by

Hakim Pemutus Praperadilan Kasus Century Dimutasi, Penegakkan Hukum RI Runtuh

Ilustrasi Gedung KPK.[Nicholas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Penegakan hukum di Republik Indonesia (RI) benar-benar runtuh. Pasalnya, hakim pemutus praperadilan kasus korupsi Bank Century, Effendi Mukhtar bukannya mendapat penghargaan justru malah seakan “dibuang” ke luar Jawa.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (Sekjen HMS), Harjuno Wiwoho.
Menurutnya penegakkan hukum di negeri ini runtuh. Kasihan juga, lantaran hakim pemutus praperadilan Kasus Korupsi Bank Century dimutasi.”Hakim pemutus praperadilan Kasus Korupsi Century itu ‘dibuang’ ke luar Jawa,” cetus Harjuno menyampaikan pernyataan singkat resminya. Jakarta (26/4).
Ia pun merasa sangat prihatin dengan peristiwa ini. “Sungguh-sungguh sangat memprihatinkan kita sebagai penggiat antikorupsi,” bebernya.
“Hakim yang mengambil keputusan dengan berani dan bertujuan mempertegas pemberantasan korupsi keuangan negara.” ungkap Hardjuno
“Kok, bukannya diberikan apresiasi dengan promosi jabatan yang lebih tinggi. Eeh, malah di-down grade (diturunkan) dimutasikan dari Jakarta, malah dibuang jauh ke luar Jawa,” cetusnya.
Kata pria yang juga sekjen Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) ini, kasus terbaru yang dialami hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pemutus praperadilan kasus korupsi Bank Century yang memerintahkan KPK agar segera menetapkan Dr. Boediono sebagai mantan gubernur Bank Indonesia (BI) dan kawan-kawan menjadi tersangka atas dugaan secara bersama-sama dengan napi Dr. Budi Mulia melakukan bailout illegal Bank Century 6,7 triliun rupiah amat gemparkan publik. 
“Sang hakim Effendi Mukhtar pun dimutasi ke Pengadilan Negeri (PN) Jambi,” tegasnya.
Menurut pernyataan Harjuno, peristiwa ini sungguh menyakitkan hati masyarakat. 
“Karena, masyarakat sangat menunggu dituntaskannya megaskandal Century Gate telah menggelinding menjadi bola panas yang ternyata benar-benar akan ‘menggilas’ Dr. Boediono yang merupakan salah satu dari ‘trio big fish’ mafia keuangan negara bersama Sri Mulyani dan Darmin Nasution yang secara istiqomah semenjak 2011 supaya di mejahijaukan sesuai tuntutan demo 11 kali yang dilakukan Gerakan HMS sampai 20 Mei 2017 ke KPK,” ulasnya.
Menurutnya, seharusnya “Yang Mulia” Presiden Joko Widodo yang mencanangkan revolusi mental memberantas korupsi di RI dengan program nawacita-nya memberikan bintang mahaputera pada hakim Effendi Mukhtar yang telah berpangkat IV D sebagai PNS yang kalau di lingkungan PT bersangkutan harusnya telah mendapat gelar guru besar (profesor) bidang hukum.
“Aneh bin ajaib, hakim berani justru dibuang keluar dari Jakarta. Kalau begini, viva koruptor. Selamatlah Anda dari palu hakim tegas yang berani menegakkan keadilan dan kebenaran seperti Tuan Effendi Mukhtar maupun hakim Albertina Ho (alumni FH UGM) yang telah setelah menghukum mafia pajak Gayus Tambunan malah dibuang/dimutasi ke luar Jawa. Sungguh-sungguh memprihatinkan,” kritik Harjuno.
Perlu diketahui, Mahkamah Agung (MA) memutasi hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar, yang memeriksa dan memutus perkara praperadilan kasus korupsi Bank Century dan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Boediono sebagai tersangka.
“Ya, yang bersangkutan memang masuk ke dalam nama dimutasi berdasar ketetapkan tim promosi mutasi (TPM) MA,” ucap Juru Bicara MA, Suhadi, Selasa lalu (24/4)
Sayangnya, Suhadi tidak menjelaskan alasan mutasi sang hakim. Ia mengaku tidak tahu apakah alasan mutasi berkaitan dengan putusan hakim pada praperadilan kasus century.
“Saya tidak tahu pasti, mungkin juga ada pengaruhnya karena ini merupakan mutasi. Namun yang perlu menjadi catatan, yang dimutasi bukan hanya yang bersangkutan. Ada banyak hakim lain yang juga dimutasi,” ujarnya berdalih.
Suhadi jelaskan proses mutasi dan promosi hakim dilakukan semenjak jauh hari oleh TPM MA yang langsung diketuai oleh Ketua MA, Hatta Ali.
“Ada banyak pertimbangan mengapa seorang hakim dimutasi atau dipromosikan,” imbuh Suhadi.
Pertimbangan yang dimaksud Suhadi iaalah lamanya seorang hakim menjabat di tempat dia bertugas hingga prestasi yang dimiliki. 
Dilansir dari laman Badan Peradilan Umum MA, sebanyak 22 hakim mendapatkan promosi dan mutasi oleh TPM MA. Salah satu hakim yang mendapatkan mutasi Effendi Mukhtar. Effendi menjatuhkan vonis pada praperadilan kasus Century 10 April lalu.
PN Jaksel lewat vonis memerintahkan KPK menetapkan Boediono sebagai tersangka kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) serta penetapan PT Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Perintah itu, menjadi salah satu keputusan PN Jakarta Selatan saat mengabulkan gugatan praperadilan nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
Sebelumnya, selain Boediono PN Jaksel memerintahkan KPK menetapkan empat nama lainnya sebagai tersangka, seperti Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi, Miranda Swaray Gutom, dan Raden Pardede. [Nicholas]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − fifteen =

Rekomendasi Berita