by

Kanti Rahmillah, M.Si: Budaya Korupsi, Ditanam Demokrasi

Kanti Rahmillah, M.Si, Penulis
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Fenomenal. 41 dari 45 anggota DPRD kota Malang, jadi tersangka
korupsi. Setelah  walikotanya Mochamad
Anton tertangkap, terungkaplah 41 nama anggota DPRD penerima gratifikasi.
Fachruddin, Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch
(MCW) menegaskan, ada potensi KPK menetapkan anggota DPRD Malang yang tersisa
sebagai tersangka. (4 September 20018, Tirto.id )
Bukan hanya Kota Malang. Tertangkapnya Zumi Zola, Gubernur
nonaktif Jambi oleh KPK, diperkirakan akan berbuntut seperti kejadian di
Malang. Korupsi Berjamaah. Pasalnya, Zumi telah mengaku, memberikan uang kepada
seluruh anggota DPRD yang berjumlah 53 orang. Untuk memuluskan pengesahan
rancangan APBN tahun anggaran 2017. Disinyalir, uang yang mengalir kepada Ketua
DPRD dan anggotanya, sebesar 16 Milyar. (7 September 2018 Tempo.co).
Jika kota Malang menyisakan 4, bisa jadi Provinsi Jambi, habis
tak tersisa. Kasus korupsi di Kota Malang dan Provinsi Jambi, sama-sama berawal
dari tertangkapnya wali kota/gubernur. Mereka meminta ketua dan anggota DPRD,
untuk menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Uang Ketok palu
pun mengalir ke rekening para anggota dewan daerah tersebut. Hingga nama-nama
penerimanya, mengantri masuk bui KPK.
Sungguh memalukan. Pejabat negara, yang seharusnya menjadi
tauladan umat, malah berjamaah dalam korupsi. Jabatan yang mereka punya,
bukannya digunakan untuk menolong umat, malah digunakan untuk mengeruk harta
negara.
Mengapa mereka tega mengelabui umat, padahal mereka bisa duduk
di kursi Legislatif dan Eksekutif pun, itu karena umat memilihnya. Mengapa
Korupsi kian mewabah, berjamaah? Berbondong-bondong Para Tikus berdasi itu,
menggerogoti keju yang bukan haknya?
Politik Transaksionsl
Tak bisa dipungkiri, politik transaksional menjadikan budaya
korupsi menjadi sesuatu yang wajar. Pasalnya, dalam setiap proses politik,
selalu ada transaksi didalamnya. Naiknya anggota legislatif maupun eksekutif,
tentu tak dengan sendirinya. Ada transaksi antara partai pengusung dengan
individu calon yang akan mewakilinya. Mutualisme. Individu butuh partai untuk
memuluskannya menuju kursi jabatan. Partai butuh Individu dalam kekuasaan,
untuk memenuhi seluruh kepentingannya.
Walhasil. Seseorang yang telah duduk di singgasana kekuasaan.
Bukan untuk berkhidmat, melayani umat semata, tapi ada kepentingan partai yang
harus juga dipenuhi. Apalagi, atmosfer yang dibangun politik hari ini,
menjadikan jabatan adalah mesin penyedot uang. Bukan mesin penyedot pahala,
atas pelayanannya pada umat.
Ditambah mekanisme politik yang mahal. Individu yang maju dalam
pemilihan umum, haruslah orang yang memiliki dana besar. Jika tidak, berarti
dia harus mencari suntikan dana. Maka wajar, pengusaha punya andil di sini. Mereka
tak sedekah memberikan dananya pada individu yang dicalonkan partai. Tentu,
lagi-lagi ada transaksi disana.
Sehingga, ketika seseorang terpilih. Ada sejumlah kepentingan
yang harus dia penuhi. Kepentingan partai, kepentingan pengusaha, dan
kepentingan pribadi. Bagaimana dengan umat? Padahal, esensi adanya pejabat,
untuk menyelesaikan urusan umat. Namun, sungguh disayangkan. Umat hanya
diposisikan sebagai pendulang suara. Selama tak ketahuan, aman. Disinilah
muncul politik pencitraan. Media sebagai corong opini penguasa, mengabarkan
bahwa kinerja anggota dewan baik dan bersahaja.
Demokrasi Biang Keladi
Membudayanya korupsi masal, pangkalnya adalah sistem
kepitalisme demokrasi yang diterapkan dinegeri ini. Aturan dalam sistem ini,
adalah hasil pemikiran manusia, yaitu kompromi antara legislatif dan eksekutif.
Bagaimana dengan pusat? sama saja. Kasus Korupsi e-KTP mantan
Ketua DPR Setya Novanto, menyeret juga sebagian anggota DPR. Begitulah,
mengguritanya kasus korupsi, bukan hanya terjadi akibat perilaku bejat individu
pelaku. Namun juga sistem yang membuatnya tetap terpelihara.
Inilah kelemahan sistem hari ini. Permasalahannya kompleks.
Menyelesaikannya bukan hanya sekedar ganti rezim. Lantas bersih semua. Sistem
demokrasilah yang memberikan peluang terjadinya korupsi. Mekanisme yang mahal,
politik transaksional, menjadi faktor yang meniscayakan adanya perilaku
korupsi. Begitupun Individunya, maju bukan untuk kemaslahatan umat, tapi hanya
untuk mengejar kepentingan pribadinya. Ketika pun ada yang maju semata untuk
umat, dirinya akan terjebak dengan kepentingan partai yang mengusungnya, dan
pemodal yang menyuntikan dananya.
Berbeda dengan Islam. Jabatan adalah amanah yang harus
ditunaikan dengan benar. Karena Jabatan bisa mengharamkannya mencium bau
syurga. Ketika Ia lalai dalam amanahnya, lalu ada umat yang terdzolimi. Maka
Neraka Jahanam menjadi tempat abadinya. Namun ketika ia mampu menjalankan
amanahnya, rakyatnya tepenuhi seluruh kebutuhannya. Syurga menjadi tempat
abadinya.
Sehingga, hanya individu yang merasa mampu, yang menginginkan
menjadi pejabat. walhasil, korupsi dalam Islam hanya kasuistik, terjadi pada
segelintir individu yang tidak bertakwa. Korupsi masal, tidak pernah ditemukan.
Karena, setiap individu akan saling menjaga, agar setiap aktivitasnya sesuai
dengan syariatnya. Sistemnya pun mendukung agar tidak terjadi celah. Dalam
Islam, anggaran ditentukan oleh kepala negara, sesuai dengan kebutuhan ril
masyarakat. Begitupun pencegahannya, pengawasanya dan Sanki yang tegas akan
mampu meniadakan korupsi masal, yang kini melanda Indonesia.[]

Penulis adalah lulsan S1 Unpad dan S2 IPB kini mengajar di Sekolah Tahfidz Purwakarta dan aktif sebagai anggota komunitas menulis revowriter

Comment

Rekomendasi Berita