Oleh: Moni Mutia Liza, S.Pd, Pegiat Literasi Aceh
_________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Tanggal 1 Mei diperingati sebagai hari buruh Internasional. Meskipun setiap tahun diperingati, nasib buruh tak kunjung membaik. Disyahkannya undang-undang cipta kerja membuat kaum buruh kian terpuruk. Bagaimana tidak? Dengan jumlah tenaga kerja mencapai 55,94 juta jiwa, (satudata.kemnaker.go.id/Maret 2023) digaji dengan upah yang terbilang rendah. Diperparah dengan kebutuhan pokok yang terus meroket sehingga sulit untuk hidup sejahtera.
Bahkan menurut Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Indra sebagaimana ditulis tribunenews.com (1/5/2023) menilai bahwa dalam era kepemimpinan Jokowi, buruh di Indonesia semakin dipinggirkan, terhimpit dan merana. Selain itu diperparah dengan lahirnya undang-undang cipta kerja yang memberikan ruang hadirnya tenaga kerja asing, politik upah murah, PHK yang semakin dipermudah, kompensasi PHK yang diperkecil, entitas serikat kerja/buruh yang diperlemah.
Fakta menunjukkan bahwa kondisi buruh di Indonesia begitu memprihatinkan. Alih-alih untuk mensejahterakan, justru tenaga kerja asing didatangkan dengan jumlah ratusan hingga ribuan. Tentu kebijakan ini tidak memihak kepada rakyat Indonesia.
Belum lagi dengan lemahnya penerapan hukum atas berbagai peraturan yang membuat kehidupan buruh semakin suram. Bahkan Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Indra seperti ditulis Tribune news.com (1/5/2023) menyebutkan terjadi banyak kesewenang-wenangan seperti PHK secara sepihak, pesangon yang tidak dibayar, upah di bawah upah minimum, penyimpangan, dan berbagai pelangggaran norma ketenagakerjaan di berbagai tempat dan seterusnya tidak mendapatkan penanganan hukum sebagaimana mestinya.
Suramnya nasib buruh di Indonesia bahkan dunia tidak lepas dari sebuah prodeuk hukum dan sistem yang berlaku. Kapitalisme-Liberal adalah sistem yang memberikan panggung kekuasaan sebesar-besarnya kepada korporasi.
Dalam sistem ini, pemegang kendali berbagai kebijakan dalam pemerintahan adalah kaum pemilik modal atau kaum kapitalis. Maka wajar jika kita meilihat berbagai kebijakan yang dikeluarkan dalam sistem ini selalu memihak kepada kaum pemilik modal atau kaum investor. Sedangkan nasib rakyat dinomor-sekiankan.
Berharap rakyat sejahtera dalam sistem Kapitalisme-Liberal hanyalah ilusi semata karena sistem ini berdiri untuk melanggengkan hegemoni kaum kapital. Sejatinya ada sebuah sistem yang sangat komplek dan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan skala nasional bahkan internasional secara menyeluruh, sistem ini bernama Islam.
Islam mampu menyelesaikan permasalahan yang saat ini dialami oleh kaum buruh. Bahkan dalam Islam kaum buruh bisa hidup sejahtera. Sebab dalam Islam, pemasukan kas negara memiliki banyak sumber. Salah satunya dengan pengelolaan SDA oleh negara bukan kepada swasta. Bisa kita bayangkan jika sumber kekayaan alam kita yang melimpah ruah ini dikelola oleh negara bukan swasta.
Dalam Islam hasil pengelolaan SDA oleh negara akan diberikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan, upah para tenaga kerja dengan layak, memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat dan lain sebagainya.
Pengelolaan SDA oleh negara bukan swasta justru akan membuka peluang sebesar-besarnya untuk rakyat bekerja dan mendapatkan penghasilan secara layak.
Poin tambahan lainnya adalah minimnya intervensi pihak lain dalam menentukan kebijakan dipemerintahan. Pengkajian secara mendalam dan menyeluruh terhadap Islam harus dilakukan. Hal ini dikarenakan Islam adalah satu-satunya sistem sekaligus peraturan hidup yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan mampu menyelesaikan semua permasalahan secara adil dan bijaksana. Sebab Islam bersumber dari wahyu Allah azza wa jalla, sedangkan kapitaliemse-Liberal bersumber dari akal manusia yang lemah, terbatas dan saling membutuhkan. Wallahu’alam bishshawab.[]
Comment