RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menegaskan bahwa krisis ekonomi dan krisis politik merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ketika persoalan ekonomi tidak tertangani dengan baik, dampaknya dapat berkembang menjadi gejolak politik yang mengancam stabilitas nasional.
Pernyataan itu disampaikan Jusuf Kalla saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Publik Hybrid bertajuk “Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis” yang diselenggarakan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Paramadina di Gedung Nurcholish Madjid, Cipayung, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Jusuf Kalla, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan nasional kerap diawali oleh krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisis politik. Ia mencontohkan jatuhnya pemerintahan Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto yang tidak lepas dari tekanan ekonomi yang memicu keresahan sosial dan demonstrasi masyarakat.
“Krisis ekonomi selalu ada kaitannya dengan politik. Ketika harga kebutuhan pokok dan BBM naik, masyarakat bereaksi dan muncul berbagai gejolak politik,” ujar Jusuf Kalla.
Ia menilai salah satu indikator penting yang harus diperhatikan dalam mengantisipasi krisis adalah nilai tukar rupiah. Menurutnya, kekuatan mata uang sangat dipengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional.
“Mata uang itu soal kepercayaan. Semakin banyak orang menyimpan dolar karena tidak percaya kepada rupiah, maka nilai rupiah akan semakin melemah,” katanya.
Selain nilai tukar, Jusuf Kalla mengingatkan agar kondisi ekonomi tidak diukur hanya dari ramainya pusat perbelanjaan. Menurut dia, yang lebih penting adalah melihat daya beli masyarakat di pasar riil.
“Orang datang ke mal belum tentu untuk berbelanja. Bisa saja hanya mencari tempat yang nyaman. Yang harus dilihat adalah aktivitas ekonomi riil dan kemampuan masyarakat membeli kebutuhan mereka,” ujarnya.
Ia juga menyoroti melemahnya pasar modal yang, menurutnya, mencerminkan berkurangnya kepercayaan investor. Investor, kata dia, hanya akan menanamkan modal jika yakin perusahaan mampu menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan.
Jusuf Kalla menambahkan bahwa tekanan ekonomi sering kali berujung pada meningkatnya berbagai persoalan sosial, termasuk kriminalitas. Ketika lapangan pekerjaan menyempit dan kebutuhan hidup semakin sulit dipenuhi, berbagai bentuk kejahatan cenderung meningkat.
Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membantu pemerintah mencari solusi atas persoalan bangsa. Menurutnya, kampus tidak hanya bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menghasilkan riset yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan publik.
“Tugas universitas bukan hanya mendidik, tetapi juga memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah melalui penelitian serta gagasan yang solutif,” ujarnya.
Ia mengapresiasi Universitas Paramadina yang dinilai aktif memberikan pandangan kritis dan kajian akademik terhadap berbagai isu nasional.
Di bidang fiskal, Jusuf Kalla mendorong pemerintah melakukan efisiensi anggaran secara lebih tegas. Ia menilai pengeluaran yang tidak produktif perlu segera dievaluasi untuk menjaga kesehatan fiskal negara.
“Pengeluaran yang tidak produktif harus dikurangi. Jangan terlalu lama mengambil keputusan. Fiskal negara harus dijaga agar tetap sehat,” katanya.
Jusuf Kalla juga mengingatkan sejumlah tantangan yang berpotensi dihadapi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, antara lain ancaman El Nino yang dapat menurunkan produksi pangan nasional, potensi krisis kelistrikan akibat terbatasnya pembangunan infrastruktur energi, serta meningkatnya beban subsidi pemerintah.
Menutup paparannya, Jusuf Kalla menyebut kondisi ekonomi nasional saat ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni konflik global yang memicu krisis energi, tingginya beban utang negara, dan pentingnya manajemen krisis yang efektif melalui pengendalian defisit anggaran.
“Manajemen krisis harus dilakukan dengan mengurangi utang melalui pengendalian defisit APBN. Pengeluaran yang tidak produktif perlu dikurangi atau dihapus agar ekonomi menjadi lebih sehat dan berkelanjutan,” ujar Jusuf Kalla.[]
Comment