RADARINDONESIANEWS .COM, JAKARTA— Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengenang almarhum Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo sebagai sosok perwira intelektual yang memainkan peran penting dalam transisi demokrasi Indonesia, khususnya dalam menegakkan profesionalisme militer dan supremasi sipil pasca-Reformasi.
Didik mengaku pertama kali mengenal Agus Widjojo pada awal 1990-an, ketika keduanya terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan Seminar Angkatan Darat II di Bandung atas ajakan Dipo Alam. Saat itu, Didik baru menyelesaikan studi doktoralnya dan tengah mendalami pemikiran ekonomi politik.
“Pertemuan intensif selama berhari-hari memberi kesan mendalam bahwa Agus Widjojo adalah jenderal intelektual—fasih berbicara soal politik dan militer dalam konteks perubahan zaman,” ujar Didik, Senin (9/1/2026).
Menurutnya, komunikasi dan diskusi dengan Agus Widjojo terus terjalin dalam berbagai forum seminar hingga interaksi di media sosial, termasuk dalam grup WhatsApp yang sama.
Didik menilai, kalangan intelektual sipil merasa nyaman berdialog dengan Agus Widjojo. Selain santun dan ramah, gagasan-gagasannya dinilai bernas dan konsisten menjunjung tinggi profesionalisme TNI serta supremasi sipil—sebuah prinsip mendasar dalam masyarakat modern yang demokratis.
“Agus Widjojo kerap disebut sebagai tentara intelektual atau perwira intelektual. Ia berada pada posisi unik: elit militer sekaligus pemikir strategis yang secara konsisten mendorong demokratisasi,” kata Didik.
Pemikiran Agus Widjojo tentang profesionalisme militer dan supremasi sipil, lanjut Didik, berangkat dari cita-cita membangun demokrasi modern dengan keseimbangan trias politika—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—serta masyarakat madani yang kuat. Gagasannya sangat berpengaruh, terutama pada masa transisi Reformasi.
Didik menegaskan, Agus Widjojo merupakan salah satu arsitek intelektual yang berperan menutup era Dwifungsi ABRI. Ia berpandangan bahwa militer yang profesional, kuat, dan memahami peran sejatinya sebagai benteng pertahanan negara justru lahir dari demokrasi, bukan dari keterlibatan dalam kekuasaan politik pragmatis.
“Bagi Agus, keterlibatan militer dalam politik praktis justru melemahkan profesionalisme TNI. Kekuasaan politik harus sepenuhnya berada di tangan sipil yang dipilih secara demokratis,” ujarnya.
Dalam pandangan Agus Widjojo, institusi militer harus tunduk pada konstitusi dan hukum. Militer bukan penjaga kekuasaan, melainkan alat negara yang bertugas mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa.
Didik juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah memiliki sejumlah perwira tinggi dengan wawasan luas di bidang sosial-politik, yang layak disebut perwira intelektual. Selain Agus Widjojo, ia menyebut almarhum Jenderal Sjahrir Suryohadiprodjo, Susilo Bambang Yudhoyono, Z.A. Maulani, hingga Jenderal Prabowo Subianto.
“Kita mengenal pemikiran SBY melalui berbagai forum dan lembaga think tank seperti Brighten Institute dan The Yudhoyono Institute. Sementara Prabowo bersama sejumlah tokoh, seperti Din Syamsuddin dan Fadli Zon, pernah mendirikan CPDS (Center for Policy and Development Studies),” jelasnya.
Namun demikian, Didik menilai saat ini semakin sulit menemukan figur tentara intelektual dengan kedalaman dan konsistensi pemikiran seperti Agus Widjojo dan generasinya.
Sebagai perwira intelektual, Agus Widjojo banyak mencurahkan pemikirannya melalui Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Di lembaga tersebut, fungsi intelektual dan strategisnya terus berjalan dan memberi pengaruh luas bagi para elit pemimpin pemerintahan.
“Lemhannas di bawah kepemimpinannya menjadi dapur pemikiran negara—state strategic thinking—yang membentuk cara pandang elite dalam memahami dinamika sistem modern, masyarakat sipil, geoekonomi, dan geopolitik,” tutur Didik.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa intelektualisme Agus Widjojo bersifat lengkap dan komprehensif, serta belum tentu mudah ditemukan penggantinya dalam waktu dekat.[]
Comment