 |
| Hasmi Kasim |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Saat ini hembusan angin Pemilu sudah sangat terasa, Memasuki
tahun politik 2019. Para elite politik partai, mulai membuat permainan baru
dengan menggantikan topeng yang indah membuat perhatian masyarakat.
tahun politik 2019. Para elite politik partai, mulai membuat permainan baru
dengan menggantikan topeng yang indah membuat perhatian masyarakat.
Baik partai wajah lama atau baru sibuk menyiapkan diri untuk
menarik perhatian masyarakat. Mereka mencuri start lewat media cetak dan media
elektronik. Janji mulai teruraikan dengan kebodohan dalam sistem Demokrasi.
Cita-cita Indonesia yang di amanahi
kepada pemimpin mulai di tahun 2017 sampai tahun berikutnya Indonesia
bebas dari kemiskinan. Akan tetapi semua yang di cita-citakan itu hanya sebuah
permainan.
menarik perhatian masyarakat. Mereka mencuri start lewat media cetak dan media
elektronik. Janji mulai teruraikan dengan kebodohan dalam sistem Demokrasi.
Cita-cita Indonesia yang di amanahi
kepada pemimpin mulai di tahun 2017 sampai tahun berikutnya Indonesia
bebas dari kemiskinan. Akan tetapi semua yang di cita-citakan itu hanya sebuah
permainan.
Sebuah artikel dengan judul, 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK:
Angka Kemiskinan Turun 1,14%.
Angka Kemiskinan Turun 1,14%.
Fakta disebutkan, pada 20 Oktober 2018 pemerintahan Presiden
Jokowi-JK genap berusia 4 tahun. Dan selama kepemimpinannya jumlah penduduk
miskin diklaim berkurang 1,78 juta jiwa menjadi 25,95 juta jiwa pada Maret 2018
dibanding 27,73 juta jiwa pada akhir pemerintahan SBY.
Jokowi-JK genap berusia 4 tahun. Dan selama kepemimpinannya jumlah penduduk
miskin diklaim berkurang 1,78 juta jiwa menjadi 25,95 juta jiwa pada Maret 2018
dibanding 27,73 juta jiwa pada akhir pemerintahan SBY.
Turunnya jumlah penduduk miskin tersebut membuat angka
penduduk miskin juga diklaim turun sebanyak 1,14%. Yakni dari sebelumnya 10.96%
menjadi 9,82%. Dan persentase penduduk miskin satu digit ini kemudian
disebut-sebut merupakan yang pertama kali pasca terjadinya krisis moneter tahun
1998.
penduduk miskin juga diklaim turun sebanyak 1,14%. Yakni dari sebelumnya 10.96%
menjadi 9,82%. Dan persentase penduduk miskin satu digit ini kemudian
disebut-sebut merupakan yang pertama kali pasca terjadinya krisis moneter tahun
1998.
Sebetulnya, angka yang dirilis kata data tersebut bukanlah
hal yang baru. Pada 16 Juli 2018 lalu, ketika rilis BPS tersebut baru
dipublikasikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengatakan, “Hari ini BPS
mengumumkan tingkat kemiskinan kita 9,82 persen. The first time in the historic
of Indonesia, tingkat kemiskinan di bawah 10 persen“.
hal yang baru. Pada 16 Juli 2018 lalu, ketika rilis BPS tersebut baru
dipublikasikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengatakan, “Hari ini BPS
mengumumkan tingkat kemiskinan kita 9,82 persen. The first time in the historic
of Indonesia, tingkat kemiskinan di bawah 10 persen“.
Terlebih situasi tahun ini merupakan tahun politik yang
selalu dipenuhi dengan intrik dan hawa-hawa persaingan. Bagi penguasa sendiri,
data ini tentu penting, karena menjadi salah satu alat ukur kinerja yang akan
menentukan performa kekuasaan yang sedang dibangunnya. Sementara bagi pihak
(oposan,) mengkritisi data juga menjadi sangat penting. Karena bisa menjadi
senjata untuk menunjukkan pada rakyat, bahwa ada masalah dengan penguasa
mereka. Jadilah demi memenangi kontestasi, kedua pihak terus berpolemik tentang
data kemiskinan.
selalu dipenuhi dengan intrik dan hawa-hawa persaingan. Bagi penguasa sendiri,
data ini tentu penting, karena menjadi salah satu alat ukur kinerja yang akan
menentukan performa kekuasaan yang sedang dibangunnya. Sementara bagi pihak
(oposan,) mengkritisi data juga menjadi sangat penting. Karena bisa menjadi
senjata untuk menunjukkan pada rakyat, bahwa ada masalah dengan penguasa
mereka. Jadilah demi memenangi kontestasi, kedua pihak terus berpolemik tentang
data kemiskinan.
Lepas dari itu semua, memang tak bisa dipungkiri jika hingga
hari ini kemiskinan masih menjadi PR besar bagi negeri sekaya dan sebesar
Indonesia. Bisa dibayangkan, di negeri dengan sumberdaya laut dan perairan yang
begitu luas, hutan rimba yang membentang, tanah yang demikian subur, sumber
daya tambang yang depositnya begitu besar dan beraneka ragam, maupun kekayaan
hayati baik hewan maupun tumbuhan yang begitu luar biasa, ternyata kemiskinan
masih menjadi soal utama. Bahkan kasus-kasus semacam gizi buruk, human
traficking, anak terlantar, anak jalanan dan berbagai kasus lain yang lekat
dengan masalah kemiskinan ternyata masih terus bermunculan, seolah tak mau
hengkang dari negeri sekaya dan sebesar Indonesia.
hari ini kemiskinan masih menjadi PR besar bagi negeri sekaya dan sebesar
Indonesia. Bisa dibayangkan, di negeri dengan sumberdaya laut dan perairan yang
begitu luas, hutan rimba yang membentang, tanah yang demikian subur, sumber
daya tambang yang depositnya begitu besar dan beraneka ragam, maupun kekayaan
hayati baik hewan maupun tumbuhan yang begitu luar biasa, ternyata kemiskinan
masih menjadi soal utama. Bahkan kasus-kasus semacam gizi buruk, human
traficking, anak terlantar, anak jalanan dan berbagai kasus lain yang lekat
dengan masalah kemiskinan ternyata masih terus bermunculan, seolah tak mau
hengkang dari negeri sekaya dan sebesar Indonesia.
Untuk kasus gizi buruk misalnya, hingga Maret 2018 tercatat
masih ada 37,2% balita Indonesia yang dinyatakan mengalami gizi buruk kronis
alias stunting (beritasatu.com). Meski sering diklaim bahwa tidak semua kasus
gizi buruk terjadi akibat kemiskinan melainkan juga akibat rendahnya
pengetahuan orangtua tentang gizi, namun biasanya pengetahuan orangtua yang
rendah pun ujungnya terkait dengan problem kemiskinan.
masih ada 37,2% balita Indonesia yang dinyatakan mengalami gizi buruk kronis
alias stunting (beritasatu.com). Meski sering diklaim bahwa tidak semua kasus
gizi buruk terjadi akibat kemiskinan melainkan juga akibat rendahnya
pengetahuan orangtua tentang gizi, namun biasanya pengetahuan orangtua yang
rendah pun ujungnya terkait dengan problem kemiskinan.
Adapun untuk kasus human traficking, International
Organization for Migration (IOM) menyebut dalam 10 tahun terakhir, ada 8.515
orang WNI yang menjadi korban pedagangan manusia atau human trafficking. Itu
pun hanya kasus yang terlaporkan dan hanya mencakup kasus buruh migran.
Sementara yang tidak terlaporkan, termasuk yang terjadi pada bentuk-bentuk
human traficking di luar kasus buruh migran, jumlahnya ditengarai jauh lebih
banyak. Hingga bisa dipastikan angka tersebut hanya merupakan fenomena puncak
gunung es. Kenyataan jauh lebih mengerikan dibanding data yang dipublikasikan.
namun nyatanya persoalan anak terlantar dan anak jalanan yang juga terkait isu
kemiskinan masih tetap menjadi pekerjaan rumah yang tak mampu dituntaskan.
Ratusan ribu bahkan jutaan anak indonesia masih rentan mengalami penelantaran
berikut dampak lanjutannya akibat kemiskinan yang juga sulit dituntaskan.
Organization for Migration (IOM) menyebut dalam 10 tahun terakhir, ada 8.515
orang WNI yang menjadi korban pedagangan manusia atau human trafficking. Itu
pun hanya kasus yang terlaporkan dan hanya mencakup kasus buruh migran.
Sementara yang tidak terlaporkan, termasuk yang terjadi pada bentuk-bentuk
human traficking di luar kasus buruh migran, jumlahnya ditengarai jauh lebih
banyak. Hingga bisa dipastikan angka tersebut hanya merupakan fenomena puncak
gunung es. Kenyataan jauh lebih mengerikan dibanding data yang dipublikasikan.
namun nyatanya persoalan anak terlantar dan anak jalanan yang juga terkait isu
kemiskinan masih tetap menjadi pekerjaan rumah yang tak mampu dituntaskan.
Ratusan ribu bahkan jutaan anak indonesia masih rentan mengalami penelantaran
berikut dampak lanjutannya akibat kemiskinan yang juga sulit dituntaskan.
Barangkali, data Global Wealth Report 2018 yang dirilis
Credit Suisse baru-baru ini bisa sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan di
atas. Dalam rilis tersebut salah satunya disebutkan bahwa 1% orang terkaya di
Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di tanah air.
Sementara 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3% total kekayaan
penduduk.
Credit Suisse baru-baru ini bisa sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan di
atas. Dalam rilis tersebut salah satunya disebutkan bahwa 1% orang terkaya di
Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di tanah air.
Sementara 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3% total kekayaan
penduduk.
Ini artinya, pembangunan yang dilakukan pemerintah selama
ini ternyata hanya dinikmati oleh sebagian orang-orang kaya saja. Dan sekalipun
pemerintahan Jokowi-JK mengklaim bahwa indeks ketimpangan (GINI Ratio) terus
menurun, bahkan hingga titik terendah sepanjang 7 tahun, yakni 0,389, kondisi
ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia tetap saja masih
cukup tinggi.
ini ternyata hanya dinikmati oleh sebagian orang-orang kaya saja. Dan sekalipun
pemerintahan Jokowi-JK mengklaim bahwa indeks ketimpangan (GINI Ratio) terus
menurun, bahkan hingga titik terendah sepanjang 7 tahun, yakni 0,389, kondisi
ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia tetap saja masih
cukup tinggi.
Oleh karenanya wajar jika besar dan beragamnya sumberdaya
ekonomi yang dimiliki Indonesia ternyata tak menjamin seluruh rakyatnya bisa
hidup sejahtera. Bahkan klaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus
meningkat dan angka kemiskinan serta GINI Ratio terus menurun, nyatanya tak
berbanding lurus dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Karena pertumbuhan
ekonomi ternyata hanya mengukur peningkatan (produksi dan konsumsi) pada
tataran agregat dan rata-rata. Begitupun dengan GINI Ratio, hanya menghitung
rata-rata tingkat pengeluaran saja. Tidak mengukur( kesejahteraan dan
pengeluaran individu per individu dan sumber pendapatan sebagaimana
seharusnya.)
ekonomi yang dimiliki Indonesia ternyata tak menjamin seluruh rakyatnya bisa
hidup sejahtera. Bahkan klaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus
meningkat dan angka kemiskinan serta GINI Ratio terus menurun, nyatanya tak
berbanding lurus dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Karena pertumbuhan
ekonomi ternyata hanya mengukur peningkatan (produksi dan konsumsi) pada
tataran agregat dan rata-rata. Begitupun dengan GINI Ratio, hanya menghitung
rata-rata tingkat pengeluaran saja. Tidak mengukur( kesejahteraan dan
pengeluaran individu per individu dan sumber pendapatan sebagaimana
seharusnya.)
Betapa tidak? Rezim penguasa hari ini telah dengan sadar
mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme neoliberal sebagai aturan dalam mengurusi
perekonomian negara dan mengurusi urusan umat. Sementara sistem ini tegak di
atas asas yang batil yakni sekularisme yang menafikan peran agama (aturan halal
haram) dalam pengaturan kehidupan. Sekaligus tegak di atas pilar yang rusak
yakni prinsip liberalisme dalam kepemilikan, prinsip riba dalam transaksi
ekonomi dan prinsip menihilkan peran negara dalam pengurusan urusan rakyat,
termasuk dalam distribusi kekayaan di tengah umat.
mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme neoliberal sebagai aturan dalam mengurusi
perekonomian negara dan mengurusi urusan umat. Sementara sistem ini tegak di
atas asas yang batil yakni sekularisme yang menafikan peran agama (aturan halal
haram) dalam pengaturan kehidupan. Sekaligus tegak di atas pilar yang rusak
yakni prinsip liberalisme dalam kepemilikan, prinsip riba dalam transaksi
ekonomi dan prinsip menihilkan peran negara dalam pengurusan urusan rakyat,
termasuk dalam distribusi kekayaan di tengah umat.
Jadilah sistem ini sebagai jalan penguasaan kekayaan oleh
segelintir orang saja. Kemiskinan justru diproduksi secara struktural. Bahkan
dalam konteks internasinal, sistem ini telah terbukti menjadi jalan penjajahan
negara besar atas negara yang lebih kecil. Karena yang berlaku dalam sistem ini
akhirnya adalah prinsip freefight liberalism yang memungkinkan si kuat memangsa
si lemah dan mendorong terjadinya akumulasi kapital pada si kuat. Karenanya,
gap sosialpun terus menganga. Yang kaya makin kaya, yang miskin kian miskin.
segelintir orang saja. Kemiskinan justru diproduksi secara struktural. Bahkan
dalam konteks internasinal, sistem ini telah terbukti menjadi jalan penjajahan
negara besar atas negara yang lebih kecil. Karena yang berlaku dalam sistem ini
akhirnya adalah prinsip freefight liberalism yang memungkinkan si kuat memangsa
si lemah dan mendorong terjadinya akumulasi kapital pada si kuat. Karenanya,
gap sosialpun terus menganga. Yang kaya makin kaya, yang miskin kian miskin.
Dengan kata lain, kondisi hari ini sesungguhnya merupakan
konsekuensi logis dari penerapan sistem kapitalisme. Sehingga ikhtiar apapun
untuk mengeliminasi kemiskinan dan gap sosial, hanya akan berujung pada
kegagalan. Meratanya kesejahteraan dipastikan takkan pernah menjadi kenyataan.
konsekuensi logis dari penerapan sistem kapitalisme. Sehingga ikhtiar apapun
untuk mengeliminasi kemiskinan dan gap sosial, hanya akan berujung pada
kegagalan. Meratanya kesejahteraan dipastikan takkan pernah menjadi kenyataan.
Oleh karenanya wajar jika besar dan beragamnya sumberdaya
ekonomi yang dimiliki Indonesia ternyata tak menjamin seluruh rakyatnya bisa
hidup sejahtera. Bahkan klaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus
meningkat dan angka kemiskinan serta GINI Ratio terus menurun, nyatanya tak
berbanding lurus dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Karena pertumbuhan
ekonomi ternyata hanya mengukur peningkatan (produksi dan konsumsi) pada
tataran agregat dan rata-rata. Begitupun dengan GINI Ratio, hanya menghitung
rata-rata tingkat pengeluaran saja. Tidak mengukur( kesejahteraan dan
pengeluaran individu per individu dan sumber pendapatan sebagaimana
seharusnya.)
ekonomi yang dimiliki Indonesia ternyata tak menjamin seluruh rakyatnya bisa
hidup sejahtera. Bahkan klaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus
meningkat dan angka kemiskinan serta GINI Ratio terus menurun, nyatanya tak
berbanding lurus dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Karena pertumbuhan
ekonomi ternyata hanya mengukur peningkatan (produksi dan konsumsi) pada
tataran agregat dan rata-rata. Begitupun dengan GINI Ratio, hanya menghitung
rata-rata tingkat pengeluaran saja. Tidak mengukur( kesejahteraan dan
pengeluaran individu per individu dan sumber pendapatan sebagaimana
seharusnya.)
Betapa tidak? Rezim penguasa hari ini telah dengan sadar
mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme neoliberal sebagai aturan dalam mengurusi
perekonomian negara dan mengurusi urusan umat. Sementara sistem ini tegak di
atas asas yang batil yakni sekularisme yang menafikan peran agama (aturan halal
haram) dalam pengaturan kehidupan. Sekaligus tegak di atas pilar yang rusak
yakni prinsip liberalisme dalam kepemilikan, prinsip riba dalam transaksi
ekonomi dan prinsip menihilkan peran negara dalam pengurusan urusan rakyat,
termasuk dalam distribusi kekayaan di tengah umat.
mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme neoliberal sebagai aturan dalam mengurusi
perekonomian negara dan mengurusi urusan umat. Sementara sistem ini tegak di
atas asas yang batil yakni sekularisme yang menafikan peran agama (aturan halal
haram) dalam pengaturan kehidupan. Sekaligus tegak di atas pilar yang rusak
yakni prinsip liberalisme dalam kepemilikan, prinsip riba dalam transaksi
ekonomi dan prinsip menihilkan peran negara dalam pengurusan urusan rakyat,
termasuk dalam distribusi kekayaan di tengah umat.
Jadilah sistem ini sebagai jalan penguasaan kekayaan oleh
segelintir orang saja. Kemiskinan justru diproduksi secara struktural. Bahkan
dalam konteks internasinal, sistem ini telah terbukti menjadi jalan penjajahan
negara besar atas negara yang lebih kecil. Karena yang berlaku dalam sistem ini
akhirnya adalah prinsip freefight liberalism yang memungkinkan si kuat memangsa
si lemah dan mendorong terjadinya akumulasi kapital pada si kuat. Karenanya,
gap sosialpun terus menganga. Yang kaya makin kaya, yang miskin kian miskin.
segelintir orang saja. Kemiskinan justru diproduksi secara struktural. Bahkan
dalam konteks internasinal, sistem ini telah terbukti menjadi jalan penjajahan
negara besar atas negara yang lebih kecil. Karena yang berlaku dalam sistem ini
akhirnya adalah prinsip freefight liberalism yang memungkinkan si kuat memangsa
si lemah dan mendorong terjadinya akumulasi kapital pada si kuat. Karenanya,
gap sosialpun terus menganga. Yang kaya makin kaya, yang miskin kian miskin.
Dengan kata lain, kondisi hari ini sesungguhnya merupakan
konsekuensi logis dari penerapan sistem kapitalisme. Sehingga ikhtiar apapun
untuk mengeliminasi kemiskinan dan gap sosial, hanya akan berujung pada
kegagalan. Meratanya kesejahteraan dipastikan takkan pernah menjadi kenyataan.
konsekuensi logis dari penerapan sistem kapitalisme. Sehingga ikhtiar apapun
untuk mengeliminasi kemiskinan dan gap sosial, hanya akan berujung pada
kegagalan. Meratanya kesejahteraan dipastikan takkan pernah menjadi kenyataan.
Kondisi ini tentu berbeda secara diametral dengan Islam.
Sebagai din yang berasal dari Allah, Islam memiliki seperangkat aturan yang
jika diterapkan akan mampu menjamin kesejahteraan bagi semua. Rahmatan lil
‘alamin.
Sebagai din yang berasal dari Allah, Islam memiliki seperangkat aturan yang
jika diterapkan akan mampu menjamin kesejahteraan bagi semua. Rahmatan lil
‘alamin.
Sistem ekonomi Islam tegak di atas prinsip kepemilikan yang
khas, yang membagi antara kepemilikan negara, kepemilikan umum dan kepemilikan
individu. Kepemilikan umum semacam kekayaan alam yang jumlahnya tidak terbatas,
diharamkan untuk dikuasai oleh individu bahkan oleh negara sebagaimana yang
justru terjadi pada sistem kapitalisme. Kenapa? Karena Allah SWT sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi alias sumber hukum memang telah menetapkannya
sebagai milik umum.
khas, yang membagi antara kepemilikan negara, kepemilikan umum dan kepemilikan
individu. Kepemilikan umum semacam kekayaan alam yang jumlahnya tidak terbatas,
diharamkan untuk dikuasai oleh individu bahkan oleh negara sebagaimana yang
justru terjadi pada sistem kapitalisme. Kenapa? Karena Allah SWT sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi alias sumber hukum memang telah menetapkannya
sebagai milik umum.
Dan adapun negara, diperintah oleh syariat untuk
mengelolanya dan digunakan hasilnya untuk modal menyejahterakan rakyat,
khususnya melalui jaminan pemenuhan atas hak kolektif rakyat, semacam
kesehatan, pendidikan, keamanan, layanan infrastruktur dan fasilitas umum lain
sehingga tercipta lingkungan hidup yang layak dan kondusif, dan lain-lain.
mengelolanya dan digunakan hasilnya untuk modal menyejahterakan rakyat,
khususnya melalui jaminan pemenuhan atas hak kolektif rakyat, semacam
kesehatan, pendidikan, keamanan, layanan infrastruktur dan fasilitas umum lain
sehingga tercipta lingkungan hidup yang layak dan kondusif, dan lain-lain.
Sehingga dari sini saja kita bisa melihat betapa negara
dalam sistem Islam akan punya sumber pemasukan keuangan yang sangat banyak.
Terlebih, bukan kebetulan jika Allah menakdirkan seluruh wilayah negeri Muslim
memiliki berbagai sumber kekayaan yang melimpah yang dibutuhkan oleh
penduduknya. Belum lagi sumber kekayaan milik umum yang berupa padang gembalaan
dan perairan yang potensi pengembangannya juga sangat luar biasa.
dalam sistem Islam akan punya sumber pemasukan keuangan yang sangat banyak.
Terlebih, bukan kebetulan jika Allah menakdirkan seluruh wilayah negeri Muslim
memiliki berbagai sumber kekayaan yang melimpah yang dibutuhkan oleh
penduduknya. Belum lagi sumber kekayaan milik umum yang berupa padang gembalaan
dan perairan yang potensi pengembangannya juga sangat luar biasa.
Semua ini kemudian ditopang oleh aturan-aturan lain yang
wajib di terapkan oleh negara. Termasuk penegakan hukum terkait mekanisme
penafkahan yang menjadi gerbang awal jaminan kesejahteraan di level individu
per individu.
wajib di terapkan oleh negara. Termasuk penegakan hukum terkait mekanisme
penafkahan yang menjadi gerbang awal jaminan kesejahteraan di level individu
per individu.
Negara, akan menjamin tiap ayah atau para wali mendapatkan
pekerjaan yang layak yang memungkinkan bagi mereka memperoleh harta untuk
menafkahi keluarga yang ditanggungnya. Negara akan menerapkan sanksi tegas atas
pelalaian hak nafkah yang memungkinkan terjadinya kasus-kasus penelantaran anak
sebagaimana pada kondisi sekarang. Negara akan menjamin penuh hak nafkah
orang-orang yang tak memiliki ayah atau penanggungjawab nafkah, seperti
anak-anak yatim, para janda, orang-orang tua dan orang-orang berkebutuhan
khusus.
pekerjaan yang layak yang memungkinkan bagi mereka memperoleh harta untuk
menafkahi keluarga yang ditanggungnya. Negara akan menerapkan sanksi tegas atas
pelalaian hak nafkah yang memungkinkan terjadinya kasus-kasus penelantaran anak
sebagaimana pada kondisi sekarang. Negara akan menjamin penuh hak nafkah
orang-orang yang tak memiliki ayah atau penanggungjawab nafkah, seperti
anak-anak yatim, para janda, orang-orang tua dan orang-orang berkebutuhan
khusus.
Inilah gambaran global bagaimana Islam menjamin
kesejahteraan. Tak hanya dengan pendekatan agregat atau rata-rata sebagaimana
dalam sistem sekarang, tapi justru dengan pendekatan orang per orang. Dan
penerapan sistem ini secara konsisten, merupakan kewajiban yang melekat pada
amanah kepemimpinan. Yang suatu saat akan menjadi sumber kebahagiaan atau malah
menjadi sumber sesalan bagi mereka yang memegang tampuk kekuasaan atau
kepemimpinan.
kesejahteraan. Tak hanya dengan pendekatan agregat atau rata-rata sebagaimana
dalam sistem sekarang, tapi justru dengan pendekatan orang per orang. Dan
penerapan sistem ini secara konsisten, merupakan kewajiban yang melekat pada
amanah kepemimpinan. Yang suatu saat akan menjadi sumber kebahagiaan atau malah
menjadi sumber sesalan bagi mereka yang memegang tampuk kekuasaan atau
kepemimpinan.
Kala itu, umat Islam tampil sebagai pioner peradaban dunia.
Negerinya menjadi sumber ilmu pengetahuan dan sumber orientasi bagi
negeri-negeri lainnya. Bahkan negara Khilafah, tampil sebagai negara adidaya
yang sangat disegani musuh karena wibawa dan kebijakannya yang terpancar dan
membawa kebaikan yang dirasakan juga oleh lawan.
Negerinya menjadi sumber ilmu pengetahuan dan sumber orientasi bagi
negeri-negeri lainnya. Bahkan negara Khilafah, tampil sebagai negara adidaya
yang sangat disegani musuh karena wibawa dan kebijakannya yang terpancar dan
membawa kebaikan yang dirasakan juga oleh lawan.
Cukuplah apa yang digambarkan oleh seorang orientalis
ternama bernama Will Durant sebagai bukti yang menggambarkan kehebatan sistem
Islam. “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas
yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah
itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukan dan
memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum
pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan
kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu,
sastra, falsafah dan seni mengalami kejayaan luar biasa; yang menjadikan Asia
Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.”
(Will Durant – The Story of Civilization).
ternama bernama Will Durant sebagai bukti yang menggambarkan kehebatan sistem
Islam. “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas
yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah
itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukan dan
memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum
pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan
kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu,
sastra, falsafah dan seni mengalami kejayaan luar biasa; yang menjadikan Asia
Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.”
(Will Durant – The Story of Civilization).
‘Alaa kulli haalin, sudah saatnya kita campakkan sistem
ekonomi kapitalisme neoliberal beserta sistem politik demokrasi yang telah
terbukti melahirkan kesengsaraan. Dan beralih pada sistem ekonomi Islam dalam
naungan Khilafah yang terbukti menyejahterakan dan mendatangkan keberkahan.
ekonomi kapitalisme neoliberal beserta sistem politik demokrasi yang telah
terbukti melahirkan kesengsaraan. Dan beralih pada sistem ekonomi Islam dalam
naungan Khilafah yang terbukti menyejahterakan dan mendatangkan keberkahan.
Caranya, dengan terus mewujudkan syarat perubahan, yakni
menyadarkan umat tentang fakta kebobrokan sistem yang ada sekarang, sekaligus
memahamkan keunggulan sistem Islam dan peta jalan perubahan yakni berdakwah
sebagaimana jalan dakwah yang dicontohkan baginda Nabi Saw hingga beliau mampu
menegakkan sistem Islam.[]
menyadarkan umat tentang fakta kebobrokan sistem yang ada sekarang, sekaligus
memahamkan keunggulan sistem Islam dan peta jalan perubahan yakni berdakwah
sebagaimana jalan dakwah yang dicontohkan baginda Nabi Saw hingga beliau mampu
menegakkan sistem Islam.[]
Penulis adalah mahasiswi Fakultas: FKIP jurusan Bahasa Inggris
Guru di kota Ternate SD Imam Syafi’i
Mengajar bahasa Inggris.
Comment