by

Hardita Amalia, M.Pd.I*: Ironis Saat Rakyat Kian Tercekik Ekonomi, Dana Bansos Dikorupsi

-Opini-18 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Di masa pandemi ini, rakyat diuji dengan ekonomi yang kian mencekik. Krisis ekonomi melanda Indonesia kini, banyak rakyat mengalami PHK massal, bahkan usaha pun banyak yang gulung tikar.

Kemiskinan kian melonjak drastis. Seperti  data yang dilansir kompas ( 22/6/2020 ), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan akan terjadi pertumbuhan tingkat kemiskinan menjadi 10,63 persen akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas mengungkapkan, setidaknya bakal ada penambahan jumlah penduduk miskin hingga 4 juta orang jika pemerintah tidak melakukan intervensi melalui program perlindungan sosial.

Dengan demikian, total penduduk miskin diproyeksi bakal meningkat dari 24,79 juta orang menjadi 28,7 juta orang.

Namun tragis memang ketika rakyat sedang susah dan tercekik ekonomi, menteri sosial Juliari P. Batubara tersangka kasus korupsi dana bansos penanganan covid 19 sebanyak 17 miliar.

Meski kekayaannya telah berlimpah ruah namun tersangka menteri yang idealnya mengayomi rakyat di tengah kondisi wabah pandemi ini namun tersangka justeru melakukan tindakan korupsi dana bansos

Sebagaimama dikutip tribunewsmaker.com ( 6 /12/2020 ) diketahui dari laporan kekayaan harta pejabat negara (LHKPN), Juliari tercatat memiliki sebanyak Rp 47,18 miliar.

Tak bisa dipungkiri, sistem saat ini masih gagal melahirkan pemimpin yang amanah. Maraknya kasus korupsi di Indonesia menjadi potret buram kondisi sistem saat ini.

Hukum yang ada belum mampu memberikan efek jera dan ketakutan pada setiap abdi negara sehingga tak heran kasus korupsi kian tinggi.

Dalam Islam terdapat larangan keras menerima harta ghulul, yaitu harta yang diperoleh para wali (gubernur), para amil (kepala daerah setingkat walikota/bupati) dan para pegawai Negara dengan cara yang tidak syar’i, baik diperoleh dari harta milik Negara maupun harta milik masyarakat.

Pejabat akan memperoleh gaji/tunjangan. Selain itu harta-harta yang diperoleh karena memanfaatkan jabatan dan kekuasaanya seperti suap, korupsi maka termasuk harta ghulul atau harta yang diperoleh secara curang.

Harta yang diperoleh dengan cara ghulul tidak bisa dimiliki dan haram hukumnya:

وَمَن يَغْلُلْ } من الغنائم شيئاً { يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القيامة } حاملاً له على عنقه { ثُمَّ توفى } توفر { كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ } بما عملت من الغلول وغيره { وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ } لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم

161. (Barangsiapa yang berkhianat) dari harta ghanimah sedikitpun, (maka pada hari kiamat ia akan datang) membawa apa yang dikhianatkannya itu pada leher-pundaknya, (kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan kecurangannya) setimpal, (sedang mereka tidak dianiaya) tidak dikurangi kebaikannya dan tidak ditambah keburukannya (Tafsir Ibn Abbas, Tanwir miqbas juz I, hlm. 75)

Maka Islam mampu menyelesaikan korupsi, karena di dalamnya terdapat pengajaran yang mampu membentuk ketakwaan individu.

Ketakwaan individu juga mencegah seorang Muslim berbuat kecurangan, karena dia tidak ingin memakan dan memberi kepada keluarganya harta haram yang akan mengantarkannya masuk neraka.[]

*Dosen, Anggota Asosiasi Peneliti Ilmu Keislaman Sosial / ADPIKS,Penulis Buku Best Seller Anak Muda Keren Akhir Zaman Qibla Gramedia,Penulis Novel Islami Aurora Cinta Di hati Neisya Biru Magenta,Pemerhati Pendidikan, Konsultan Parenting dan Pernikahan, Founder Sekolah Ibu Pembelajar, Founder Sunrise Fun Learning Pre School, Founder Madani Fun Learning Quran.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 1 =

Rekomendasi Berita