Jajang Nurjaman Minta Jokowi Segera Batalkan PP No 60/2016

RADARINDONESIANEWS.COM, – Menurut data yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Polri tahun 217 harus dapat anggaran sebesar Rp.8 4 Triliun rupiah. Menurut Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Centre Budget Analysis), tahun 2016 PNBP hanya sebesar Rp.6.1 Triliun, atau PNBP Polri dari tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 37%,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (6/1)..

Berdasarkan hasil kajian Investigasi CBA (Centre Budget Analysis), sambung Jajang, dengan target kenaikan PNBP Polri dalam APBN, maka pemerintah mengeluarkan PP (peraturan pemerintah) No 60/2016 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP ini.

PP 60/2016 lanjutnya, menjadi peraturan yang paling dibenci, dan diprotes oleh Publik. Hal ini, disebabkan rakyat merasa terbebani, dan “diperas” oleh pemerintah melalui  tarif kendaraan bermotor. Padahal, tarif kendaraan bermotor ini tak perlu dinaikan. karena, setiap tahun, pembelian kendaraan bermotor selalu naik,” imbuh Jajang.

“Akan tetapi, kalau kendaraan bermotor, pembeliannya turun, ada kemungkinan publik masih dimaklumin kenaikan tarif PNBP ini oleh pemerintah,” ungkapnya.
 

Jajang mengingatkan bahwa kenaikan PNBP ini sesungguhnya bertentangan dengan Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak khususnya dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.”

Selain bertentangan dengan acuan,  PP No. 60/2016 terkesan illegal karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab dalam penyusunan. “Hal ini bisa digambarkan dari ulah internal pemerintahan sendiri. Antara kementerian keuangan dengan polri, “saling lempar batu sembunyi tangan” atau saling lempar tanggungjawab adanya kenaikan tarif PNBP, alias STNK atau BPKB. Sesudah itu, dengan gaya pura pura tidak tahu, Presiden Jokowi malahan mempertanyakan kenaikan tarif STNK sampai tiga kali lipat,” cetusnya.

Seharusnya, lanjut Jajang, Jokowi jangan lagi mempertanyakan kenaikan STNK ini. PP No.60/2016 harus dicabut secara langsung oleh Presiden.

“Yang jelas, rakyat pusing tujuh keliling, dan tambah sengsara gara gara Presiden Jokowi kerjanya hanya mempertanyakan. Sehingga rakyat harus menanggung biaya tiga (3) kali lipat untuk urusan STNK dan BPKB. Naiknya bahan bahan kebutuhan pokok seperti cabe, naik harga BBM, dan akan naik tarif listrik,” tandasnya.[Nicholas]