GARUDA Dorong Kepastian Hukum Pada KAPOLRI Terkait Kasus Agraria Sumut

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Gerakan Relawan untuk Demokrasi (Garuda) menyatakan sikap mendukung Polri guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum terkait agraria di Sumatera Utara (Sumut).

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, Ketua Departement Hukum Garuda, Ferry Supriady mengemukakan ada Reformasi agraria di Sumut, karena menurutnya telah banyak terjadi ketidakadilan disana. Kita mau membongkar pemufakatan jahat di Sumut terkait agraria,” demikian harap Feri menegaskan, ucapnya seraya ditemani Ketua Garuda Reynhard Joshua Napitupulu pada media. Minggu (12/11/17).

Hal tersebut diutarakan setelah mendapat laporan dari seorang korban yang tanah jual tanpa sepengetahuan korban.”Dimana kita tau permasalahan agraria di Sumut seperti bom waktu atau merupakan permasalahan yang hanya meledak saja,” celetuknya kembali.

Bagi dirinya yang juga merupakan mantan akitivis’98 ini memaparkan kejadian kali ini hanyalah hal kecil yang dilakukan oleh mafia tanah Aciang.

“Dia bermain dengan notaris yang mana dengan sumpah jabatannya, seorang notaris harus jujur,” tandasnya.

Aset di jual

Sebagai informasi, sebelumnya Garuda memperoleh pengaduan dari salah seorang warga, yakni Abednego Sembiring yang memiliki hak atas tanah di Medan, Sumut, mempercayakan kepengurusannya kepada Notaris ‘AP’.

“Namun AP justru menjual tanah tersebut kepada Aciang yang menggunakan nama Chandra Ginting sebagai pembeli. Dan AP merupakan notaris paling jahat di Medan,” imbuhnya.

“Dia sudah melakukan kejahatan luar biasa, dimana dia (AP) telah menjual aset yang bukan miliknya,” tambahnya.

Lebih lanjut Feri menambahkan bahwa kejadian-kejadian seperti itu dapat terjadi, karena pihak korban tidak memiliki kekuatan. “Untuk itulah maka kita mendampingi,” paparnya.

Kemudian, Feri mengungkapkan bahwa laporan korban ke Polda justru mendapatkan hasil yang mencengangkan,  secara tiba-tiba laporan itu dinyatakan telah dicabut.

“Padahal merasa korban tidak pernah mencabut laporan No LP/68/I/2013 SPKT III. tanggal 17 Januari 2013. Berarti  ada indikasi keterlibatan oknum Polri disitu,” cetusnya curiga.

“Maka pemufakatan jahat yang saya sebut adalah ketika seorang Notaris bermain dengan Aciang. Dan mengubah nama pembeli menjadi Chandra Ginting dan tugas kita hari ini adalah mendampingi korban dan melaporkan ini ke Dit. Propam serta ke Mabes Polri,” tutupnya.[Nicholas]