by

KSPI Ajukan Judicial Review PP 78 Tahun 2015

Presiden KSPI, Said Iqbal (kedua dari kanan)/[Nicholas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan bahwa KSPI akan mengajukan Judicial Review (JR) tentang Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 yang dirasa kaum buruh telah mengembalikan sistem ‘Rezim Upah Murah’Ini diungkapkan Said  saat jumpa pers di kawasan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (5/1).
”Di Thailand dan Philipina, tingkat upahnya sudah di atas Indonesia,” tukas Iqbal, yang juga merupakan pengurus di ILO (International Labour Organization) itu.
Iqbal mengutarakan pandangannya terkait isu membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA), khususnya dari negeri Tirai Bambu atau Tiongkok. Bila ditelisik dari data Kemenaker mendapat RPTKA dan Citas untuk menetap di Indonesia untuk tenaga kerja yang skill worker atau tenaga kerja berketrampilan.
“Undang-undang nomor 13, tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia, harus berskill worker seperti, layaknya yang berprofesi selaku Accounting, Factory Manager, dan Hukum Internasional,” ungkap Presiden KSPI.
“Hingga data dari pihak Menaker dirasa ngaco ini, maka itu mungkin saja Presiden berpandangan salah, malah sekarang ‘mengejar’ penyebar berita hoax lagi,” paparnya mengkritisi.
Padahal bagi Iqbal, kondisi dimana ada tidaknya Tenaga Kerja asal China yang tidak sesuai dengan undang-undang semestinya yang bertindak Presiden bukan malah mengejar orang menyebarkan isu. “Menaker dirasa ‘lebay’ dan ngawur, bahkan tidak mengerti masalah yang terjadi,” cetus Said.
Iqbal kemudian menjelaskan kalau tujuan Investasi, baik itu dalam tataran konsumsi, belanja pemerintah, net eksplore sejatinya memang untuk pertumbuhan ekonomi (baik mengurangi angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan).
“Namun bila tenaga kerja unskill worker masuk, ini tidak menyelesaikan masalah. Ini setingkat menteri sebenarnya mengerti tidak? Bisa tidak mengurangi
angka pengangguran ? Soalnya unskill workernya yang dibawa kemari itu,”
tandasnya.
“Yang dicatat oleh Kementerian adalah data skill worker, itu yang masuk dalam data RPTKA. Katakanlah Citas. Namun yang belum terdata adalah Unskill Worker,” ungkapnya lagi sembari memberikan contoh  di Sulawesi, Kendari dimana ada masuk dengan menggunakan kesempatan kebijakan bebas visa.
Iqbal menilai, sesungguhnya permasalahan ini berawal dari bebas visa.”Itu untuk China kok, karena tujuannya tadi. Baik itu unskillworker nanti tinggalnya di Indonesia. Baik itu asli tapi palsu, dia sebenarnya legal, dimana dia butuhkan instrumen untuk masuk, via bebas visa,” tudingnya.
Menurut Iqbal untuk Negara yang lain lonjakkannya dirasa sedikit, namun untuk China lonjakannya cukup cepat. “Soal ada tidaknya lonjakan jumlah tenaga kerja itu instrumennya digunakan untuk bekerja, karena bebas visa di moratorium di STOP itu untuk Tiongkok, yang lainnya tidak,” Ujarnya.
“Bab tentang Tenaga Kerja Asing, menyatakan harus skill worker, berketrampilan. Kalau tidak berketrampilan, tentu saja tidak boleh,” 
Tiap WN, begitu dengan satu media tertentu, dimana bila dia akuisisi dan kerjasama dengan media online tertentu dan lalu ke cetak. Ini boleh.” “Perintah UU, itu lebih ke WN. Kenapa Jepang tidak diperlakukan sama dengan Korea,”
Kemudian, yang menjadi alasan lain, lanjut Iqbal menyampaikan,”Syaratnya di mana tenaga skill patut didampingi oleh pekerja lokal. Tujuannya terjadi transfer of knowledge,” tukasnya.
Seperti misalnya dengan industri Smelter dan PLTU, misalnya. Dimana ketika mengolah emas, atau tambang. Selama 4-5 tahun transfer of knowledge maka bisa memperoleh pengetahuan itu.
Lalu untuk syarat lainnya yang mana, Ujar Presiden KSPI itu menuturkan bahwa tenaga kerja asing wajib mempelajari dan memahami Budaya, di sini adalah pemahaman Bahasa.”Ada tidak TKA Ilegal itu bisa berbahasa Indonesia ?,” urainya lagi.
Maka itulah, KSPI tetap bersikeras menyampaikan hal ini. Karena menurut undang-undang menyatakan, kewarganegaraan sesuai konstitusi UUD’45 yang berhak mendapat pekerjaan adalah Warga Negara. Karena itu ada bab tentang UU, diaturlah dalam UU 13 tahun 2003 dimana ada syarat. Bila tidak dipenuhi, TKA tidak boleh kerja di Indonesia,” jelasnya.
“KSPI akan mengajukan Citizen Law Suit, Gugatan Warga Negara ke MK nanti. Khusus TKA China, aturannya nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selain itu KSPI akan melakukan gugatan ke 20 propinsi lainnya juga di dalam negeri. Dimana hak konstitusi rakyat dirasa terabaikan, karena berbahaya.” tutupnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita