RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan pandangannya soal keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump.
Hal itu disampaikannya dalam sebuah diskusi daring yang diadakan Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita, Senin malam (2/1/2026).
Menurut JK, langkah Trump membentuk lembaga ini lebih merupakan cara khasnya dalam menyelesaikan masalah. Caranya? Dengan menodong.
“Sekali lagi ini suatu cara Trump mengatasi persoalan, ataupun memperlihatkan kekuasaannya. Jadi sifatnya dengan menjalankan suatu koalisi kebijakan dengan todongan,” ucapnya.
Namun begitu, todongan yang dimaksud bukan dengan senjata seperti di Venezuela. Melainkan lewat perang tarif, persis seperti yang pernah diarahkan ke Indonesia. Di sisi lain, JK mengakui bahwa Indonesia sejak lama memang mendukung perdamaian di Gaza. Bergabung dengan BoP mungkin bisa jadi salah satu jalan, meski terpaksa.
“Kita semua sejak dulu mendoakan kedamaian di Gaza. Ini mungkin cara yang terpaksa dilakukan, bahwa dengan setidak-tidaknya cara ini bisa menghentikan invasi di sana,” jelasnya.
Hanya Tiga Orang Kunci yang Bisa Hentikan Perang
Baginya, konflik di Gaza itu rumit. Sangat rumit. Hanya ada tiga tokoh yang dianggapnya mampu menghentikannya: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald Trump, dan pemimpin Hamas.
“Sejak awal saya sampaikan, hanya tiga orang yang bisa menghentikan peperangan di Gaza. Pertama Netanyahu, kedua Trump, ketiga pimpinan Hamas. Siapapun pimpinannya,” ungkap JK.
“Untuk Trump, dengan cara mengambil kebijakan lain, atau dengan cara memperlihatkan kekuatan Amerika, bahwa semua negara ikut dengan kekuasaan mereka. Itu yang terjadi,” imbuhnya.
Harapannya jelas: konflik harus segera berakhir. Korban jiwa sudah terlalu banyak berjatuhan. “Karena apapun hasilnya peperangan ini, kekalahannya Gaza,” tuturnya.
Dibalik Nama “Perdamaian”, Ada Kepentingan Ekonomi?
Meski berharap, JK tetap kritis. Dia menilai rencana Trump mendamaikan Palestina-Israel lewat BoP punya muatan lain. Gaza dilihatnya berpotensi dijadikan wilayah ekonomi yang dikuasai Amerika. Tentu saja untuk mengambil keuntungan.
“Tapi kalau kita lihat, nampaknya ingin menjadikan Gaza itu sebagai tempat ekonomi yang dikuasai oleh Amerika,” terangnya.
“Kita berharap negara Islam mewakili kepentingan Palestina, kalau negara Islam tidak mewakili kepentingan Palestina, maka ini akan jadi masalah,” sambungnya.
“Tinggal apakah negara Islam ini bisa mewakili aspirasi masyarakat Palestina,” tambahnya.
Intinya Ada di Tangan Satu Orang: Trump
Yang perlu dicermati, menurut JK, adalah struktur lembaganya sendiri. Trump ditetapkan sebagai ketua sekaligus pemegang hak veto.
“Cuma uniknya, dalam persetujuan itu dituliskan ketuanya adalah Trump, sekaligus juga punya hak veto. Artinya sebenarnya, biar satu orang sebenarnya, artinya, dipegang Trump,” paparnya.
Artinya, meski anggota lain boleh bicara dan mengusulkan, kekuasaan tertinggi tetap di tangan Trump. Usul bisa diveto kapan saja.[]
Comment