Penulis: Restu Wulandari | Pendidik & Pemerhari Kebijakan Publik
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Tragedi kemanusiaan yang melanda Jalur Gaza kembali menyingkap tabir kemunafikan politik internasional di hadapan mata dunia. Diplomasi di meja perundingan yang kerap digaungkan sebagai jalan keluar nyata, nyatanya tidak lebih dari sekadar fatamorgana yang menutupi kebrutalan di lapangan.
Gencatan senjata yang lahir dari mediasi kekuatan global terbukti gagal menghentikan pertumpahan darah dan beralih fungsi menjadi instrumen politik yang memberikan ruang bagi entitas Zionis untuk melanjutkan agresi secara terukur.
Di tengah derasnya retorika perdamaian, derita masyarakat Palestina kian mendalam, mempertegas pesan bahwa mengandalkan kesepakatan di bawah sponsor negara Barat merupakan ilusi berbahaya yang melanggengkan penjajahan dan mengabaikan kehormatan darah umat Muslim.
Data empiris menunjukkan betapa tidak berartinya selembar kertas perjanjian di hadapan ambisi pendudukan. Sejak gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat resmi diberlakukan pada Oktober 2025, intensitas kekerasan tidak benar-benar menyurut.
Laporan dari berbagai lembaga kemanusiaan dan media internasional, termasuk pemantauan dari Al Jazeera, mengonfirmasi sebuah angka yang sangat memilukan. Korban tewas akibat serangan militer Israel telah melampaui 1.000 jiwa semenjak kesepakatan tersebut berjalan.
Angka ini bukan sekadar statistik dingin, melainkan representasi dari hilangnya nyawa anak-anak, wanita, dan warga sipil yang berlindung di balik janji-janji perlindungan internasional yang semu.
Pelanggaran terhadap komitmen penghentian senjata ini terjadi secara sistematis, terstruktur, dan terus-menerus oleh militer Zionis. Pemboman di zona pemukiman, penyergapan di wilayah perbatasan, dan pembatasan ketat bantuan kemanusiaan tetap berjalan seolah tidak ada hukum yang mengikat.
Ironisnya, tindakan sepihak ini berlangsung tanpa adanya sanksi atau tekanan berarti dari pihak penjamin. Alih-alih bertindak sebagai mediator yang netral dan menegakkan keadilan, Amerika Serikat justru terus memperlihatkan posisi aslinya sebagai sekutu utama di panggung global.
Berdasarkan analisis data dari lembaga kajian kebijakan seperti Responsible Statecraft, dukungan geopolitik dan militer dari Washington tidak pernah terputus. Bantuan senjata canggih, pasokan logistik militer, serta perlindungan diplomatik di forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terus mengalir deras dengan berbagai skema kedok formal.
Pola ini menegaskan bahwa setiap diplomasi perdamaian yang diinisiasi oleh kekuatan Barat tidak dirancang untuk menghentikan penjajahan, melainkan untuk mengatur tempo konflik agar opini publik dunia dapat diredam sementara agresi militer di lapangan tetap mendapatkan sokongan materiil yang penuh.
Genjatan Senjata Palsu
Secara geopolitik, gencatan senjata dalam konflik Palestina-Israel hampir tidak pernah ditujukan untuk menciptakan perdamaian yang hakiki dan berkeadilan. Instrumen ini lebih tepat dipandang sebagai strategi penundaan (stalling strategy) yang diadopsi oleh Barat.
Ketika kemarahan publik global memuncak akibat visualisasi penderitaan di Gaza, tekanan politik terhadap koridor diplomasi meningkat.
Di sinilah fungsi gencatan senjata masuk yaitu bekerja layaknya katup pelepas tekanan (pressure release valve) untuk mendinginkan gejolak sosial internasional di media massa, sementara di saat yang sama, memberikan waktu bagi entitas pendudukan untuk menyusun ulang strategi militer dan melanjutkan pembersihan etnis secara perlahan namun pasti.
Menaruh harapan pada Amerika Serikat sebagai penjamin perdamaian dalam urusan umat Islam adalah sebuah cacat logika politik dan kesalahan strategis yang fatal. Karakter dasar hubungan luar negeri AS terhadap entitas Zionis bersifat teologis-strategis; mereka adalah sekutu organik yang kepentingannya saling mengunci di kawasan Timur Tengah.
Menginginkan keadilan dari sebuah institusi atau negara yang bertindak sebagai sponsor utama dan perisai diplomatik bagi pelaku kejahatan adalah hal yang mustahil. Ketergantungan politik umat terhadap institusi bentukan Barat justru mengukuhkan status inferioritas dan membiarkan masa depan wilayah-wilayah strategis Muslim didikte oleh kepentingan asing.
Jika kita membedah persoalan ini lebih mendalam, akar masalah yang fundamental di Palestina bukanlah sekadar urusan teknis pelanggaran pasal-pasal gencatan senjata atau buruknya manajemen bantuan kemanusiaan.
Reduksionisme konflik yang hanya berfokus pada dinamika gencatan senjata sering kali mengaburkan fakta utama bahwa tanah tersebut sedang dijajah. Masalah sesungguhnya terletak pada kelemahan struktural politik umat Islam hari ini, yaitu ketiadaan sebuah institusi politik global yang mandiri dan berdaulat yang mampu bertindak sebagai pelindung komprehensif bagi urusan kaum Muslimin di seluruh belahan dunia.
Dalam perspektif siyasah syar’iyyah (politik Islam), kelemahan akut ini berakar dari hilangnya institusi junnah (perisai), yaitu Daulah Islamiyyah. Tanpa adanya kesatuan kepemimpinan politik yang memayungi potensi militer, ekonomi, dan demografi dunia Islam, posisi umat menjadi terfragmentasi ke dalam sekat-sekat negara bangsa (nation-state) yang lemah secara geopolitik.
Akibatnya, kekayaan alam yang melimpah dan kekuatan militer yang dimiliki oleh negeri-negeri Muslim di sekeliling Palestina hanya menjadi penonton yang pasif, lumpuh di hadapan hukum internasional, sementara saudara seakidah mereka dibantai tanpa ada pembelaan yang nyata.
Persatuan Muslim Dunia Dibutuhkan
Langkah awal untuk keluar dari siklus penderitaan ini adalah rekonstruksi pemikiran umat (tasfiyah wa tarbiyah). Umat Islam secara kolektif wajib melepaskan ketergantungan psikologis dan politis mereka dari negara-negara kafir penjajah dan lembaga-lembaga internasional yang terbukti bias.
Kedaulatan berpikir harus dikembalikan sepenuhnya pada sumber tuntunan wahyu. Allah Swt. telah memperingatkan dengan tegas dalam Al-Qur’an mengenai karakter dasar golongan yang tidak akan pernah rida terhadap tegaknya kemuliaan Islam, sebagaimana firman-Nya:
وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ
“Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka…” (QS. Al-Baqarah: 120).
Oleh karena itu, setiap lini kehidupan umat—termasuk dalam penyelesaian konflik geopolitik tingkat tinggi seperti isu Palestina—harus diselesaikan dengan mengadopsi solusi yang bersumber dari syariat Islam yang murni, bukan meniru metode sekuler yang pragmatis.
Secara hukum fikih, ketika sebuah tanah kaum Muslimin diserang dan diduduki oleh kekuatan asing, maka status hukum perjuangan fisik menjadi fardhu ain (kewajiban individu) bagi penduduk setempat, dan meluas menjadi fardhu kifayah bagi kaum Muslimin di sekitarnya berdasarkan tingkat kedekatan dan kemampuan geografis.
Satu-satunya solusi syar’i untuk menghentikan penjajahan di atas tanah wakaf kaum Muslimin adalah jihad fii sabilillah demi mengusir para perampas tanah tersebut. Jihad ini tidak mungkin terwujud jika tidak ada persatuan umat Islam dunia.
Pendekatan konvensional berupa perundingan damai yang menuntut kompromi wilayah (land for peace) pada hakikatnya adalah tindakan merelakan tanah suci umat Islam jatuh ke tangan penjajah, sebuah langkah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Namun, implementasi jihad defensif ini tidak akan pernah mencapai efisiensi puncaknya jika hanya bertumpu pada faksi-faksi pejuang lokal yang bergerak dengan keterbatasan logistik dan persenjataan. Potensi militer umat Islam yang sangat masif baru akan mewujud menjadi kekuatan suprastruktur yang menggentarkan apabila dikonsolidasikan di bawah satu komando politik yang sah.
Kesatuan politik inilah yang secara historis terwujud dalam institusi Daulah Islamiyyah. Ketika umat bersatu di bawah kepemimpinan tunggal, mobilisasi tentara reguler untuk melindungi perbatasan dan kehormatan darah kaum Muslimin dapat dilakukan secara sistematis, mandiri, dan berwibawa di kancah internasional.
Perjuangan untuk mengembalikan institusi ini bukanlah sebuah utopia romantis, melainkan kewajiban syar’i yang bersifat mendesak (prioritas tasyri’).
Daulah Islamiyah adalah perisai pelindung yang akan menegakkan martabat umat, mengamankan hak-hak mereka, dan menjaga setiap jengkal tanah suci dari penodaan serta penjarahan pihak asing. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah saw. dalam hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:
إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
“Sesungguhnya seorang Imam (Khalifah) itu adalah perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.” (HR. Muslim).
Menegakkan kembali perisai umat harus menjadi agenda utama dari setiap elemen dakwah dan gerakan Islam di seluruh dunia, sebagai prasyarat mutlak bagi kembalinya izzah (kemuliaan) Islam dan kaum Muslimin.
Jelas, tragedi berkepanjangan di Gaza memberikan pelajaran berharga bahwa perdamaian tidak akan pernah bisa dibeli melalui meja kompromi yang dikendalikan oleh para arsitek ketidakadilan global. Gencatan senjata palsu hanyalah instrumen kosmetik untuk memperpanjang napas pendudukan dan menidurkan kesadaran umat.
Solusi hakiki bagi Palestina tidak terletak pada belas kasihan negara-negara Barat. Melainkan pada kembalinya kesadaran ideologis umat Islam untuk menerapkan syariat-Nya secara kaffah, menyatukan barisan di bawah naungan Daulah Islamiyyah, dan menegakkan kewajiban jihad untuk membebaskan bumi para nabi.
Hanya dengan cara itulah, tetesan darah di tanah Gaza dapat dihentikan dan keadilan yang sejati dapat kembali tegak di atas bumi pertiwi. Allahua’lam Bishawab.[]
Comment