Penulis: Ranti Nuarita, S.Sos | Aktivis Muslimah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Korupsi di negeri ini ibarat benalu yang tak kunjung mati, meski berkali-kali ditebang. Seperti penyakit kronis, ia terus menyebar, menggerogoti tubuh bangsa dari pusat hingga ke pelosok daerah. Kasus Jiwasraya, Asabri, e-KTP, PT Timah, hingga impor gula dan ekspor CPO belum juga tuntas, kini muncul lagi skandal baru yang tak kalah mencengangkan.
Mengutip kumparannews.com (4/7/2025), KPK menggelar OTT di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada 26 Juni. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dua proyek berbeda: pembangunan jalan oleh Dinas PUPR Sumut dan proyek di bawah Satuan Kerja PJN Wilayah 1.
Nilai total proyeknya mencapai Rp231,8 miliar. Di waktu yang hampir bersamaan, KPK juga menetapkan lima tersangka dalam kasus pengadaan mesin EDC BRI senilai Rp2,1 triliun, termasuk mantan Dirutnya, Catur Budi Harto.
Daftar kasus korupsi terus bertambah: gratifikasi Bank Jateng, bansos Covid-19, pengadaan lahan RS Sumber Waras, dan masih banyak lagi. Deretan nama besar dari gubernur, menteri, hingga politisi turut terseret, dengan kerugian negara yang menyentuh angka ribuan triliun rupiah.
Efisiensi Ala Kapitalisme: Rakyat Menderita, Korupsi Merajalela
Di tengah aktualisasi efisiensi anggaran, rakyat justru dibebani. Penerima JKN-PBI dikurangi, tunjangan guru dipotong, anggaran riset dan pertahanan dipangkas. Pemerintah mengklaim efisiensi hingga Rp306 triliun. Ironisnya, dalam waktu yang sama, praktik korupsi semakin merajalela.
Ketika rakyat berjibaku demi sekadar bertahan hidup, para elite asyik memperkaya diri. Negara tampak gagal menjalankan amanah sebagai pelayan rakyat.
Akar Masalah: Demokrasi liberal Kapitalistik
Semua ini bukan sekadar kesalahan individu, melainkan sebagai ekses dari sistem demokrasi liberal kapitalistik yang cacat dari akarnya. Demokrasi membuka ruang luas bagi politik transaksional. Jabatan dibeli, hukum dinegosiasikan, keadilan dijual kepada yang berani membayar lebih.
Tak heran jika korupsi menjadi budaya sistemik. Bahkan pengadilan bisa “dibeli”. Tersangka korupsi mendapat fasilitas mewah di tahanan, bebas bersyarat, atau bahkan vonis ringan. Ini bukan penegakan hukum, melainkan penghinaan terhadap keadilan itu sendiri.
Berharap sistem ini bisa memberantas korupsi sama saja berharap air keluar dari batu. Kapitalisme telah menjadikan kekuasaan sebagai komoditas dan hukum sebagai alat kaum berkuasa.
Islam Menawarkan Solusi Sistemik
Berbeda dengan kapitalisme, Islam datang dengan solusi paripurna. Sistem pemerintahan Islam dibangun di atas landasan akidah, yang menjadikan pemimpin bukan sekadar profesional, tapi juga bertakwa dan amanah.
Kekayaan pejabat dalam sistem Islam diawasi ketat sebelum dan sesudah menjabat. Ketidakwajaran bisa menjadi dasar penyitaan. Korupsi—dalam bentuk risywah (suap), ghulul (penggelapan), maupun gratifikasi—diharamkan, dan pelakunya dikenai sanksi takzir, bahkan hingga hukuman mati tergantung tingkat pelanggarannya.
Penegakan hukum dilakukan oleh qadhi mazalim, hakim khusus untuk menangani penyimpangan aparat negara. Tidak ada negosiasi, tidak ada kekhususan. Hukum ditegakkan dengan adil dan tegas, berdasarkan wahyu, bukan suara mayoritas atau tekanan oligarki.
Islam, Jalan Menuju Negeri Bebas Korupsi
Umat harus menyadari bahwa korupsi bukan sekadar soal moralitas individu, tetapi konsekuensi dari sistem rusak yang diterapkan. Selama sekularisme dan demokrasi kapitalisme masih bercokol, keadilan dan kesejahteraan hanya akan jadi mimpi.
Sebaliknya, sistem Islam terbukti mampu menciptakan pemerintahan bersih dan sejahtera ketika diterapkan secara kaffah di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Sejarah panjang peradaban Islam menunjukkan bagaimana integritas pejabat dijaga, kekayaan negara dikelola amanah, dan masyarakat hidup dalam kemakmuran.
Kini saatnya umat kembali menaruh harapan pada sistem yang bersumber dari wahyu Ilahi, bukan pada sistem buatan manusia yang berkali-kali gagal menyelamatkan negeri ini dari belenggu korupsi. Wallahu a’lam bishshawab.[]
Comment