualah yang menurut politisi PKS ini seharusnya ditelusuri, dan dalam
hal ini, perlu dipertanyakan kinerja pemerintah dalam pengawasan
peredaran obat/vaksin.

“Selain itu, pemerintah harus menghargai proses hukum. Jangan main
hakim sendiri. Keputusan pemerintah mengumumkan secara luas nama-nama
pengguna vaksin palsu di media massa, patut disayangkan karena telah
mernimbulkan kepanikan di masyarakat dan tidak paham harus bertindak
apa, akhirnya main hakim sendiri. Belum lagi beberapa dokter dan rumah
sakit mendapat ancaman fisik,” kata Fahri lagi.

Mestinya tambah Fahri, pemerintah segera menyeleskaikan persoalan
peredaran vaksin/obat palsu ini sesuai dengan porsinya. Paling urgen
lagi, pemerintah harus mampu menenangkan masyarakat yang sudah terlanjur
khawatir.

“Jangan sampai timbul distrust di kalangan masyarajat thd imunisasi,
yang akan memberikan dampak buruk bagi pelayanan kesehatan di masa
datang,” ucapnya.

Selain itu, Fahri juga mengatakan bahwa dengan membuka nama rumah
sakit yang menggunakan vaksin palsu, terbukti memancing masalah baru.
Karena terdapat dokter yang dianiaya massa padahal RS tempat yang
bersangkutan bekerja tidak termasuk dalam daftar RS penerima vaksin
palsu.

“Jadi fokus pemerintah saat ini harusnya membekuk habis jaringan
vaksin palsu dan segera memberikan vaksin ulang para korban vaksin
palsu. Kecuali nanti terbukti bahwa secara institusi rumah sakit itu
terlibat menjadi bagian dari jaringan pengedaran vaksin palsu, maka baru
layak RS tsb diblack list,” tegasnya.

Karenanya sekali lagi Fahri mengingatkan jangan korbankan dokter,
perawat, klinik dan rumah sakit. Tapi produsen, distributor dan penjual
vaksin palsu (yang seharusnya ada dalam pengawasan pemerintah), yang
selama ini terbukti terjadi kelengahan di lembaga pengawas, maka lembaga
pengawas juga seharusnya mendapat sanksi.

“Komisi IX DPR juga dapat mengusulkan investigasi lebih lanjut
dengan membentuk Panja atau alat kelengkapan yang relevan,” tutupnya.
(Denny/BB)