by

Fitria Agustiningtyas,S.Si: Hukuman Mati Untuk Mereka Yang Tidak Punya Hati

-Opini-19 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM,  JAKARTA — Dua Pekan terakhir ini jagat berita dihebohkan dengan berita korupsi yang mencatut 2 menteri sekaligus. Sebelumnya Menteri Edhi Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno Hatta sepulang dari Amerika Serikat pada 24 November 2020.

Kemudian disusul oleh Menteri Sosial Juliari Batubara dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 5 Desember 2020. Menteri Sosial ditangkap KPK terkait Korupsi dana bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi korona.

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan bahwa tiap paket bansos disepakati oleh Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bantuan sosial. Salah satu kontrak kerjanya adalah dengan PT RPI yang diduga milik Matheus Joko Santoso. (www.news.detik.com).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri menyatakan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara bisa diancam dengan hukuman mati, jika terbukti melanggar Pasal 2 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun kemudian Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice (ICJR), Erasmus Napitupulu menentang keras terhadap hukuman mati yang patut diberikan kepada Mensos.

Menurutnya, hukuman mati bukanlah solusi atas akar masalah korupsi dan dianggap sama sekali tidak memberikan dampak kepada upaya pemberantasan korupsi.

Menurutnya banyak Negara yang menerapkan hukuman mati namun angka indeks korupsinya masih tinggi, sebaliknya banyak Negara yang tidak menerapkan hukuman mati namun indeks korupsinya lebih rendah.

Demikianlah, dalam sistem demokrasi, ada kebebasan berpendapat. Sebuah kebenaran tidak disandarkan pada standar yang paten, sehingga sangat memungkinkan untuk ditarik ulur demi kepentingan-kepentingan.

Agaknya pendapat bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, semakin tampak nyata dalam sistem demokrasi ini. Sementara Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan ketika ada yang berusaha melobi hukuman pidana pencurian yang dilakukan wanita dari Bani Makhzumiyah dengan jawaban,

“Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut.

Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya” (HR. Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688). Dengan jawaban semacam ini, pastilah pelobi akan merasa keki sendiri dan tidak akan melakukan upaya lobbying lagi.

Dalam Islam, korupsi tidak bisa dianggap sama dengan mencuri. Karena harus ada syarat-syarat fiqhiyah untuk bisa dikategorikan dalam perbuatan pencurian. Namun korupsi ini tetap sebuah kejahatan luar biasa.

Karena dampaknya juga lebih luas dari sekedar pencuri yang mencuri harta orang lain. Dalam tindak pidana korupsi ini ada unsur khianat, penipuan, penggelapan dan penyelewengan. Lantas bagaimana sebenarnya secara rinci dalam Islam dalam melakukan tindakan preventif dan kuratif terhadap aktivitas kriminal yang satu ini.

Jika berbicara masalah preventif, maka Pemerintahan Islam dibangun atas landasan aqidah Islam. Negara tidaklah menjalankan hukum dan aturan kecuali dari Islam.

Individu penguasa yang dipilih pun akan menjalankan amanah dengan landasan Iman. Masyarakatnya adalah masyarakat Islam yang mengetahui dan sadar akan posisinya untuk senantiasa melakukan kontrol kepada penguasa.

Sehingga dengan 3 pilar ini ketaqwaan individu, kontrol dari masyarakat Islam dan sistem Islam yang dijalankan Negara akan mampu meminimalisir tindak pidana korupsi.

Pengangkatan seorang pemimpin dalam Islam sudah sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi saat ini. Pemimpin diangkat untuk menjalankan hukum yang sudah ditetapkan Allah dalam Al Qur’an dan Sunah.

Tidak ada motivasi lain selain sebagai ro’in atau pengatur urusan rakyat. Sehingga apapun kebijakan yang sifatnya teknis adalah bertujuan untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin.

Penguasa dalam Islam juga tidak mendapatkan gaji, mereka hanya mendapatkan santunan untuk kehidupan sehari-hari dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan tugas sebagai pemimpin.

Dari sini sudah sangat jelas bagaimana kemudian seseorang tidak menganggap jabatan penguasa sebagai sebuah prestige, namun justru lebih kepada amanah yang kelak akan diperpertanggungjawabankan di hari penghitungan. Abdullah bin Umar mengatakan, Rosululloh SAW bersabda,

“Ketahuilah bahwa setiap dari kalian akan dmintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka.” Maka sudah pasti calon pemimpin tidak akan berusaha melakukan kampanye dengan menghalalkan segala cara apalagi dengan money politik.

Demikian juga rakyat yang teredukasi dengan sistem pendidikan Islam, tidak akan serta merta memilih pemimpin sembarangan karena menyangkut keberlangsungan kehidupannya ke depan dan rakyat juga sadar bahwa pilihannya kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Aturan yang tegas dalam Islam juga diberlakukan, yaitu Islam melarang Islam telah mengharamkan segala bentuk suap (risywah) untuk tujuan apapun.

“Rasulullah saw. telah melaknat penyuap dan penerima suap” (HR at-Tirmidzi dan Abu Dawud). Dalam Islam, pejabat negara juga dilarang menerima hadiah (gratifikasi). Nabi bersabda: “Siapa saja yang kami angkat sebagai pegawai atas suatu pekerjaan, kemudian kami beri dia upahnya, maka apa yang dia ambil selain itu adalah kecurangan” (HR Abu Dawud).

Dalam hadis lain beliau bersabda: “Hadiah yang diterima oleh penguasa adalah kecurangan” (HR al-Baihaqi). Berikutnya komisi yang diterima pejabat Negara termasuk dalam kekayaan gelap karena ada tujuan untuk memuluskan transaksi. Islam juga menetapkan bahwa korupsi adalah salah satu cara kepemilikan harta haram. Korupsi termasuk tindakan kha’in (pengkhianatan).

Namun demikian, meskipun sistem sudah dibangun sedemikian rupa sesuai tuntunan Al Qur’an dan hadist, namun upaya kuratif tetap disiapkan dalam sistem Islam. Aturan yang datang dari Allah adalah aturan yang manusiawi.

Allah Maha Tahu bahwa sudah sunatulloh selamanya akan bersanding kebaikan dan kejahatan. Allah juga Maha Tahu bahwa manusia adalah tempat salah dan dosa. Sehingga sistem sanksi dan pidana juga secara lengkap juga ada dalam sistem Islam.

Pelaku korupsi dalam Islam akan dijatuhi hukuman yang berat dalam peradilan sesuai dengan ketetapan qodli sesuai dengan standar kejahatan korupsinya mulai dari penjara hingga hukuman mati. Selain itu harta curangnya disita, pelakunya di-tasyhir atau diumumkan kepada khalayak.

Dalam Perang Khaibar Rasulullah pernah mengatakan: “Sekali-kali tidak! Demi Zat Yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh sehelai kain yang ia ambil dari rampasan perang yang belum dibagi pada Perang Khaibar akan menyalakan api padanya” (HR Muslim). Abu Hurairah berkata:

(Mendengar itu) para sahabat sangat ketakutan sehingga ada seorang yang menyerahkan satu atau dua tali sandal seraya mengatakan, “Wahai Rasulullah, kami mendapatkan ini pada Perang Khaibar.” Rasulullah saw. pun bersabda, “Ketahuilah, sungguh itu adalah satu atau dua tali sandal dari api neraka.”
Di masa Khalifah Umar bin al-Khaththab ra., beliau mencatat harta kekayaan para pejabatnya saat sebelum dan setelah menjadi pejabat.

Jika Khalifah Umar merasa ragu dengan kelebihan harta pejabatnya, ia akan membagi dua hartanya dan memasukan harta itu ke Baitul Mal. Beliau juga tak segan merampas harta yang diberikan oleh para pejabatnya kepada karib kerabat mereka.

Umar pernah merampas separuh harta Abu Bakrah ra. karena kerabatnya bekerja sebagai pejabat Baitul Mal dan pengurusan tanah di Irak. Harta Abu Bakrah sebesar 10 ribu dinar (lebih dari Rp 25 miliar) dibagi dua oleh Khalifah Umar. Separuh diberikan kepada Abu Bakrah. Separuh lagi dimasukkan ke Baitul Mal (Syahid al-Mihrab, hlm. 284).

Demikianlah pemberantasan korupsi dalam Islam lebih mudah dan sangat tegas karena Negara, masyarakat dan individunya dibanguan atas dasar ketaqwaan kepada Allah SWT.

Sistem hukum yang diterapkan juga berasal dari wahyu Allah bukan berdasarkan hawa nafsu manusia sebagaimana dalam sistem demokrasi. Dalam demokrasi, hukuman untuk koruptor atau pidana lain bisa diubah sesuai dengan kepentingan. Wallohu ‘alam bi showab.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 1 =

Rekomendasi Berita